Oleh : Isma Adwa Khaira
( Lingkar Pendidik Peradaban)

Mediaoposisi.com- Ditekennya Memorandum of Understanding (MoU) Proyek Inisiatif sabuk satu jalan atau One Belt One Road dalam acara Koferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Beijing, China menuai kontra di masyarakat.
Sebanyak 23 kesepatan kerja sama telah ditanda tangani dengan tujuan membuka kran konektivitas dagang antar negara melalui jalur sutra maritim. Sebuah proyek yang membangun megainfrastruktur guna mempermudah perdagangan.
Dengan membangun mega infrastruktur di jalur sutra maka akan membentuk jalur transportasi yang kuat dengan negara lain dari China ke Eropa dan Asia Tengah ke Asia Selatan. Kerjasama dari mulai jalur kereta, pelabuhan, tol darat, tol laut bahkan jaringan pipa minyak antar negara.
Insiatif OBOR adalah sebuah konsep pemetaan jalan menghubungkan Asia Eropa yaitu jalur sutra maritim abad 21 dan jalur sutra sabuk ekonomi. Investasi yang ditanam oleh China pada OBOR merupakan jalan bagi China untuk menguasai Perekonomian Dunia.
Realisasi ambisi besar China dalam membangkitkan kejayaan jalur sutra Tiongkok dilihat dari penggelontoran pinjaman sebanyak USD 150 milliar atau Rp 2.000 trilliun pertahun.
Tawaran pinjaman yang diberikan China kepada negara-negara lain termasuk Indonesia jelas begitu menggiurkan. Namun juga memiliki resiko besar terlilit hutang. Apalagi jika itu adalah negara berkembang. Maka bisa dipastikan untuk membayar pinjaman dengan menukar aset negara. Seperti yang terjadi pada Sri Lanka.
Sejatinya, sistem hutang yang dimainkan oleh negara dengan ekonomi kapitalistik menggunakan pinjaman dalam kerjasama menjadi alat untuk menjajah negara-negara berkembang. Dan mencaplok wilayah-wilayah strategis bagi kepetingan bisnis mereka.
Permasalahan hutang akan menuai konflik kedepan entah itu pada ekonomi negara kita sendiri atau tukar menukar aset yang jelas merugikan negara. Dan ini hanya dinikmati oleh sebagian orang hari ini namun seluruh rakyatlah yang menanggung akibatnya kedepan.
Sistem pinjaman atau hutang dalam ekonomi kapitalis pasti menerapkan riba. Yang jelas diharamkan oleh Islam. Sebuah negara haruslah dapat berdikari di bawah kakinya sendiri dalam kemandirian dan berdaulat. Dan ini hanya akan didapati di dalam Islam bukan yang lain. Yang dikenal dengan Sistem Islam yaitu Khilafah.
Dalam khilafah, kedaulatan hanya dipegang oleh Syara' dan kekuasaan milik umat. Sehingga seorang pemimpin tidak memiliki kewenangan menyerahkan pengelolaan wilayah pada negara asing. Karenanya ia dapat berdaulat secara ekonomi karena berdiri sendiri. Bukan berdiri di atas hutang.
Krisis hutang yang terjadi hari ini dan terus meningkat akan diatasi oleh kekhilafahan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, dengan tidak membayar beban utang yang dibebankan termasuk riba. Yang kedua, dengan pembayaran utang tanpa membayar bunga ribanya. Tanggungjawab membayar hutang dibebankan pada para pejabat yang terlibat dalam pengambilan hutang. Karena dengan hutang itu mereka menjadi kaya dengan ketidakwajaran.
Dengan menerapkan hal ini negara dapat berdaulat dan mandiri secara ekonomi, pembangunan, dsb. Dan ini hanya dapat terwujud jika Khilafahlah yang diterapkan sebagai sistem kehidupan bukan yang lain. Karena itu, menyegerakan akan adanya khilafah menjadi sebuah mahkota kewajiban saat ini. Karena tanpanya hukum-hukum Islam tergadaikan bahkan riba yang jelas diharamkan oleh Allah menjadi urat nadi dalam perekonomian dunia hari ini.
Wallahu A'lam [MO/ra]

Posting Komentar