Gambar: Ilustrasi
Oleh: Trisnawaty Amatullah 

Mediaoposisi.com-Ramadhan sejatinya bulan untuk meningkatkan taqarrub ila Allah secara total. Hablu minallah, hablu minannas, dan hablu minnas. Ramadhan tahun ini berbeda dari tahun lalu. Bertepatan dengan pengumuman KPU yang akan menjadi orang pertama di negeri ini.

Meski aneh dan ajaib, KPU mengumumkan tengah malam secara diam-diam. Di sisi lain, Ramadhan tahun ini ternodai. Berbagai kecurangan telah dipertontonkan terkait hasil rekapitulasi suara di masing-masing daerah. Tak kalah mirisnya, pesta demokrasi dengan dana fantastis memakan tumbal.

Sekitar 700 anggota KPPS dinyatakan meninggal dan sekitar seribu sakit. Angka kematian itu bisa saja terus bertambah. Membuka mata hati dan telinga kita, inilah wajah buruk demokrasi. Di bulan yang penuh mulia ini, kita saksikan berbagai persekusi yang dilakukan penguasa.

Persekusi terhadap seorang dokter yang ingin mencari keadlilan, Ani Hasibuan. Persekusi terhadap ulama. Kriminalisasi terhadap ajaran Islam, khilafah. Dan tepatnya 17 Ramadhan yaitu tanggal 22 Mei, terjadi unjuk rasa besar-besar di depan Bawaslu RI yang dikabarkan memakan korban.

Kezaliman Demokrasi
Jargon demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah menipu kita. Demokrasi menuturkan ‘kedaulatan ada di tangan rakyat’. Melalui pemilu, rakyat berdaulat di balik bilik suara. Dengan dalih adanya kebebasan memilih. Tapi bila kita cermati, berdaulat seperti apa?

Dalam demokrasi, suara seorang kiai atau profesor dihitung sama dengan suara seorang preman bahkan orang gila. Hal yang serupa juga terkait kesejahteraan. Demokrasi selalu menjanjikan kesejahteraan namun itu hanya mitos. Berbagai kebijakan justru menyebabkan rakyat semakin menderita.

Kenaikan harga bahan pokok, pajak yang memalak, maupun liberalisasi kesehatan lewat BPJS. Korupsi semakin menggurita. Belum lagi masalah impor. Berbagai undang-undang yang lahir dari demokrasi, sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat.

Kepetingan itu hanya untuk segelintir orang yakni pemegang kekuasaan dan para pemilik modal besar dalam dan luar negeri. Demokrasi dengan biaya mahal, tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para pemilik modal. Bagi mereka no free lunch. Kolaborasi penguasa dan pengusaha akhirnya menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi.

Demokrasi Terbukti Gagal
Fenomena di atas telah memberikan bukti kepada kita, demokrasi telah gagal. Kegagalan bermula sedari konsep. Demokrasi hakekatnya menjadikan rakyat (manusia) sebagai sumber hukum dan sungguh ini bertentangan dengan fitrah manusia. Gagal dalam proses penerapannya dan gagal dalam mencapai tujuannya yang utopis.

Sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan hukum Allah dalam pemecahan berbagai persoalan dan mencampakkan demokrasi. Penerapan hukum itu terwujud dalam sistem Islam (khilafah) dengan hadirnya seorang khalifah. Khilafah adalah sistem yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam.

Khilafah Solusi Tunggal
Khilafah dibangun atas empat asas, diantaranya sebagai berikut.
Pertama, kedaulatan dalam khilafah hanya milik syariah. Yang mengendalikan kehendak individu, umat, dan penguasa adalah syariah bukan akal atau pendapat mayoritas. Ini bertentangan dengan demokrasi. Dengan prinsip ini, negara hadir sebagai pelayan umat, semata-mata karena keterikatan kepada hukum syara’. Berbagi pengaturan di bidang ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan yang menyangkut hajat umat diatur berdasarkan syariah.

Kedua, kekuasaan dalam khilafah adalah milik umat. Umat adalah pihak yang memiliki kekuasaan yaitu pemilik kekuatan dan pemerintahan. Pemerintahan di sini adalah pelakasana hukum syara’, khalifah. Umat membaiat khalifah untuk menerapkan syariah dan mengembannya ke seluruh dunia.

Kekuasaan terepresentasi dalam diri umat ini, dimana umat akan memerangi pihak yang menyelisihi khalifah. Di sisi lain, umat akan melakukan muhasabah tatkala khalifah menyimpang. Pada masa  khalifah Umar bin al-Khattab Radhiyallahu ‘anhu membatasi mahar, seorang perempuan mengkritik (muhasabah) khalifah Umar. Umar Radhiyallahu ‘anhu berucap, “Perempuan ini benar dan Umar salah.”

Ketiga, hanya ada satu Khalifah untuk seluruh kaum muslimin (hanya boleh ada satu negara). Dalam Islam, sistem pemerintahan sentralisasi, meskipun administrasinya desentralisasi. Berbeda dengan hari ini yang menganut demokrasi, negeri-negeri kaum muslim tersekat-sekat atas nation state. Ikatan nasionalisme ini telah melemahkan kaum muslim tak berdaya melawan hegemoni barat. Tak terkecuali apa yang terjadi di negeri kiblat pertama kaum muslim, Gaza di Palestina.

Keempat, hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum syariah yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat. Jamak kita saksikan, kaum muslim yang terpecah-pecah menjadi lebih dari 50 negara berbeda dalam penetapan awal dan akhir ramadhan. Tatkala khilafah nanti tegak, akan diadopsi hukum syara’ terkait penetapan awal dan akhir Ramadhan dalam rangka menyatukan kaum muslim. Sesuai dengan kaidah syara’, “ketetapan Imam (khalifah) menghilangkan perbedaan pendapat.” Wallahu ‘Allam [MO/ms]

Posting Komentar