Oleh : Tri S, S.Si

(Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-Mata Mulyana berkaca-kaca kala mengingat tragedi yang dialami buah hatinya Aprilia Wulandari (13 tahun). Dia tak mengira lubang bekas tambang batu bara milik PT Transisi Energi Satunama, Lok Bahu, Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi petaka bagi putrinya. Mulyana tak menyangka, keberangkatan April ke sekolah pada 18 November 2015 lalu, merupakan pertemuan terakhir.

"Dia pulang sekolah tak langsung ke rumah, main dulu di (danau) bekas tambang bersama teman-temannya, tapi dia itu tak bisa berenang, jadi tenggelam," katanya kepada HARIAN NASIONAL di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (21/11).

Kelalaian April bermain di areal bekas tambang tak bisa disalahkan. Pasalnya, tak ada tanda peringatan ataupun pagar pembatas menandakan daerah tersebut merupakan kawasan berbahaya. Tak hanya April, beberapa anak lain kerap bermain di sana, bahkan sebagian warga sering memancing.
"Saya dan warga lainnya tidak tahu itu kawasan pertambangan, karena tak ada tanda apa pun. Baru diberikan pembatas dengan tali rafia setelah kejadian anak saya. Itu pun sekarang sudah hilang entah ke mana talinya," cerita Mulyana.

Satu tahun berlalu, tak ada perhatian pemerintah atau perusahaan terkait yang telah pergi begitu saja. Mulyana tak bisa melanjutkan perkara ini ke jalur hukum karena tak mempunyai biaya melakukan visum et reperteum untuk jenazah putrinya.

Ardi bin Hasyim (11 tahun) mengalami hal serupa. Bocah tunawicara itu menghilang tiga hari dan ditemukan tewas di bekas lubang tambang milik PT Cahaya Energi Mandiri, yang berjarak 200 meter dari kediamannya. Areal pertambangan tersebut juga tidak dipagari.

"Saat hari kejadian, saya sudah mencari ke area tambang, tapi orangnya bilang tak ada anak yang ke sana. Setelah tiga hari baru dibilang, anak saya ada. Saat saya ke sana, dibilang sudah meninggal," terang Nuraini.

Namun ibu dari Ardi bin Hasyim itu mengatakan, pihak keluarga tidak diperbolehkan melihat hasil visum. Bahkan, laporannya ke Polsek Ilir diabaikan. Dua bulan setelah kejadian, Nuraini meminta putranya diautopsi tapi oknum kepolisian justru meminta Rp 30 juta jika kasus kematian putranya ingin ditelusuri.

"Saya tidak tenang, karena saya yakin kematian anak saya tidak wajar. Tapi setelah saya minta divisum, dibilang kalau tidak punya dana tidak perlu dipersoalkan. Saya bilang tidak punya dana sebanyak itu, uang makan sehari-hari saja susah."

Namun, Ardi lebih beruntung karena perusahaan cukup bertanggung jawab. Satu tahun setelah kepergian Ardi, PT Cahaya Energi Mandiri berkunjung empat kali dan memberi santunan Rp 10 juta setiap kali bertandang.

Reklamasi eks tambang batu bara telah memakan 27 korban, 25 di antaranya adalah anak-anak. Untuk wilayah Kaltim, terdapat 1488 izin tambang yang diterbitkan pemerintah setempat dan 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang dikeluarkan Kementerian ESDM.

Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, langkah hukum tetap harus dijalankan meski perusahaan sudah menunaikan kewajibannya.

"Di Indonesia kebanyakan remidi dianggap ganti rugi dan masalah kelar, tapi tidak seperti itu, penegakan hukum harus dilakukan," katanya.

Komisioner Komnas HAM lainnya Siti Noor Laila mengatakan, peraturan pemerintah sebenarnya sudah jelas. Namun, penerapannya tidak tepat. Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 sudah menjelaskan bahwa perusahaan pemegang IUP harus menjamin penerapan standar baku lingkungan.

Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2010 juga sudah menyatakan pemegang IUP harus melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan pertambangan.

Komnas HAM juga sudah mengirimkan moratorium agar pemerintah setempat mengkaji pemberian izin pertambangan baru. Namun tak semua merespon, hingga kini pihak wali kota dan bupati belum memberi tanggapan.

"Masih ada pertambangan di belakang rumah warga, padahal jarak minimum itu 500 meter dari kawasan penduduk. Peraturan Kementerian ESDM juga harus memberikan tanda bahaya di sekitar kawasan pertambangan, tapi itu tidak kami temukan. Hal efektif saat ini bila semua perundangan dijalankan, itu yang harus dilakukan" kata Siti.

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) dari pulau Sumatera hingga Papua. Jenis SDA yang dimiliki Indonesia beranekaragam, termasuk batu bara. Indonesia, sebagai penghasil tambang batu bara terbesar di dunia, menjadi salah satu negara pengekspor batu bara ke luar negeri.

Salah satu Provinsi primadona penghasil SDA ini adalah Kalimatan Timur. Dimana pulau ini dijuluki dengan ‘Paru-paru dunia’  karena menjadi penghasil oksigen dengan hutannya yang hijau.
Kini hal itu tak lagi dirasakan. Sebagaimana yang diperlihatkan dalam adegan-adegan Film dokumenter “Sexy Killers” yang rilis 5 April 2019.

Film yang diunggah secara resmi di Youtube Watchdoc Image  bercerita tentang ekploitasi industri tambang batu bara dari hulu ke hilir. Mulai dari pengerukan tambang, distribusi, sampai penggunaan batubara buat beberapa PLTU di berbagai daerah yang menimbulkan banyak masalah lingkungan, sosial, ekonomi sampai kesehatan bagi masyarakat.

Film dokumenter ini merekam penderitaan warga akibat hidup berdekatan dengan tambang maupun PLTU batubara. Dampak yang ditimbulkan pun cukup mencengangkan mulai dari sulitnya mendapatkan air bersih, rusaknya areal persawahan milik warga akibatnya terputusnya jalur irigasi, dan hilangnya nyawa akibat tenggelam di lubang-lubang bekas galian tambang yang diabaikan oleh pengusaha.

 Tidak hanya itu rakyat yang melawan kepada pemerintah ditangkap dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Hal ini menyisakan kesengsaraan bagi rakyat. Rakyat dibiarkan kelaparan, kehilangan mata pencaharian karena tidak adanya dukungan dari pemerintah setempat yang lebih mendukung para pengusaha.

Selain itu, batu bara yang diangkut kapal tongkang dan dibawa ke PLTU yang berada di Pulau Jawa dan Bali, salah satunya adalah PLTU Batang (PLTU terbesar di Asia Tenggara) menyisakan dampak yang tidak sedikit. Kapal-kapal tongkang batu bara yang melewati Laut Karimun Jawa (Area konservasi wisata) merusak habitat laut dan terumbu karang serta menghilangkan mata pencaharian nelayan.

Hal ini semakin menambah kesengsaraan rakyat. Rakyatlah yang menjadi korban dari kerakusan para pengusaha

Kolaborasi Pengusaha dan Penguasa

Munculnya film Sexy Killers ditengah hangatnya pemilu di Indonesia, juga menyoroti, soal kepemilikan perusahaan-perusahaan tambang yang saling berelasi antara pejabat serta pengusaha. Dimana keuntungan yang diperoleh dari hasil tambang batu bara berputar pada lingkup para pengusaha dan penguasa negeri ini.

Hal itu menunjukkan adanya kebijakan yang memihak kepada pengusaha bukan kepada rakyat. Tidak adanya tindak tegas dari pemerintah terkait lubang-lubang bekas galian tersebut menunjukkan kurangnya jaminan keamanan dan perlindungan terhadap rakyat.

Kondisi tersebut mencerminkan kondisi rakyat saat ini ketika hidup dalam cengkraman sistem Kapitalisme yang lebih memberi keuntungan kepada para pemilik modal. Menjadikan manfaat sebagai asas dalam kepemilikan. Orientasi hidup hanya mencari materi untuk mengeyangkan perut para pemilik modal saja. Para penguasa tidak bertanggung jawab mengurus rakyatnya sehingga menyisakan kesengsaraan bahkan menjadikan rakyat sebagai korban. Dengan mengabaikan lubang tambang karena membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan menyebabkan nyawa melayang tanpa ada upaya dari pengusaha dan penguasa. Para penguasa abai dengan kondisi rakyat dengan menyatakan bahwa kematian hanyalah kemalangan biasa.

Hal ini sungguh ironi di negeri yang sangat kaya. Masihkah ingin bertahan dengan sistem yang rusak ini?? Sistem yang mengantarkan pada kesengsaran dan penderitaan yang berkepanjangan.

Tambang dalam Pandangan Islam

Tambang sendiri adalah sumber daya energi yang merupakan kepemilikan umum. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, api dan padang gembalaan” (HR, Ahmad).

 Sehingga dalam mengelola sumber daya energi batu bara ini, sangatlah mustahil bila rakyat mengelola sendiri tambang tersebut. Maka perlu adanya campur tangan negara sebagai pelayan umat untuk mengelolanya. Hasil pengelolaan tersebut dikembalikan demi pemenuhan kesejahteraan rakyat sendiri. Hasil dari pengelolaan tambang sendiri dikembalikan kepada rakyat demi pemenuhan pembiayaan pendidikan, kesejahteraan dll. Rasulullah Saw dalam hadis Beliau:

“Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin umar r.a berkata : Saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban  perihal rakyat yang dipimpinnya. (HR.Muslim)

Nabi SAW Bersabda:”Tidak ada seorang pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, kemudian tidak bersungguh-sungguh dan melaksanakannya dengan kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka.” (HR. Muslim)

“Tiada seorang pemimpin yang diamanahi oleh Allah untuk rakyatnya, suatu saat mati dalam kondisi menzalimi (hak mereka) kecuali ALlah mengharamkan wangi surga baginya.” (HR. Muslim)
 “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya”. (HR. Muslim dan Ahmad).

Tanggungjawab ini mutlak diemban oleh Negara tanpa boleh dialihkan pada pihak lain seperti korporasi swasta baik asing maupun pribumi.

Sudah saatnya umat membutuhkan pemimpin yang dapat mengurusi urusan mereka dengan penuh amanah dan memahami pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Namun itu tidak bisa terwujud, kecuali dengan mengganti sistem Kapitalisme saat ini dengan aturan Islam serta  menerapkan syariatnya secara kaffah (Menyeluruh). Wallahu a’lam bi ash-shawab.[MO/vp].

Posting Komentar