Mediaoposisi.com-Kapolri Jenderal Tito Karnavian diduga telah melanggar HAM dalam menangani kerusuhan 22 Mei (225) yang menewaskan 8 warga. Atas alasan itu, LBH Pelita Umat dan Forum Solidaritas Tragedi 22 Mei melakukan Aksi Menuntut pemerintah mencopot Tito.

LBH Pelita Umat menilai polisi yang represif terhadap pendemo dan warga itu sudah tidak punya rasa kemanusiaan, seperti terlihat dalam beberapa video yang viral.




Selain mendesak kapolri mundur, LBH dan Forum Solidaritas  Tragedi 22 Mei juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya massa aksi di jakarta yang juga melibatkan Wiranto dan Kapolda Metro Jaya

LBH Pelita Umat berpendapat bahwa tindakan tersebut telah melanggar Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment).
“Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia,” jelas LBH Pelita Umat.
Dan juga Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak–hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, LBH Pelita Umat mendorong Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNASHAM RI) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut ;
Mendorong Komnas HAM RI secara aktif terlibat dalam melakukan melakukan penyelidikan lebih lanjut agar adanya dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Negara.

“Dan mendorong Komnas HAM untuk dapat menjadi institusi netral penyeimbang, agar perkara dapat ditindak dan diusut secara tuntas dengan asas transparansi, imparsial dan akuntable,” ujarnya.
Mendorong Komnas HAM RI untuk segera memanggil dan memeriksa Menkopolhukam dan Kapolri untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Polri terkait aksi kedaulatan rakyat tanggal 21 dan 22 Mei 2019[Mo/vp]

Posting Komentar