Oleh : Trisna Rahmah 
(Komunitas Muslimah Kaffah, Binjai)

Mediaoposisi.com-Dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 8 ayat 1 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan serasi. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang menyatakan bahwa pemerintah berperan dalam menyediakan dan memberi kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat.

Namun kenyataannya, Sekretaris Daerah kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara, menyampaikan bahwa terdapat 27.000 unit rumah warga di kawasan daerah kumuh pada beberapa kecamatan seperti kecamatan Sicanggang, Tanjung Pura, Berandan Barat, Gebang, Pangkalan Susu dan Pematang Jaya, yang tidak layak huni. Beliau meminta kepada instansi terkait agar proaktif berkoordinasi dengan Pemprov Sumatera Utara dan Pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran. Dan juga meminta kepada semua pihak terkait dan elemen masyarakat berpartisipasi dan bekerja sama menyukseskan program bantuan kotaku. (sumut.antara.news, 30/04/19).

Pemerintah kabupaten Langkat juga mengatakan, bahwa dalam waktu dua tahun terakhir sudah merenovasi sebanyak 335 rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni, menggunakan sumber dana APBD Langkat, Provinsi dan APBN. 200 unit dari dana APBD Langkat, 135 unit dari dana APBD Pemprov dan APBN. Dan sudah menyelesaikan penanganan hunian kumuh di kecamatan Sei Lepan Langkat seluas 37,12 Ha, sedangkan kawasan kumuh kesemuanya seluas 173, 84 Ha. (sumut.antaranews, 29/04/19)

Rumah layak huni menurut Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yaitu kontruksi bangunan yang nyaman dan kokoh, sumber air bersih yang memadai, jaringan listrik yang berfungsi, jalan lingkungan beraspal, drainase yang berfungsi dan septitank yang baik dan tidak mencemari lingkungan. (Bisnis.com, 11/7/2018).

Kenyataannya, Pemkab Langkat hanya mampu memperbaiki 335 unit rumah rakyat tidak layak huni dalam 2 tahun, dari jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak 27.000 unit. Lalu akan berapa tahun lagi sisa rumah tak layak huni yang lain akan di perbaiki? Hal ini pastinya juga akan mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan dan pendidikan para penghuni rumah tersebut. Tidak hanya itu, jika rumah tak layak huni karena tidak tersedianya jamban keluarga yang sehat, maka lingkungan pun akan tercemari, seperti sumber air dan udara akan tercemari oleh bibit penyakit yang akan berkembang biak dan akhirnya menyebabkan berbagai penyakit.

Islam Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pokok
Miris, mendapati begitu banyak rumah tidak layak huni, di tengah keberlimpahan sumber daya alam yang kita miliki. Padahal dalam pandangan Islam rumah atau papan merupakan salah satu kebutuhan pokok individu selain pangan, sandang dan pendidikan secara layak.

Allah SWT berfirman:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
Kewajiban para ayah memberikan makanan dan pakaian kepada keluarga secara layak (TQS al-Baqarah [2]: 233).

Kebutuhan pokok individu tersebut merupakan hak individu yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara secara menyeluruh. Dengan berbagai mekanisme yang dijalankan oleh negara agar warga negaranya dapat memiliki rumah yang layak sesuai dengan kebutuhan dan standard kesejahteraan dalam Islam.

Bagi laki-laki yang sanggup untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan maka negara akan mensupport tidak hanya kebutuhan pokok yang bisa dipenuhi namun sampai dapat memenuhi kebutuhan tersiernya. Namun jika ada yang sanggup bekerja namun tidak dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maka negara akan menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan skill yang dimilikinya sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan rumah atau tempat tinggalnya. Bagaimana dengan yang tidak sanggup bekerja dikarenakan sakit, lemah karena tua atau cacat tertentu yang tidak memungkinkan untuk bekerja maka orang tersebut akan menjadi tanggung jawab bagi kerabatnya yang mampu dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, namun ternyata tidak ada satupun kerabatnya yang mampu maka tanggungjawab ini akan berpindah kepada negara. Darimana uangnya, maka negara akan mengeluarkan kas baitul mal untuk membiayai, hingga jika kas baitul mal kosong maka tanggung jawab ini akan dibebankan kepada seluruh kaum muslimin yang mampu untuk menanggungnya.

Hal ini tergambar seperti pada masa Rasulullah, beliau menempatkan orang-orang yang tidak mampu di serambi masjid. Inilah bentuk tanggung jawab negara agar seluruh warga negaranya terpenuhi kebutuhan pokok dengan baik.

Selain itu, hal ini juga menjadi tanggung jawab kepala negara yang bertugas                      meriayah atau mengurus urusan, sampai urusan detail kehidupan rakyatnya. Termasuk urusan  rumah layak huni bagi rakyatnya. Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah SAW bersabda:
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Namun hal ini tidak akan mungkin terwujud dalam sistem kapitalis yang berlaku saat ini. Meskipun kekayaan alam negara ini melimpah maka itu semua tidak akan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Kekayaan alam itu dibiarkan dan diberikan pada asing dan aseng . Maka tidak akan ada harapan perbaikan dalam sistem kapitalis ini yang ada kesengsaraan semakin dalam. Maka sudah selayaknya jika kita ingin perbaikan maka kembalilah kepada sistem Islam. Islam adalah solusi yang benar bagi semua permasalahan manusia. Sistem yang bersumber dari Allah SWT, Pencipta dan Pengatur seluruh alam, yakni Khilafah.
Wallahu alam bish showab.[MO/vp]










Posting Komentar