Gambar: Ilustrasi
Oleh: Eli Maryati

Mediaoposisi.com-Kabarnya, masyarakat Indonesia yang mayoritas mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 02 akan mengadakan aksi massa besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya berkaitan dengan hasil pemilu 2019 ini. Massa akan menuntut dan mendiskualifikasi paslon 01 karena telah melakukan kecurangan bahkan ada yang mengatakan bahwa yang terjadi pada pemilu 2019 ini bukan sekedar kecurangan tetapi ekstra ordinary crime (kejahatan pemilu yang luar biasa).

Hal itu terjadi pada sejumlah fakta dugaan kecurangan pemilu yang disinyalir dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Kecurangan-kecurangan tersebut seolah-olah dipertontonkan di depan mata ketika sistem perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menampilkan data yang berbeda dengan hasil pada lembar C1.

Pasca reformasi, baru kali ini pemilu yang dilaksanakan terjadi dengan kecurangan yang masif. Tidak hanya itu, ulama dikejar-kejar supaya suaranya tidak lantang mendukung paslon tertentu. Pers dibungkam dan dikendalikan sehingga kebanyakan media menjadi humasnya pemerintah. Mahasiswa dibuat diam tak berkutik dan apatis terhadap persoalan politik.

Tidak hanya itu, semua aparat, birokrat, dan instrumen negara dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan petahana. Sehingga dari rentetan kasus-kasus tersebut, wajarlah jika rakyat marah dan mendorong adanya gerakan people power.

Secara etimologis, people power bukan hal baru dalam demokrasi. Dalam penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Secara terminologi, people power diartikan sebagai gerakan massa (rakyat) yang masif dengan konten protes atas kebijakan pemerintah. Bapak Amien Rais, sebagai pembina Partai Amanat Nasional, yang notabene salah satu partai pengusung paslon 02 menyatakan akan menggalang people power. 

Hal ini dilakukan karena pola politik penguasa di Indonesia yang menghalalkan segala cara dan mengintimidasi semua yang tidak sejalan dan tunduk pada pemerintahan. Karenanya, rakyat sudah kehilangan batas kesabaran dan tidak ada lagi rasa hormat serta kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu maupun penguasa. Jika dipaksakan, situasi dan kondisi ke depan tidak akan kondusif untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang.

People power seperti harga mati dan ‘alternatif terakhir’ dalam melawan kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi pada pemilu 2019 ini. Rakyat siap menghadapi kekuatan pemerintah dengan semua resiko termasuk kematian. Narasi "mati syahid" para ulama di Solo Raya pun seolah mewakili suara umat di seluruh Indonesia. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tingkat keberhasilan people power ternyata tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kekuatan massa.

Keberhasilannya juga ditentukan oleh sikap dan sejauh apa keberpihakan militernya terhadap apa yang disuarakan. Militer yang mengambil sikap netral sudah cukup untuk menumbangkan seorang penguasa. Namun, jika kekuatan militer ternyata dikendalikan dan menjadi salah satu instrumen petahana maka bisa dipastikan, kekuatan massa pun akan mudah untuk diredam dan dipukul mundur.

Dalam tinjauan syariah, people power bukanlah jalan yang sahih bahkan berbahaya untuk meraih kekuasaan sebab cara ini menyimpang dari ketentuan syariah. Cara seperti ini bisa dianggap sebagai kesalahan strategi karena tidak terbentuknya opini umum kuat yang berbasis visi politik tunggal. Selain itu, adanya people power justru akan membuat penguasa tambah bengis dan paranoid.

Di dalam Islam, cara meraih kekuasaan (How to take the power) setidaknya ada 4 syarat. Pertama adalah adanya kelompok politik yang ideologis. Kelompok ini melakukan pembinaan terhadap masyarakat, membangun opini umum (al-ra'yu al-am) dengan opini Islam serta memiliki cara pandang bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan.

Kedua adalah adanya kejelasan ide (fikrah) yang diemban. Fikrah itu harus termaktub dalam sebuah ideologi, yakni ideologi Islam. Metodenya (thariqoh) harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam yang meliputi tiga tahapan yaitu tahapan tatsqif (kaderisasi dan pembinaan), tahapan tafa'ul ma'a al-mah (interaksi dengan umat), dan tahapan istilam al-hukmi (mendapat mandat kepemimpinan dari umat).

Ketiga adalah adanya dukungan dari umat atau masyarakat. Umat yang dimaksud adalah yang memiliki kesadaran ideologis, yakni mereka yang mau bergerak, berjuang, dan menuntut perubahan bukan karena emosionalitas semata apalagi bergerak karena tuntutan perut. Keempat adalah adanya dukungan dari tokoh kunci (ahlu-al-quwwah) yakni gerakan atau kelompok yang secara politis memiliki kemampuan untuk menolong dakwah, baik berbentuk sebuah negara, jamaah, atau kelompok.

Setelah perjuangan kelompok Islam memperoleh kekuasaan, pemimpin dari kelompok Islam tersebut akan di-bai'at untuk menjadi khalifah yang bertugas menerapkan Islam secara kaffah. Dengan diterapkannya Islam secara kaffah In Syaa Allah keagungan Islam akan nampak dan tersebar di seluruh dunia. [MO/ms]

Posting Komentar