Oleh : Nasrudin Joha
"Alhamdulillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” Muzakir Manaf, 27/5.
Mediaoposisi.com-Bagai petir menyambar di siang bolong, ketika Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, akhirnya mengeluarkan pendapat mengejutkan. Mualem mengusulkan referendum jilid II untuk Rakyat Aceh. Ini artinya, akan dibuka ruang aspirasi Aceh berpisah dari NKRI.

Keinginan itu disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

Menurut Mualem, pihaknya sudah mengkaji dan melakukan instropeksi diri terhadap berbagai kelemahan dan kemajuan yang perlu diperbaiki pada masa datang. Berdasarkan pengalaman itulah menurut Mualem, Aceh harus melihat dan meretas jalannya sendiri di masa depan.

Hadir dalam acara itu, Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Walikota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional.

Bagi sebagian kalangan pernyataan Mualem ini kejutan. Tapi bagi siapapun yang mengamati dinamika politik bangsa ini secara teliti atas fakta akutnya korosi yang menggerogoti sikap kenegarawanan para politisi, wacana yang dilemparkan Mualem ini biasa saja. Boleh jadi, akan muncul wacana serupa dari wilayah NKRI lainnya, khususnya Papua.

Dr. Syahganda Nainggolan jelas sangat terpukul, karena jika Referendum Aceh ini ditindaklanjuti hingga menghasilkan rekomendasi 'berpisah', apalagi diikuti dengan berpisahnya 'Papua' yang kemudian mengikuti jejak referendum Aceh, jelas ini mengancam Dr. Syahganda Nainggolan. Dia, akan kehilangan lembaga yang dirintisnya 'Sabang Merauke Cyrcle'.

Kalaupun ingin bertahan, mungkin Syahganda perlu mengubahnya dengan nama 'Medan Mataram Cyrcle'. Atau menunggu potensi perpecahan bangsa ini hingga pada tahap definitif, sehingga tidak terjadi ikhtiar bongkar pasang nomenklatur lembaga.

Catatan kritis Syahganda, mengungkap dua hal penting :
Pertama, analisis fakta berupa adanya sejumlah legitimasi (pembenaran) bagi sikap Rakyat Aceh, baik secara historis maupun secara faktual atas sejumlah persoalan politik yang dirasa tak adil dibawah kendali kepemimpinan Jakarta.

Kedua, adanya problem kebangsaan dan kenegarawanan para politisi di Jakarta, yang tak mampu mengindera adanya rasa dan suasana kebatinan rakyat yang tak ridlo atas kecurangan, kezaliman, dan penindasan. Jakarta, bertindak angkuh dan otoriter terhadap sejumlah isu sensitif di daerah.

Sejumlah persoalan bangsa, termasuk 'rasa diperlakukan tak adil dan dicurangi' selalu dijawab rezim dengan bahasa proses hukum, silahkan dibawa ke pengadilan. Padahal, nilai keadilan yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum hingga lembaga peradilan, bagi rakyat justru merupakan 'konser kezaliman' berdalih proses penegakan hukum.

Penulis sendiri melihat, problem ketiadaan negarawan yang berfikir untuk bangsa, menjamurnya politisi yang hanya berorientasi pada visi pribadi, partai dan golongan, adalah salah satu dari sekian banyak faktor penyebab menganganya luka anak bangsa dan penyebab potensi disintegrasi.

Para pemimpin di negeri ini tidak pernah berorientasi untuk rakyat, sistem politik yang diciptakan melalui rezim UU pemilu juga meniscayakan para politisi berburu rente kekuasaan demi kepentingan uang dan jabatan. Beberapa elemen ormas non negara, yang berbusa dan berapi-api menyulut aksara NKRI harga mati, juga tak melakukan tindakan apapun selain mengklaim paling NKRI dan menuding pihak lainnya sebagai elemen non NKRI.

Kerja-kerja ormas paling NKRI ini justru menabur garam diatas luka sekat kebangsaan atas problem kezaliman dan ketidakadilan. Bukannya ikut mengkritisi rezim zalim, ormas sok NKRI ini malah berjibaku membela penindasan dan kezaliman rezim.

Pada diskursus kebangsaan sejati, pada isu makar OPM atau wacana referendum Aceh ini, ormas sok NKRI ini tak memiliki stok pikiran yang mampu disumbangkan untuk mencegahnya. Ormas sok NKRI ini masih sibuk pada visi hariannya, membubarkan pengajian.

Sementara rezim Jokowi, yang jelas ingin memaksakan diri berkuasa kembali diatas pilar legitimasi KPU juga sama. Stok pikiran yang masih tersisa di benak Jokowi, mungkin hanya akan mengarahkan pertanyaan wartawan agar 'tanyakan pada Pak menteri, tanyakan pada TNI, tanyakan pada Kapolri'. Negeri ini, seperti negeri yang kosong kepemimpinan.

Sejumlah nama tokoh nasional seperti Megawati, Wiranto, Hendropriyono, Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar, adalah sekumpulan tokoh yang mewakili politisi sejati, tak menyisakan karakter sebagai seorang negarawan. Problem yang mereka urus adalah problem politik, problem kepentingan, problem jabatan dan kekuasaan, bukan problem keumatan, apalagi problem kebangsaan dan kenegaraan.

Minimnya sikap negarawan ini, menjadikan mata buta dan telinga tuli, hati tak mampu menjamah rasa duka dan nestapa yang dialami umat, dialami rakyat. Bahasa kebatinan pemimpin dan rakyatnya sudah beda frekuensi.

Ketidakcakapan memimpin yang diperkuat tidak ridlonya rakyat atas kepemimpinan yang dipaksakan, bukannya menjadi bahan evaluasi dan koreksi justru malah menjadi dalih untuk memaksakan kehendak atas kekuasaan. Kepemimpinan yang demikian, jelas tidak akan mampu memiliki waktu -meskipun hanya satu detik- untuk memikirkan urusan rakyatnya.

Problem kenegarawanan ini sangat akut, dan tidak bisa diperbaiki. Karena itu, soal referendum Aceh ini bukan wacana biasa. Ini, merupakan pra kondisi menuju keterpisahan dan ucapan selamat jalan.

Sampai disini, semua akan terbelalak bahwa jargon NKRI harga mati, nyatanya mati harga. Apa yang bisa dilakukan oleh ormas yang sok NKRI harga mati jika sudah seperti ini ? [MO/vp].

Posting Komentar