Gambar: Ilustrasi
Oleh: Vie Dihardjo 
(Komunitas Ibu Hebat)

Mediaoposisi.com-Pemilu 2019 boleh dikatakan tidak wajar. Berbagai persoalan muncul sepanjang pesta demokrasi 2019. Puncaknya hari ini, pasca pengumuman situng KPU yang memenangkan pasangan 01. Demonstrasi pecah, memanas karena menganggap pemilu sarat kecurangan yang sistematis dan masif, bahkan BPN mengklaim menemukan 70 ribu lebih indikasi kecurangan.

Berbeda dengan pemilu 2014 maupun belasan pemilu yang dialami bangsa Indonesia, pada pemilu 2019 terasa sangat rumit, friksi yang menajam dan genting. Apakah ini hanya sekedar pertarungan 01 vs 02? Atau, kubu nasionalis vs Islam? Pancasila vs Khilafah? Adakah persoalan yang lebih gawat dari sekedar siapa yang menang?

Ada persoalan yang lebih besar dari sekedar memenangkan pertarungan yaitu mempertahankan kedaulatan negara. Potensi ancaman bahwa rakyat akan menjadi kacung di negerinya sendiri.

Samuel Huntington dalam buku "The Clash Of Civilization And Remaking New Order" menyatakan bahwa negara-negara raksasa, dengan ledakan penduduk yang tidak terkendali, pasti mencari sumber-sumber alam dan penghidupan dengan membanjiri negara-negara tetangganya dan menganeksasi secara ekonomi dan politik.

Jika kolonialisme masa lalu adalah penjajahan demi merampok sumber daya alam maka neo kolonialisme adalah bertahan dari jebakan hutang negara-negara besar. China adalah negara besar di kawasan Asia. Ledakan penduduknya mencapai 1,4 milyar. Sumber daya alam nasionalnya tak mampu menghidupi jumlah penduduk sebesar itu hingga akhirnya melakukan aneksasi terhadap negara-negara tetangga.

Jebakan hutang China melalui proyek OBOR (BRI) dengan skema turnkey project, telah menjerat banyak negara. Peneliti Institute of Development Economic and Finance (INDEF) Rizal Taufikurrahman mengungkapkan, Zimbabwe memiliki hutang kepada China sebesar 40 juta Dollar dan tidak mampu membayar sehingga per 1 Januari 2016 mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan hutang. Demikian juga Nigeria, Srilanka, maupun Angola, terjebak dalam pinjaman beresiko dengan China.

Indonesia sedang berjalan menuju jebakan itu. Telah ditandatangani 23 kontrak proyek dengan China disaksikan Wapres Jusuf Kalla dalam forum Indonesia-China.

Ricuhnya pemilu 2019 adalah adu kuat dua kekuatan yang kurang peduli dengan kedaulatan negara dan sibuk dengan aspirasi kelompok melawan kekuatan yang bisa membaca bahwa negeri ini sedang berada dalam bahaya jebakan hutang China. Sebenarnya, dengan menjadikan demokrasi sebagai sistem politik maka apakah tidak ada jaminan bahwa yang peduli akan menang atau yang menang akan peduli?

Hanya Sistem Islam yang Menjaga Kedaulatan
Bernegara adalah kebutuhan manusia. Menurut Anton Minardi, prinsip bernegara telah dilakukan oleh Rasulullah. Faktanya yaitu Piagam Madinah yang menjadikan semua persoalan yang tidak bisa diatasi dikembalikan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam menyelesaikan persoalan (pengurusan) urusan umat, Rasulullah menggunakan Al-qur'an dan As-sunnah.

Ketika periode Madinah, turun ayat-ayat terkait dengan kebutuhan bernegara dan konsekuensi bernegara. Seperti menjaga kedaulatan, bermasyarakat, bermuamalah dan sebagainya.

Aturan Islam menjaga kedaulatan negara, baik berdaulat secara kewilayahan maupun berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang diamanahkan pada manusia. Menurut aturan Islam, kekayaan alam sebagai bagian dari kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara. Tidak boleh dikelola secara individu, swasta, apalagi asing.

Sabda Rasulullah, "Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli yaitu, air, rumput dan api."

Hasil pengelolaan ini selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Sejatinya, pemimpin menerapkan Al-qur'an dan As-Sunnah dalam menjalankan negara untuk mengurusi urusan umat.

Gentingnya pilpres ini tidak menjamin bahwa rakyat akan memperoleh mashlahat jika masih menjadikan demokrasi sebagai sistem politik. Hanyalah sistem Islam yang bisa menjaga agama, harta dan jiwa manusia. Wallahu'alam bisshowab. [MO/ms]

Posting Komentar