Gambar: Ilustrasi
Oleh: Rusdah 
(Mahasisiwi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Mediaoposisi.com-Pembangunan ekonomi negara merupakan salah satu isu yang ditarget oleh pemerintah untuk membuktikan keberhasilan kepemimpinan mereka. Berbagai kerjasama dijalin dengan negara yang dianggap mampu menunjang pembangunan ekonomi. Baik kerjasama infrastruktur, perdagangan, pendidikan, politik, maupun kerjasama lainnya.

Salah satu bentuk kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Indonesia adalah program investasi proyek infrastuktur China yang disebut OBOR (One belt and One Road). Konferensi Tingkat Tinggi One Belt and One Road (KTT OBOR) yang dilaksanakan pada 25-27 April 2019 dihadiri oleh 37 pemimpin dunia untuk menyetujui proyek pembangunan. Berdasarkan data dari Refinitiv, proyek OBOR yang telah dimulai sejak 2013 ini membutuhkan dana mencapai US$ 3,67 triliun mencakup negara-negara Asia, Eropa, Oceania, Afrika dan Amerika Selatan. (CNNIndonesia.com 25/04/2019)

Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek kerjasama OBOR ini siap dilaksanakan yang ditandai dengan ditandatanganinya 23 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Indonesia dengan China setelah pembukaan KTT Belt and Forum II di Beijing, Tiongkok pada Jum’at, 26 April 2019. Luhut mengatakan bahwa kerjasama ini tidak ada urusannya dengan utang nasional karena sifatnya business to business (B to B) bukan governor to governor (G to G). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan memberikan kemudahan bagi para investor China untuk menanamkan modalnya di Indonesia. (bisnis.com 27/04/2019)

Dalam pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping di The Great Hall of People di Beijing, Wakil Presiden, Yusuf Kalla mengatakan bahwa kerjasama yang dijalin tidak menjadikan Indonesia dapat dikendalikan dan didikte oleh Cina. Sekalipun investasi Hongkong dan Tiongkok sudah berada di peringkat pertama mengalahkan Singapura (bisnis.com 27/04/2019). Entah pernyataan tersebut memang benar adanya atau hanya sebatas wacana. Karena pada dasarnya, setiap kerjasama antara beberapa negara yang berafiliasi memiliki tujuan tertentu. Negara peminjam tidak mungkin sekedar memberikan dananya saja kepada negara yang meminjam tanpa ada timbal baliknya.

Namun, proyek pembangunan infrastruktur OBOR ini menuai banyak kritik dari berbagai negara yang merasa dirugikan karena pembengkakan utang yang mereka rasakan. Sebagian pemerintah negara di wilayah Barat menilai, kebijakan tersebut sebagai salah satu strategi China untuk menyebarkan ideologi mereka ke negara lain dan membebani negara-negara miskin dengan utang yang tidak ada habisnya. Melalui proyek ini, pemerintah China dapat mengendalikan negara-negara yang berhutang melalui aturan-aturan yang berpihak negaranya. Salah satu negara yang terjebak dalam kesepakatan proyek ini adalah Malaysia dan Maladewa.

Selain itu, terdapat pula proyek yang ditangguhkan karena berbagai alasan seperti proyek pembangkit listrik di Pakistan, dan bandara di Sierra Leone. (CNNIndonesia.com 25/04/2019)

Nampaknya, membengkaknya nilai hutang Indonesia tidak menjadi penghalang untuk menambah hubungan kerjasama dengan negara-negara maju tanpa memandang pengaruh yang ditimbulkan terhadap berbagai aspek. Hingga akhir Februari 2019, jumlah hutang Indonesia tercatat sebesar US$388,7 miliar atau setara dengan Rp 5.480 triliun (CNBCIndonesia.com 15/04/2019). Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia merupakan salah satu bukti adanya hasil kerjasama antara Indonesia dengan China. Hal ini menyebabkan persaingan kerja semakin ketat, pengangguran pun tidak terselesaikan, angka kemiskinan tak terkendalikan, hingga berujung meningkatnya tingkat kriminalitas.

Permasalahan yang tersistematis sudah menjadi pemandangan kita semua. Akibat sistem kufur, masyarakat harus menikmati sulitnya mempertahankan hidup. Jaminan perlindungan dan keamanan kepada setiap warga negara pun tidak ada bagi mereka yang menentang ideologi kapitalis dan sosialis. Iming-iming pembangunan ekonomi hanya menjadi mimpi belaka di siang bolong. Nyatanya, masyarakat tidak merasakan dampak positif dari berbagai kerjasama yang dilakukan pemerintah kepada negara tirai bambu tersebut. Justru kehidupan semakin sulit, harga bahan pokok terus naik. Keberadaan produk lokalpun mulai terancam karena masuknya produk impor dengan harga yang lebih murah.

Negara yang seharusnya mampu mandiri kini terus bergantung kepada negara-negara dengan aliran pemahaman yang dapat membahayakan generasi muda. Tidak hanya dengan China, tetapi kerjasama beberapa negara seperti dengan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan hubungan multilateral lainnya. Masuknya pemikiran asing seperti pergaulan bebas, tren pakaian yang serba mini, lunturnya moral anak bangsa, pemikiran liberal dan sekuler seperti ini tentu akan semakin menjauhkan umat muslim dari agamanya.

Sumber daya alam yang berlimpah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian negara bukan malah diserahkan kepada pihak asing untuk dikelola. Bukan masalah tidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni ataupun tidak adanya teknologi yang dapat membantu pengelolaan SDA. Tetapi, ketidakinginan negara untuk mandiri dan ingin segala hal yang serba instanlah menjadi penyebabnya. Dorongan nafsu untuk mendapatkan keuntungan melalui program investasi asing bukanlah solusi dari pencapaian pembangunan ekonomi. Karena Islam membuktikan, selama kurang lebih 13 abad lamanya negara mampu mandiri hingga melahirkan generasi-generasi emas yang berperan di dalam kemajuan peradaban dunia.

Islam bukan sekedar agama yang mengatur masalah ibadah saja tetapi juga mengatur masalah sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan muamalah. Hanya Islam yang memberikan solusi tuntas dengan aturan menyeluruh yang telah Allah berikan melalui Rasulullah. Namun, dengan kesombongannya, aturan manusialah yang justru diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lalu mengapa kita masih saja berpegang pada aturan makhluk yang lemah? [MO/ms]

Posting Komentar