Oleh: Reni Rosmawati

Mediaoposisi.com-Pemilu 2019 telah berlalu, namun tak ayal, Pemilu pun meninggalkan sejuta kisah yang terbilang menguras energi, tenaga dan pikiran bahkan sampai meninggalkan duka mendalam bagi keluarga petugas pemilu yang meninggal akibat kelelahan. Sebagaimana yang diberitakan oleh Kumparan COM, KPU terus melakukan pendataan terkait jumlah KPPS yang gugur dan sakit saat bertugas pada 17/04/2019. Data yang di update pada Senin (22/4) Pukul 16.15 WIB menunjukan 90 petugas meninggal, 374 orang sakit. Penyebabnya bervariasi. Ungkap ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Laporan KPU memperlihatkan, faktor kelelahan menjadi penyebab yang paling besar petugas sakit. Selain itu, beberapa petugas mengalami Tyfus dan Stroke. Ketua KPU, Arief Budiman, mengungkapkan, jumlah yang meninggal itu berasal dari 19 Provinsi. Diantaranya meliputi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Jawa tengah. Terkait banyaknya Petugas yang gugur dan sakit, KPU berencana mengajukan pemberian santunan. Besarnya santunan untuk korban meninggal Dunia Rp. 30-36 Juta, untuk cacat maksimal Rp. 30 Juta, korban luka Rp. 16 Juta.

Pemilu serentak di Indonesia ini, mendapat tanggapan dari media-media Internasional Dunia, seperti Harian New York Times menyebut, Pemilu di Indonesia sebagai “The Word Largest Direct Presidential Election” atau Pemilihan Presiden secara langsung yang terbesar di Dunia. Sementara itu, CNN menyebut Pemilu di Indonesia merupakan ‘satu hari pemungutan suara paling rumit yang pernah dilakukan’.

Melihat sejauh ini, dalam hitungan cepat sejumlah lembaga survei yang terakreditasi, Jokowi-Ma'ruf Amin unggul sementara atas Prabowo-Sandi. Media-media asing, membuat perkiraan dari pengamat dan hasil polling menjelang pemungutan suara mengenai peluang Jokowi untuk memenangi lagi pemilu kali ini. BBC.COM

Sementara itu, Perusahaan Management Investasi, PT. Bahana TCW Investment Management memperkirakan hasil hitung cepat (Quick Count) pemilihan Presiden (PilPres) 2019, akan membawa dampak positif ke pasar keuangan  Domestik. Aliran dana asing ke pasar saham dan Obligasi tahun ini, bahkan diperkirakan bisa lebih dari US$ 6 miliar atau sekitar Rp. 84,35 Triliun, lebih besar dari tahun 2018. Bahkan, Indonesia dikatakan merupakan salah satu Negara berkembang, meskipun sedang melaksanakan Pemilu. CNBC Indonesia

Berbicara Pemilu 2019, memang tidak pernah ada habisnya, mulai dari kecurangan pemilu, korban meninggal akibat bertugas sebagai panitia pemilu hingga penghitungan quick Count (penghitungan cepat) yang dirasa janggal karena mengunggulkan salah satu Paslon dari Paslon yang lain. Kisruh Pemilu 2019 membuktikan rakyat Indonesia tidak bisa berharap bahwa pemilu benar-benar menjadi sarana untuk melakukan perubahan (sekalipun hanya merubah rezim).

Kisruh pemilu 2019 juga membuktikan bahwa, Demokrasi telah gagal dalam segala aspek termasuk politik, ekonomi dan sosial budaya. Demokrasi hanya akan berpihak pada penguasa dan pengusaha yang akan melanggengkan penjajahan sistemisnya dalam segala aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini terbukti dari kucuran dana asing ke pasar saham dan Obligasi yang diperkirakan lebih besar dari tahun sebelumnya. Ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa pemilu telah di setting sedemikian rupa untuk melanggengkan Hegemoni Dunia Barat atas negara-negara Islam.

Hipokrit Demokrasi itu karena jargon “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” namun pada kenyataannya hal itu tidak pernah benar-benar terbukti. Padahal yang dipakai adalah uang rakyat, tenaga rakyat, tapi pemilu tidak lebih hanya sebagai sarana bagi korporasi dan rezim untuk menguasai rakyat. Jargon “suara anda menentukan masa depan negeri” nyata nya tidak terbukti, karena pada kenyataannya, yang menentukan masa depan negeri saat ini adalah para penguasa dan orang-orang yang berada dibelakangnya. Yang menentukan menang dan kalah bukan lah suara rakyat melainkan orang-orang yang ada di balik layar nya. Sungguh ironis, bagaimana bisa negeri ini bangkit menuju perubahan?

Selain itu, pemilihan dalam Demokrasi berbiaya mahal dan rentan kecurangan karena asas dari Demokrasi adalah menghalalkan segala cara demi tetap menduduki kekuasaan, walaupun menimbulkan korban. Hal ini terbukti dengan banyaknya korban meninggal dan sakit pasca pemilu. Meskipun pemerintah berencana memberikan santunan, namun itu nilainya tidak seberapa dibandingkan nilai sebuah nyawa. Inilah Demokrasi dengan segala kebobrokannya. Sungguh tidak bisa diharapkan akan lahir dari nya (Demokrasi) suatu perubahan. Berharap kepada Sistem Demokrasi adalah suatu Utopis belaka.

Fakta lain dari Sistem Demokrasi adalah, pemimpin yang terpilih dalam Demokrasi akan menerapkan aturan buatan manusia, kemudian memimpin secara berkala yakni 5 Tahun, dan maksimal 2 Periode. Selain itu, pemimpin akan menerpakan pembagian kekuasaan (Trias Politica Produk Montesque).

Hal ini, berbanding terbalik dengan Islam. Pemilu dalam Islam tidak berbiaya mahal, Pemilihan dalam Islam melibatkan rakyat, tetapi dipilih untuk menerapkan Hukum Syara bukan yang lain. Karena Islam adalah agama yang unik, satu-satunya agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, maupun politik. Sebagai konsekuensi dari keimanan, maka Iman itu mengharuskan  seluruh perbuatan manusia, terikat pada hukum syara yang di tetapkan. Itulah sebabnya menerapkan dan menetapkan hukum syara adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. 

Berbeda dengan Pemimpin dalam sistem Demokrasi yang memimpin secara berkala dan dapat berbuat semena-mena terhadap rakyat. Pemimpin Islam (Khalifah) walaupun telah di pilih oleh rakyat, tetapi tidak bisa dipecat oleh rakyat. Karena pemberhentian Khalifah dilakukan oleh Mahkamah Mandzalim disebabkan oleh pelanggaran Hukum syara. Selain itu, Khalifah akan memimpin rakyat dengan adil, dan tidak semena-mena, karena kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar dari Allah SWT, dan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat.  Itulah sebabnya Khalifah akan sangat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan dan menjalankan amanah nya.

Dari sini, maka jelas lah hanya Islam satu-satunya sistem yang akan membawa perubahan hakiki, bukan sistem yang lain. Namun tentunya perubahan hakiki itu hanya dapat kita raih jika kita menerapkan Islam seutuhnya dalam semua aspek kehidupan, lewat penerapan secara kaffah dalam bingkai Khilafah ala minhaj an-nubuwwah niscaya, kisruh pemilu seperti yang terjadi saat ini tidak akan ada lagi, yang ada adalah keberkahan dari Langit dan Bumi akan turun.


Wallahu’alam bi ash-shawab. [MO/AS]

Posting Komentar