Gambar: Ilustrasi
Oleh : Iin Susiyanti, SP

Mediaoposisi.com-Politisi agama masih menjadi senjata ampuh dalam demokrasi menjelang pemilu. Isu-isu agama mulai diangkat kembali guna mendongkrak popularitas partai jika ingin unggul dalam pemilu. Apalagi, Islam sebagai agama mayoritas yang sangat pantas untuk diperhitungkan, jika abai maka bersiaplah menelan pil pahit.

Tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut, Alumni 212 sebagai bagian dari gerakan politik pasangan Prabowo-Sandiaga. Hal ini terkait dengan pernyataan ketua umum PA 212 Slamet Ma'arif melalui pesan singkat, Alumni 212 taat dan patuh kepada ulama sehingga akan berjuang untuk memenangkan capres dan cawapres hasil ijma' ulama, yaitu Prabowo-Sandi. Untuk perubahan yang baik menuju Indonesia adil dan makmur.

Novel Barmukim memberikan bantahan dan menyebut TKN panik karena gerakannya mampu mengumpulkan jutaan orang. Bahwa di tahun politik ini, para Alumni 212 dan simpatisannya akan memberikan aspirasi politiknya/memberikan suara kepada yang sejalan dengan roh aksi 212 yaitu melawan penistaan agama dan pendukungnya. Namun jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan mengatakan bahwa sudah jelas Alumni 212 adalah bagian dari gerakan politik 02. Mereka memolitisasi berbagai gerakan seperti Alumni 212 untuk kepentingan politik (m.detik.com/5/4/2019)

Dalam demokrasi bukanlah suatu hal yang aneh, sudah lumrah apapun bisa terjadi. Kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Yang terpenting adalah memenangkan pemilu, sehingga berbagai macam upaya dapat dilakukan. Termasuk memanfaatkan agama dan para ulama untuk melakukan politisasi agama. Yakni menjadikan Islam sebagai alat untuk meraih kepentingan politik.

Politisi Islam dalam ranah demokrasi tidak sungguh-sungguh menggunakan Islam sebagai standar. Karena, demokrasi memandang Islam dan politik adalah terpisah jauh, Islam hanya ditempatkan dalam konteks hubungan individu dengan Tuhannya saja. Islam dianggap tidak punya kepentingan untuk memberikan arah dan mengatur kehidupan duniawi. Sementara agama hanya konsentrasi pada urusan ukhrowi.

Islam hanya ditempatkan dalam masalah etika atau menjadi alat legitimasi ketika diperlukan. Dalam kondisi ini, Islam tidak boleh terlibat jauh dalam urusan politik karena dianggap mengotori agama dan tidak sesuai dengan prinsip kebhinekaan, sehingga agama tetap terjaga kesuciannya dan netral dari berbagai kepentingan politik.

Karena Islam sekedar dijadikan alat untuk meraih kekuasaan maka ulama rentan masuk dalam jebakan penguasa dan dijadikan sebagai legitimasi kebijakan (ulama dipolitisasi untuk kepentingan penguasa dan kekuasaan). Karena, Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, terbukti eksistensi ulama nyaris tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan.

Kekuasaan hendaknya untuk menerapkan Islam secara kaffah dan menyebarluaskan ke penjuru dunia. Sehingga, asas dan hukum yang diberlakukan untuk mengatur seluruh urusan rakyat dan negara bersumber dari Islam.

Dan, fungsi ulama dalam mengawal kekuasaan adalah melakukan muhasabah lil hukkam terhadap penguasa. ulama tidak boleh gentar dalam menghadapi kelaliman penguasa dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Mengawal kekuasaan agar tetap berjalan sesuai syariat Islam. Ulama harus memperhatikan perilaku, kebijakan, kecenderungan dan dan orang-orang yang ada di sekeliling penguasa.

Harus memahami konstelasi politik internasional, negara-negara yang berpengaruh, dan konvensi internasional yang mempengaruhi negaranya. Semua ini diperlukan untuk mengawal kekuasaan agar tetap sejalan dengan Islam dan kepentingan kaum Muslim.

Ulama harus menjadi gardu terdepan dalam mengoreksi penguasa zalim. Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa hakekatnya telah mencegah sumber kerusakan. Namun, ketika lemah terhadap penguasa zalim, maka akan menjadi pangkal kerusakan.

Ulama sebagai pembimbing umat dan penguasa agar selalu berjalan di atas islam. Tidak boleh menyibukkan diri dengan ibadah mahdhoh semata. Harus terjun langsung dalam masyarakat. Membina dan membimbing dengan islam. Mencermati keadaan masyarakat dan penguasa. Mengawasi dan melakukan perbaikan.

Ulama harus mampu membangkitkan dan meninggikan kesadaran masyarakat. Membentengi masyarakat dari paham, keyakinan, dan sistem yang bertentangan dengan Islam. Ulama harus bisa berinteraksi dengan umat. Bersabar atas kesakitan yang ditimpakan masyarakat kepada diri mereka.[MO/ms]

Posting Komentar