Oleh Lika Rosliana, S.Si

Mediaoposisi.com-  Pemilu april 2019 baru saja selesai digelar, namun romansa ‘kehangatannya’ kian terasa mendekati batas akhir perhitungan suara langsung (real count) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei ini.
Data terakhir yang dihimpun laman TribunNews.com pada 8 Mei pukul 06.15, pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 1( joko widodo dan KH. Ma’ruf Amin) kian jauh mengungguli paslon no 2 (Prabowo dan Sandiaga Uno) dengan perolehan 56.24% (untuk suara paslon 1) dan 43.76% (untuk suara paslon 2) dengan jumlah data masuk sebesar 70.84% suara.
Hasil real count ini semakin mendakati hasil quick count yang telah sebelumnya banyak diberitakan media massa. Sistem perhitungan real count yang dilakukan oleh KPU sebelumnya sempat memunculkan polemik dimana masyarakat yang memantau website sistem perhitungan KPU ramai memberitakan kesalahan input data C1 yang menggelembungkan suara paslon 01 dan mensunat suara paslon 02.
Banyaknya kesalahan input data di website KPU ini mengaruskan opini adanya kecurangan perhitungan suara yang dilakukan secara massif, terstruktur, dan sistematis.
Ditambah dengan banyaknya kasus-kasus kejanggalan yang mengemuka dihadapan publik secara terang-terangan, mulai dari banyaknya suara tercoblos untuk paslon 01 (baik di dalam maupun di luar negeri), pengarahan pencoblosan untuk paslon 01 di beberapa TPS oleh petugas KPPS,  kesalahan input data C1 yang banyak menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, dan penutupan website perhitungan suara yang bersebrangan hasilnya dengan kebanyakan lembaga hitung cepat, yaitu jurdil2019.org.
Berbagai kejanggalan ini tidak hanya ramai di ranah sosial media, tetapi juga menimbulkan friksi diantara pendukung kedua paslon sehingga memunculkan adanya pernyataan ‘people power’ .
Narasi ‘people power’ dikemukakan oleh Amien Rais (Anggota Dewan Pertimbangan BPN Prabowo-Sandi) untuk mengerahkan massa melawan kecurangan hasil pemilu 2019. People power akan menihilkan langkah pertimbangan mahkamah konstitusi dan mengandalkan kekuatan rakyat dalam menentang kecurangan pemilu. Sehingga langkah ini juga disebut sebagai tindakan inkonstitusional yang tidak dibenarkan secara hukum.
People power kerap dilakukan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem, dan biasanya dilakukan di negara-negara demokrasi. People power adalah istilah politik yang menunjukkan kekuatan gerakan sosial yang menyerukan otoritas opini akar rumput yang biasanya berlawanan dengan penguasa.
People power bisa berwujud kampanye kecil atau protes atau berupa tindakan revolusioner berskala luas yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan dan atau sistem politik yang ada. Indonesia pernah memiliki sejarah people power ketika aktivis mahasiswa menurunkan pemerintahan Soeharto tahun 1998.
Dalam kacamata islam, people power tidak akan bisa memberikan perubahan yang hakiki. Alasan pertama karena cara ini bertentangan dengan metode dakwah Rasulullah dalam melakukan perubahan, termasuk membangun pemerintahan islam.
Rasulullah melakukan aktivitas thalab an-nushroh yakni mencari pertolongan kepada siapa saja yang mempunyai kekuatan dan bisa menolong dakwah Rasulullah. Dalam siroh Ibnu Hisyam, Rasulullah pernah mendatangi Bani Tsaqif di Thaif, Bani Hanifah, Bani Amir bin Sha’sha’ah dan kabilah lain dalam aktivitas thalab an-nushroh ini meskipun semuanya menolak dakwahnya rasul.
Dalam konteks sekarang, thalab an-nushroh bisa dilakukan terhadap kepala negara, kepala suku dan kabilah, polisi, milter serta siapa saja yang memiliki kekuatan dan pengaruh secara riil di tengah masyarakat dengan syarat mengimani sistem islam dan membenarkannya.
Alasan Kedua adalah people power dapat memunculkan konflik horozontal sehingga dianggap sebagai kesalahan strategi. Karena tujuan dari perubahan diwujudkan dengan cara menggulingkan pemerintahan yang ada sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan dan konflik di tengah-tengah masyarakat (kubu pendukung dan oposisi). Alasan Ketiga adalah stigmatisasi yang negatif terhadap kaum muslim dari gerakan people power ini, seperti halnya yang pernah terjadi di Suriah.
Metode dalam melakukan perubahan sesuai dengan yang dicontohkan rasul adalah dengan Thariqu Al-Ummah. Yaitu dengan upaya sunguh-sungguh dan sistematis yang dibagun berdasarkan kekuatan umat melalui keyakinan, dukungan dan implementasi terhadap sistem islam.
Dengan kata lain tatkala terbentuk raa’yul aam (opini umum) tentang islam yang lahir dari wa’yul amm (kesadaran umum). Dan Proses perubahan dari sistem kufur menuju sistem islam melalui thalab an-nushrah. Inilah yang dimaksud dengan thariqul al-ummah (melalui jalan umat) bukan dengan people power. Karena seyogyanya, perubahan yang hakiki adalah perubahan menuju islam, yaitu dengan penerapan islam secara kaafah dalam ranah individu, kelompok, dan negara.
Wallahu’alamu bishawab [MO/ra]

Posting Komentar