Oleh : Kharisma Devi
Mediaoposisi.com-  Setelah beberapa puluh tahun lamanya PT Freeport Indonesia berada di bawah naungan Amerika Serikat, sekarang pihak Indonesia akan menawarkan kerjasama dengan pemerintah China terkait peningkatan nilai tambah produk tambang dengan melakukan hilirisasi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Rini Soemarno dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (17/5) mengatakan “Sektor tambang Indonesia memiliki potensi yang besar. Dengan menggandeng mitra strategis ini, Holding Industri Pertambangan Inalum bisa memiliki akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk hilirisasi sehingga industri pengolahan tambang domestik bisa berkembang dan memberikan lebih banyak nilai tambah, dan nilai ekspor produk tambang Indonesia bisa melesat".
Dalam kunjungan kerjanya ke China pada Jumat (17/5), Menteri Rini bertemu dengan beberapa calon mitra strategis Inalum, salah satunya Zhejiang Huayou Cobalt Company Ltd., produsen terbesar di dunia untuk material baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik.
Menteri Rini terus mengupayakan agar Holding Industri Pertambangan dapat bekerja sama dengan mitra strategis guna realisasi hilirisasi. “Kita harus bisa masuk ke Industri hilir. Ini bisa diwujudkan jika kita terus bersinergi dan berkomitmen bersama membangun Indonesia. Jika ada hilirisasi maka penciptaan lapangan pekerjaan pun semakin meningkat,” tegasnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi G. Sadikin mengatakan, penjajakan kerja sama dengan Huayou dilakukan karena Huayou merupakan perusahaan yang telah berpengalaman di industri tambang khususnya mineral cobalt, nikel dan lithium terintegrasi. Huayou juga sukses menjalankan hilirisasi tambang di China.
“Huayou merupakan salah satu mitra strategis yang ingin kami ajak kerja sama karena telah berpengalaman di industri hilirisasi tambang dan juga pernah bekerja sama dengan berbagai perusahaan kelas dunia,” katanya.
Padahal pemerintah Indonesia tinggal menunggu kontrak karya dengan PT Freeport McMorran habis di tahun 2021. Maka, seluruh aset PT Freeport akan menjadi milik Indonesia, setelah akuisisi saham sebesar 51% dari PT Freeport Indonesia.
Pernyataan yang dikeluarkan pemerintah dari awal tidak pernah memihak rakyat sedikitpun. Yang mereka pikirkan hanya keuntungan pribadi ketika proyek-proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana mereka. Yah, namanya saja negara kapitalisme pasti yang diutamakan mereka, para pemilik modal.
Berbeda dengan islam, dimana kepemilikan harta telah terbagi menjadi tiga bagian. Kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Hasil tambang yang merupakan kepemilikan umum, negara dengan sistem islam tidak akan pernah menawarkannya ke pihak asing, negara akan mengelola sendiri perusahaan tambang dan akan membagikan hasilnya untuk rakyatnya, sehingga kesejahteraan rakyat benar-benar terjamin.
Disamping itu, dalam pengelolaannya, negara islam tidak akan pernah mendzolimi rakyat dengan membuang limbah hasil tambang yang akan berakibat buruk bagi lingkungan. Negara dalam sistem islam juga dapat menjual atau memberikan bantuan hasil tambang ke luar negeri ketika produksi mengalami surplus serta kebutuhan rakyat telah terpenuhi.
Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).
Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu.
Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).
Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menerapkan syariah secara kaffah. Namun, dalam penerapannya kita membutuhkan peran negara di dalamnya. Karena hanya negara yang mampu mengatur urusan hajat orang banyak seperti urusan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa syariah, rakyat akan tetap menjadi korban sebagaimana yang terjadi saat ini.
Wallahu a'lam bishowab [MO/ra]

Posting Komentar