Mediaoposisi.com-Di era zaman ini, berbagai kecurangan pemilu mulai ditampakkan secara terbuka. Di media sosial, sudah tidak terhitung berapa banyak kasus kecurangan, dimulai dari video-video rekaman kecurangan saat pencoblosan kertas suara yang dilakukan masyarakat dari berbagai daerah. Lalu di masa-masa perhitungan suara juga telah menunjukkan sisi kekacauan dimana meninggalnya lebih dari 600 jiwa petugas KPU dari berbagai daerah akibat kelelahan menghitung surat suara.

Hingga akhirnya tiba di masa pengumuman hasil pemilu dan lagi-lagi terjadi kejanggalan, yaitu hasil perhitungan diumumkan satu hari lebih cepat dan diumumkan dini hari. Protes masyarakat pun tak terelakkan. Muncul aksi protes masyarakat di depan bawaslu di berbagai kota yang hanya ingin menuntut kejujuran dan keadilan. 

Tak berhenti sampai disitu, malam harinya muncul aksi kerusuhan di ibu kota secara tiba-tiba antara aparat keamanan dan warga setempat. 

Kerusuhan mengakibatkan menelan nyawa korban akibat menembakan senjata dari pihak aparat keamanan. 

Keesokan harinya aplikasi sosial media seperti mwhatsapp dan instagram dinonaktifkan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dengan dalih untuk menghindari hoax. Kini hanya kicauan keluarga korban yang menuntut keadilan atas hilangnya nyawa anggota keluarga mereka dalam aksi kerusuhan 22 Mei tersebut.

Dari deretan kekacauan di masa-masa pemilu 2019 di Indonesia saat ini seakan semakin menunjukkan bahwa metode pemilu yang dijalankan saat ini tidak memberi solusi apa-apa, bahkan justru hanya banyak menelan nyawa korban. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepengurusan pemilu seakan tidak dapat lagi dipercaya seperti halnya KPU yang mengumumkan hasil pemilu sehari lebih cepat. 

Keadilan dan kejujuran mulai hilang dalam proses perhitungan suara pemilu. Maka kemana masyarakat harus menaruh kepercayaan, kemana masyarakat harus berlindung dari penipuan dan ketidakadilan.

Sejak awal sudah terbukti bahwa demokrasi hanyalah sistem buatan akal manusia, yang dibentuk hanya untuk kepentingan penguasa, dimana masyarakat dibutuhkan hanya menjelang pemilu yaitu hanya untuk diambil dukungan suaranya demi mengabulkan hajat seseorang untuk menjadi penguasa.

Lalu apa yang terjadi ketika masa pemilu itu usai. Adakah kemajuan SDA maupun SDM yang dialami masyarakat setelah pemilu itu usai? ataukah sama saja kondisi masyarakat saat sebelum dan sesudah penggantian penguasa?

Kemiskinan, pengangguran, krisis ekonomi, penguasaan SDA oleh asing dan kerusakan moral justru tetap berjalan. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat seakan hanya simbol belaka. Yang ada hanya dari penguasa, oleh penguasa dan untuk asing. 

Padahal dalam pandangan mayoritas masyarakat, bahwa demokrasi menjujung tinggi kejujuran, keadilan dan kebebasan berpendapat. Namun ketika kejujuran, keadilan maupun kebebesan berpendapat itu dilanggar atau dihalangi oleh yang menjalankan, maka justru hal itu akan membunuh prinsip demokrasi itu sendiri. 

Apalagi yang melanggar nilai demokrasi itu adalah orang-orang yang berpengaruh atau yang paling merasa menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Tidak adanya solusi yang diberikan sistem demokrasi kepada masyarakat justru akan membuat keraguan dan menyadarkan masyarakat bahwa sistem demokrasi tak layak dijadikan nilai kehidupan bernegara. 

Maka bukan tentang siapa yang membunuh demokrasi, tapi tentang apa yang membunuh demokrasi, yakni sistem demokrasi itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. 

Dari kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat yang hidup bertahun-tahun di sistem demokrasi hari ini, sudah selayaknya masyarakat membuka mata untuk melihat sistem yang lebih baik yang telah diturunkan Sang Penciptanya, yaitu sistem Islam. 

Melalui sistem Islam, Sang Pencipta telah menyediakan sistem yang membawa kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat, dimana tidak ada lagi kesenjangan ekonomi, perampasan SDA oleh asing dan tidak ada lagi kerusakan moral. 

Dan yang paling penting sistem yang seharusnya tegak adalah sistem yang menegakkan keadilan, kejujuran dan perlindungan nyawa terhadap masyarakat di suatu negara. Bukan sekedar simbol atau teks pembukaan undang-undang belaka.

Maka sistem yang terbaik adalah sistem yang tidak lagi menuntut suara mayoritas manusia, tapi suara yang telah ditetapkan langsung oleh Sang Pencipta manusia itu sendiri. 

Jika manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas, tentu mereka tidak mampu menciptakan hukum sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri, namun mereka membutuhkan hukum dari yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah, dzat yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh umat-Nya.

Sesuai firman-Nya : “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma’idah : 50).
“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)” (Al-An’aam : 116).[MO/vp]

Posting Komentar