Oleh : Witta Saptarini S.E
                                                           (Guru Peduli Umat)

       Mediaoposisi.com-  Hipokrisi Demokrasi telah terpampang nyata didepan mata, kisruh pemilu tahun 2019 di Indonesia adalah salah satu dari sekian kasus yang menunjukkan wajah dua Demokrasi, penguasa telah terang-terangan melepaskan dari Islam dan Politik namun terang-terangan juga merebut hati umat Islam untuk melanggengkan kekuasaan. Setelah sebut politik - agama dipisah, kini petahana sebut keduanya harus disambung. (sindonews,8/4/2017).

Hal ini menjadi pemikiran bagi kita jika dulunya penguasa sangatlah bersebrangan dengan pemikiran politik yang dilabeli dengan Islam dan begitu represif terhadap sebagian ajaran Islam dan aktivis yang mendakwahkannya. Namun penguasa dengan mudah mendaulat calonnya dari kalangan ulama karena dalam komunikasi politik legitimasi tokoh publik begitu penting karena tokoh publik memiliki gerbong massa demi kemenangan meraup suara.

Hipokritnya nampak jelas, jargon “ Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat “ hanya menjadi slogan, faktanya Demokrasi “ Dari korporasi, oleh korporasi dan untuk korporasi “ . Sementara itu lembaga kajian Australia, Lowy Institute menyebut sebagai “ suatu hari pemungutan suara yang paling rumit” yang pernah dilakukan.   (bbc.com,18/4/2019).

Saking rumitnya pemilu 2019 menampillan wajah buruk Demokrasi, bukan hanya menghabiskan biaya puluhan Triliun, tetapi juga memakan ratusan korban jiwa yang mana adalah rakyat yang menyelenggarakan Demokrasi. Inilah saat dimana umat tengah mengalami keterpurukan dan krisis kepemimpinan. Sistem rusak seperti ini apakah layak dipertahankan?

Apakah ada sistem pemerintahan dan kepemimpinan terbaik dalam praktik kehidupan yang menjamin akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia untuk mewujudkan perubahan hakiki? Apakah umat diberi kebebasan memilih dan menciptakan model kepemimpinan sesuai keinginan sendiri ?

       Keterpurukan yang tengah dialami umat saat ini sebagai akibat mereka menjauh dari petunjuk syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dan keteladanan beliau. Sesuai dengan ayat yang berisi peringatan bagi orang orang yang menyalahi perintahnya bahwa mereka akan mengalami kesulitan dalam hidupnya di dunia dan akhirat ( QS. An Nur [24];63).

Sangat disayangkan ajakan untuk meneladani Rasulullah saw sering bersifat parsial hanya fokus pada aspek akhlak pribadi beliau saja, padahal jelas wajib diteladani dalam semua aspeknya termasuk dalam aspek kepemimpinan dan pemerintahan. Banyak elit Demokrasi yang mengaku beriman kepada Allah SWT namun melibatkan diri dalam pembuatan hukum jahiliyah ( QS. Al Maidah 50 ).

Bagi penguasa yang tidak mengikatkan diri erat-erat pada hukum Islam, potensi kesewenang- wenangan sangatlah besar. Islam memandang menjadi pemimpin adalah ujian yang sangat berat. Sebab penguasa rawan untuk bertindak dzolim untuk memuluskan kepentingan.

Penguasa dalam sistem Demokrasi punya kapabilitas atau tidaknya bisa dipegang oleh siapapun tak peduli muslim atau kafir, sebab tolak ukur perbuatannya atas dasar manfaat, karena Demokrasi meniscayakan pemisahan negara dan agama. Jelas bertolak belakang dengan Islam karena tata nilai dalam syariat Islam adalah Halal dan Haram.

Perbedaan yang terjadi adalah hal yang wajar terjadi dalam Demokrasi karena Demokrasi adalah sistem buatan manusia dimana masing-masing manusia memiliki pemikiran berbeda sehingga sering menimbulkan perpecahan dan memungkinkan perbedaan pandangan diberbagai negara bahkan dikalangan cendikiawan.

Standar ganda ini lahir dari absurdnya Demokrasi yang menjadikan Demokrasi berwajah dua, disatu sisi seolah menjamin hak-hak rakyat disisi lain justru merenggut hak-hak rakyat. Dalam bukunya “ THE WORKS OF JOHN ADAMS “ Presiden Amerika ke-2 mengatakan “ Ingatlah Demokrasi tidak akan bertahan lama. Dia akan sergera TERBUANG, MELEMAH dan MEMBUNUH DIRINYA SENDIRI. Demokrasi pasti akan bunuh diri.

Demokrasi akan memburuk menjadi ANARKI “, dimana hari ini mulai terbukti. Jika Rasulullah saw telah memberi contoh kepada kita tentang praktik kepemimpinan serta menjalankan pemerintahan dengan seluk beluknya, mengapa kita mengambil sistem lain yang tidak beliau contohkan, jika mengaku mengimani beliau.

Pantaskah kita sebagai umatnya bebas memilih dan menciptakan model pemerintahan sesuai keinginan sendiri yang jelas menyimpang dari syariahnya. Kalau ada sistem berasaskan wahyu mengapa mengambil sistem yang bersumber dari hawa nafsu? Jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam pasti Allah akan menghinakan kita.

 Jadikan momentum Ramadhan ini untuk menyempurnakan ketaatan. Sudah tiba saatnya kita berjuang untuk mewujudkan kepemimpinan Rasulullah saw dalam kehidupan. Salah satunya dengan meneruskan kembali kepemimpinan yang diwariskan Rasulullah saw dengan menapaki jejak kepemimpinannya yang telah Allah jadikan sebagai model kepemimpinan yang ideal dan pemerintahan terbaik yang telah dipraktikan dalam kehidupan.

Sejarah peradaban Islam menjadi bukti nyata akan hal ini. Semua yang dibawa oleh Rasulullah saw  pasti akan membawa kemaslahatan, kebaikan, mensejahterakan dan membahagiakan karena ini janji Allah SWT dan kabar gembira dari Rasulullah saw. Ini bukanlah pernyataan manusia ini adalah jaminan wahyu Ilahi. “ Haytsumaٓyakuٓnu asy syar’u takuٓnul al- maslahah “.

Dimana syariah Allah dijalankan termasuk syariah tentang pemerintahan, pasti disana akan terwujud kemaslahatan. Maka teruslah melangkah menapaki jejak kepemimpinan Rasulullah saw karena Demokrasi tak akan mampu menghapus jejaknya. [MO/ra]

Posting Komentar