Gambar: Ilustrasi
Oleh: Zainab Said

Mediaoposisi.com-Demokrasi adalah sistem negara yang menduduki puncak kekuasaan di dunia saat ini. Hampir seluruh negara di dunia ini menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda kehidupan negaranya. Sistem yang tegak di atas asas “pemisahan agama dari kehidupan” ini mampu menarik perhatian umat manusia dengan jargonnya “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Dalam demokrasi, pemimpin Negara dipilih melalui proses yang disebut pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih kandidat untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. (Wikipedia)

Sebelum proses pemilu berlangsung, banyak tahapan yang harus dilalui seseorang yang mencalonkan dirinya untuk menduduki jabatan politik tertentu, salah satunya adalah masa kampanye. Di masa kampanye inilah, para calon legislatif atau eksekutif mengiklankan dirinya di masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk memikat perhatian masyarakat, mulai dari menawarkan janji untuk memperbaiki kondisi masyarakat di bidang ekonomi terutama, bidang sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Masa kampanye ini bahkan tak jarang diisi dengan kegiatan sogok-menyogok demi memenagkan proses pemilihan ini.

Dari segi biaya, pelaksanaan pemilihan umum bukanlah terbilang murah. Untuk pemilihan umum tahun 2014 sebanyak 24,1 triliyun rupiah, sebuah nilai yang fantastik untuk negara berkembang (nasional.sindonews.com). Sedangkan pemilu tahun 2019, biayanya lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yaitu sebanyak 24.9 triliun rupiah. (tirto.id)

Namun, dibalik biaya yang luar biasa tadi, tidak ada jamian bahwa pemilu berjalan dengan aman dan tanpa kecurangan. Tahun pemilu 2019 dianggap sebagai pemilu terburuk selama masa reformasi. Bagaimana tidak, banyak kecurangan yang terjadi dan banyak kekacauan yang terjadi seperti kotak suara yang rusak, distribusi kotak suara terlambat, surat suara yang tidak layak dan masih banyak kekacauan lainnya. (tirto.id)

Biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh calon legislatif atau eksekutif tidaklah sedikit. Bagaimana tidak, banyak atribut yang harus mereka sediakan selama masa kampanye seperti baliho yang dipasang di berbagai tempat, baju kampanye, dan biaya ketika berkampanye langsung di depan masyarakat.

Pemilihan pemimpin sungguh boros dana dan banyak diselimuti dengan kecurangan serta kekacauan dalam pelaksanaannya. Maka pantaslah jika hati bertanya, apakah seimbang antara mahalnya pelaksanaan sistem ini dibandingkan dengan output pemimpin yang telah terpilih? Namun, faktanya tidak demikian, justru dengan sistem yang mahal ini menjadikan kedudukan kepemimpinan hanya menjadi kedudukan bisnis. Modal yang dikeluarkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau eksekutif harus kembali dan bahkan harus disertai dengan keuntungan yang tidak sedikit.

Siklus sistem yang demikian akan semakin memperburuk kondisi rakyat. Rakyat hanya dijadikan objek tak berharga dalam proses pemilihan umum. Rakyat juga akan semakin menderita disebabkan oleh wakil-wakil pilihan mereka yang duduk di jabatan politik yang terlalu sibuk mengurus kantong masing-masing. Bahkan tak jarang kemudian, wakil-wakil rakyat itu melakukan korupsi, menjual aset negara, serta menjual sesuatu yang seharusnya menjadi hak rakyat. Output dari siklus mahal pemilihan umum sangat tidak seimbang dengan biaya dan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk menyukseskan pemilihan umum tersebut.

Dengan kondisi demikian, rakyat menjadi tidak terurus sebagaimana kewajiban wakil rakyat yang seharusnya mengurus rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para wakil rakyat tersebut seringkali hanya memihak pada pemodal besar. Bahan pokok makanan semakin mahal, harga BBM naik, biaya kesehatan semakin mahal, dan kebutuhan primer lainnya menjadi sulit untuk terpenuhi. Maka, wajarlah jika janji-janji semasa kampanye hanyalah janji busuk semata dan seperti inilah realitas yang selalu terlihat pasca pemilihan umum.

Realitas sistem demokrasi yang memiliki banyak kecacatan semakin membingungkan masyarakat. Apakah demokrasi hari ini sedang dimodifikasi oleh kaum elit pemegang kekuasaan atau memang hakikat demokrasi seperti itu?

Tapi, yang mengherankan adalah masih banyak rakyat yang mengharap perubahan hakiki bisa terjadi lewat pemilu, seolah-olah mata mereka tertutup dalam melihat fakta rusak dari demokrasi dan sistem pemilihan umum. Masih banyak rakyat, terutama umat Islam, yang kemudian sangat berharap kehidupan mereka berubah dari sistem rusak demokrasi. Mereka tidak menyadari bahwa di hadapan mereka ada sebuah ideologi yang memiliki sistem tata negara yang jauh lebih baik dibandingkan demokrasi. Itulah Khilafah, sebuah sistem dari Islam.

Islam memberikan solusi luar biasa yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Pemimpin negara khilafah disebut khalifah. Khilafah dipilih oleh rakyat tetapi tidak bisa dipecat oleh rakyat karena pemberhentian khalifah dilakukan oleh Mahkamah Madzalim disebabkan pelanggaran hukum syara’. Peraturan yang ditetapkan oleh hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta’ala.

Sehingga tidak memungkin terjadinya kekacauan dalam pelaksanaannya karena hukum tersebut adalah sempurna sifatnya. Tidak seperti hukum manusia yang ditetapkan dalam demokrasi yang sifatnya terbatas dan bisa menimbukan kekacauan. Sudah saatnya, kita menjemput kebangkitan khilafah yang akan menjalan hukum Syara’. [MO/ms]

Posting Komentar