Gambar: Ilustrasi
Oleh: Novia Darwati
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Gejolak pesta demokrasi belum kunjung usai. Perhitungan hasil quick count maupun real count dipenuhi prahara. Belum usai negeri ini berduka dengan meninggalnya ratusan orang yang mendapat gelar pahlawan demokrasi kini konflik terus bertambah dan belum nampak ujung ceritanya.

Terbaru beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengomentari apa yang telah dinyatakan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa beliau tidak akan menerima hasil perhitungan pilpres yang mengandung kecurangan. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pernyataan capres Prabowo Subianto ini mencederai demokrasi. Hal ini disebabkan bahwa pesta demokrasi tahun ini telah sukses dikarenakan usaha banyak pihak.

Memaknai kata cidera, sesungguhnya segala macam prahara yang terjadi di pilpres tahun ini telah mencederai demokrasi itu sendiri. Bagaimana tidak, lima ratus orang lebih kehilangan nyawa bahkan saat tak ada perang maupun penyakit menular di negeri ini. Sungguh angka yang fantastis, terlebih lagi angka ini jauh lebih banyak daripada angka korban ledakan bom Bali 2002 dengan jumlah korban sebanyak 200 lebih nyawa melayang yang beritanya menggoncangkan seantero dunia. Tidakkah ini sebuah cedera demokrasi?

Ditambah dengan banyaknya kasus kekurangan dan kerusakan logistik pada hari H pencoblosan. Jika ini dimaklumi karena manusia tidak ada yang sempurna maka tidak boleh ada pekerjaan di dunia ini yang menuntut pekerjanya bekerja sempurna dan maksimal. Andaipun ada kesalahan dalam bekerja, wajarlah satu dua kesalahan. Tapi ini sudah terlalu banyak. Tidakkah semua ini mencederai demokrasi?

Demokrasi sudah cedera sejak awal bahkan sakit keras. Semakin lama, cedera demokrasi tak kunjung sembuh. Semakin dipakai, demokrasi semakin menambah korban.

Dalam demokrasi, hukum dibuat oleh manusia. Karena itu, hasil dari undang-undang dan segala aturan yang dilahirkan oleh demokrasi sarat dengan kepentingan-kepentingan politik manusia untuk mencapai jabatan tertentu dan menggapai harta dunia. Rakyat pun jadi korban.

Harga komoditas pangan misalnya. Harganya semakin melangit dengan dibukanya kran kerjasama yang semakin memuluskan pasar bebas. Rakyat jadi korban kebijakan ekonomi. Dan kini, tidak hanya menjadi korban yang sengsara karena kebijakan, tapi nyawa pun ikut melayang. Ini lebih dari sekedar cedera.

Obat mujarab bagi cedera demokrasi bukanlah memakai demokrasi lebih lama lagi. Semakin dipakai, sakit negeri ini akan semakin parah. Obat mujarabnya hanyalah amputasi demokrasi itu dan gunakan sistem baru yang tidak ada campur tangan di dalam pembuatan hukumnya. Sehingga, hukum/aturan yang ada tidak sarat kepentingan politik.

Hanya satu jenis sistem saja yang manusia tidak diperkenankan untuk ikut andil dalam pembuatan hukumnya, yakni sistem Islam. Aturan sistem Islam jauh dari hawa nafsu karena Allah yang membuat langsung. Aturan sistem Islam bisa digunakan dimana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Karena, Sang Pembuat Hukumnya adalah Tuhan Semesta Alam, bukan Tuhan kaum muslimin semata.

Toleransi terjaga, kesejahteraan terjamin. Semakin diterapkan, semakin mendapat barakahnya, bukan semakin cedera. Wallahu a’lam. [MO/ms]

Posting Komentar