Oleh Ratih Paradini S.Ked

(Aktivis Dakwah Kampus)

Mediaoposisi.com-Obor ini bukan tentang bilah bambu yang memendarkan cahaya, bukan pula plesetan olahan ayam khas lebaran. Obor ini singkatam dari One Belt One Road suatu megaproyek infrastruktur jalur perdagangan dari Asia hingga Eropa.

One Belt One Road' (OBOR) atau Jalur Sutra merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu. Tujuannya, untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antarnegara di Asia dan sekitarnya. Proyek OBOR telah berhasil merangkul 65 negara di Asia, Afrika dan Eropa dengan total nilai kerjasama mencapai USD$ 4.4 triliun. 

Indonesia  diestimasikan menerima investasi sebesar  USD$ 69.256 juta.  Ada 28 proyek yang akan ditawarkan. Jelas proyek ini akan sangat menguntungkan Cina, sebab mulai dari alat-alat produksi hingga tenaga kerja yang digunakan akan diimpor dari Cina sebagai persyaratan kerja sama proyek OBOR ini. 

Bagi Indonesia sendiri sebelum ada proyek OBOR saja serbuan produk Cina menyaingi hasil produk lokal dan tenaga kerja Indonesia bersaingin mendapat jatah kerja dengan TKA Cina.

Selain itu, proyek OBOR juga banyak menimbulkan petaka bagi negara bantuan. Fenomena ini disebut sebagai jebakan utang Cina. The China’s Debt Trap.

Meski Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Berkilah bahwa proyek OBOR menggunakan skema Bisnis to Bisnis bukan Government to Government sehingga Indonesia tidak akan terkena jebakan utang Cina, namun hal ini ditanggapi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa megaproyek yang akan digarap pemerintah Indonesia dan Cina melalui skema One Belt One Road Initiative (OBOR) tetap akan membebankan negara meski menggunakan business to business atau B to B, bukan Govermment to Government atau G to G

Menurut Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Edu Rakhman, pemerintah berkelit kalau utang itu B to B. Tetapi, esensinya, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah juga, karena harus ada government guaranteed.

“Kalau kita cek yang BUMN, yang menguasai utang swasta Indonesia. BUMN masuk kategori swasta. Berarti, sama saja pemerintah yang akan berkontribusi dan turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembayaran utang, kalau kemudian B to B yang jadi pilihan,” jelas Edu, dalam keterangan pers di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019), lansir VIVA.


China Debt Traps bukanlah perihal sepele sebab akan menjadi hegemoni dan kolonialisasi Cina terhadap Indonesia bila saja hal ini terjadi. Berlajar dari Srilanka yang terpaksa menyerahkan pelabuhan laut dalam Hambantota karena tidak bisa membayar utangnya. Srilanka dilanda aksi protes ketika dipaksa menyerahkan pengelolaan pelabuhannya ke China - dalam bentuk sewa 99 tahun. 

Penyerahan itu terpaksa dilakukan demi menghapus utang Srilanka sekitar 1 miliar dolar AS ke Beijing. Banyak pengamat yang mengkhawatirkan dibawah kendali China, pelabuhan itu akan dipergunakan sebagai pangkalan kapal selam untuk mengontrol kawasan di Samudera Hindia, dan Laut Cina Selatan.

Di Afrika, Cina juga berhasil mengambil-alih sebuah pelabuhan di Djibouti karena tidak bisa membayar utang. Langkah ini membuat kesal Amerika Serikat (AS) karena Djibouti menjadi pangkalan utama pasukan AS di Afrika. “Beijing mendorong negara lain mempunyai ketergantungan utang, dengan kontrak-kontrak yang tidak jelas, praktik pinjaman predator, kesepakatan korup yang membuat negara-negara lain terlilit utang,” kata Menlu AS Rex Tillerson. Di negara lain Fiji kini berutang setengah miliar dolar ke Cina.

Sementara Tonga terjerat utang lebih dari 160 juta dolar, yaitu sepertiga dari PDB negara itu. China Debt Trap juga telah menjerat Maladewa, Pakistan,Papua New Guinea hingga Malaysia. Setelah Malaysia menjadi korban utang China Perdana Menteri baru Malaysia Mahathir Mohamad bahkan telah melakukan renegosiasi atau membatalkan kesepakatan infrastruktur dengan China yang dibuat pendahulunya, Najib Razak.

"Jika meminjam uang dalam jumlah besar dari China, kemudian tak sanggup melunasi, pihak peminjam di bawah kontrol pemberi pinjaman," Ungkap Mahatir.

Meski begitu nampaknya pemerintah Indonesia masih bersemangat menerima rangkulan China. Dalam sistem kapitalisme demokrasi saat ini sulit melepaskan diri dari cengkraman asing maupun aseng, selama aturan berada dalam kekuasaan manusia selama itu pula UU akan sangat rentan diubah sesuai kepentingan dan selera pemangku kebijakan.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT Berfirman
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141)

Ayat yang agung ini ialah dalil larangan memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman, huruf lan berfaidah li al-ta’bîd (untuk menunjukkan selama-lamanya) dalam ilmu ushul merupakan penguat indikasi atas larangan yang tegas (qarînah jâzimah); menjadikan kaum kafir menguasai orang-orang beriman secara mutlak, apapun bentuk jalan yang menyampaikan pada penguasaan tersebut, mengingat kata sabil[an] diungkapkan dengan lafal nakirah (tanpa alif lam) yang maknanya mubham (tidak spesifik), dalam ilmu balaghah ia berfaidah “ta’mim” (umum).

Relevan dengan dalil ini artinya dalam pandangan Islam segala macam bentuk kerjasama yang bisa membahayakan dan menjadi jalan penguasaan Asing terhadap negara adalah terlarang. Islam sebagai Agama paripurna tak hanya memberi aturan seputar spiritual tetap juga masalah politik kenegaraan. Islam jelas akan jadi batu sandungan bagi kepentingan kapitalis tapi Islam jadi perisai bagi kepentingan Ummat bukan hanya Ummat Islam tapi masyarakay secara umum sebab Islam rahmat bagi semesta alam[MO/vp]

Posting Komentar