Gambar: Ilustrasi
Oleh: Merli Ummu Khila 
(Kontributor Media) 

Mediaoposisi.com-Sudah menjadi hal biasa ketika menghadapi awal ramadan, harga kebutuhan pokok meroket. Entah karena banyaknya permintaan atau memang permainan pasar. Namun yang paling mengagetkan, harga bawang putih yang hampir setara dengan harga daging.

Untuk komoditas yang satu ini, harga naik bukan karena permintaan yang naik tetapi barangnya yang langka. Lebih tepatnya, barang dibuat langka oleh oknum dengan menimbunnya sehingga harga menjadi naik. Setelah terjadi kenaikan yang tinggi, muncul kebijakan impor demi menstabilkan harga bawang putih.

Seperti dilansir oleh Tirto.id (22/04/2019), izin impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan mendapat sorotan. Sebab, izin itu dikeluarkan saat dugaan praktik kartel yang bersembunyi di balik mahalnya harga komoditas ini mulai terendus.

Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN), Anton Muslim Arbi meyakini dugaan kartel itu. Alasannya, harga pasaran bawang putih berada di kisaran Rp 42-45 ribu/kg, padahal sejauh yang ia ketahui biaya impor komoditas itu dari China hanya sekitar Rp 8.000/kg. “Liat saja harga. Kan, antara Rp 42-45 ribu/kg. Ini empuk bagi importir. Lihat saja bedanya berapa? Dia beli di China paling Rp 6.000/kg, lalu bea masuk Rp 2.000/kg,” ucap Anton saat dihubungi reporter Tirto pada Senin (22/4/2019).

‌Dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, sulit untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga karena semua diserahkan kepada kebijakan pasar. Jadi, para pelaku pasar bebas bersaing. Dan, ketika para kapital sudah menguasai pasar maka hanya keuntungan yang menjadi tujuan. Terlepas itu merugikan rakyat atau tidak.

Jadi, jika ada kebijakan impor maka importirlah yang mengeruk keuntungan. Lalu, bagaimana dengan nasib petani? Sampai kapan negara ini ketergantungan impor? Apakah Indonesia tidak bisa menyediakan pangannya sendiri? Katanya tanah kita tanah surga? Bukankah tongkat kayu dan batu jadi tanaman? Nasib rakyat ini tergantung para wakil rakyat dan pemimpin sebagai pemangku kebijakan.

Demokrasi adalah kekuasaan, diraih oleh suara terbanyak, bukan atas kapabilitas seseorang. Dan, untuk mendapatkan suara terbanyak tentu saja memerlukan ongkos besar yang bisa saja dimodali oleh para kapital atau partai. Maka, ketika sudah terpilih tentu saja kebijakannya berdasarkan kepentingan para pendukungnya. Entah itu para kapital atau partai.

Berharap sejahtera dalam sistem demokrasi ibarat jauh panggang dari api. Demokrasi hanya dipenuhi janji-janji yang pada akhirnya sulit terealisasi.

Kembalilah pada Islam. Dalam Islam, perekonomian dibangun atas kepentingan umat. Pertanian dalam Islam sangat diperhatikan dimana setiap jengkal tanah harus dimanfaatkan.

Sebagaimana hadist Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam: “Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim.... ” (Riwayat Bukhari hadits no. 2215 dan Muslim hadits no. 1536) [Mo/ms]

Posting Komentar