ilustrasi

Oleh W.  Wardani

Mediaoposisi.com-Menjelang pilpres, politik demokrasi mulai memperlihatkan wajah aslinya. Politik demokrasi hanya sekedar untuk meraup suara dari masyarakat supaya bisa memenangksn pertarungan. Bagi petahana targetnya untuk mempertahankan kekuasaan  menjadi orang nomer satu di negeri ini.  Sedangkan bagi lawannya menumbangkan petahana yang menjadi ambisinya.

Dalam politik demokrasi, tak jarang aturan yang berlaku pun dilanggar.  Ada aturan  yang menyatakan bahwa capres yang menduduki jabatan  harus cuti selama masa kampanye. Kenyataanya ada capres yang melanggar.  Ini membuat kerancuan  ketika ia pergi ke suatu daerah bertemu dengan masyarakat  dan memberi hadiah,  kapasitasnya sebagai apa?  Apakah sebagai kepala negara atau sebagai capres? Lantas dari uang mana yang ia pakai untuk pergi ke sana dan memberi hadiah?  Uang pribadi atau uang  negara?

Untuk memenangkan ambisinya,  politik kambing hitam  dan adu domba pun muncul.  Dalam suatu kesempatan petana di depan masa pendukungnya mengajak mereka untuk jangan memilih paslon yang didukung oleh organisasi "itu". Penyebutan organisasi itu ini membuat masyarakat  bertanya-tanya dan bisa menimbulkan perpecahan. Padahal belum tentu organisasi itu yang disebut petahana mendukung paslon lawamnya.

Dalam masa kampanye ini muncul juga narasi bahwa pilpres kali ini merupakan  pertarungan  antara  Khilafah versus Pancasila.  Narasi  yang dilontarkan oleh Moeldoko ini mendapat tentangan dari  berbagai pihak. Salah satunya dari MUI yang menghimbau agar  dalam masa kampanye tidak menyinggung agama. 

Menentangkan Khilafah versus Pancasila membuka luka lama kaum muslim.
Itulah  sebagian wajah asli dari  politik demokrasi. Bisa dikatakan  demokrasi bak serigala berbulu domba. Demokrasi kelihatan jinak,  cocok bagi semua orang, menjanjikan kesejahteraan rakyat.

Namun  kenyataanya ia bak srigala yang ganas,  culas,  dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.
Politik demokrasi bisa dikatakan sudah cacat dari lahirnya.  Karena paham  yang mendasari lahirnya  politik ini adalah paham liberal yang menafikan Sang Pencipta untuk mengatur urusan manusia. Setiap  perbuatan yang dilakukan berdasar  atas asas manfaat. Mana yang menguntungkan dikerjakan, mana yang merugikan ditinggalkan.  Bisa dibayangkan  jika asas ini diaplikasikan untuk mengurus negara, maka kesengsaraan rakyatlah yang terjadi.

Politik  Islam

Kebanyakan orang menganggap Islam hanyalah agama yang mengurusi masalah spriritual saja. Padahal Islam adalah paham atau ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.  Islam mengatur baik spritual maupun politik.

Kesahihan ideologi ini untuk mengatur urusan manusia tidak diragukan lagi. Karena Ideologi Islam berasal dari Allah SWT,  sang Maha Pencipta. Dari paham inilah politik Islam itu bermuara,  yaitu semata-mata untuk menaati aturan Allah.

Politik dalam pandangan Islam yaitu suatu hal yang berkenaan dengan pengurusan urusan orang banyak atau umat. Berbeda dengan politik demokrasi  yang hanya berorientasi menang untuk memperoleh kekuasaan,  politik Islam berorintasi  menegakkan hukum Allah untuk mengurusi umat.
Hafidz Abdurrahman dalam buku Islam politik dan spriritual menyatakan bahwa Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya yang terdiri dari 4 pilar yaitu :
Pertama kedaulatan di tangan syara dalam artian pembuat hukum adalah Allah.
Kedua kekuasaan di tangan rakyat.
Ketiga pengangkatan imamah/khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib.
Keempat Khalifahlah satu-satunya yang berhak untuk mengadopsi hukum syara untuk dijadikan undang-undang.

Jika salah satu dari keempat asas ini tidak ada,  maka politik Islam akan hancur. Karena itu keempat asas tersebut harus ada dalam sistrm politik Islam.

Politik  Islam yang diterapkan dalam pemerintahan dicontohkan oleh Rasulullah di daulah islamiyah yang pertama di Madinah sampai dengan berakhirnya Khilafah yang terakhir di Turki tahun 1924. Dalam kurun waktu tersebut hukum islamlah yang dipakai untuk mengatur urusan umat.

Bukti empiris menunjukkan bahwa selama masa kegemilangan Islam sekitar 1300 tahun lebih,  dimana Islam diterapkan sebagai ideologi,  angka orang yang dipotong tangan akibat kasus pencurian dan dikenai sanksi hudud hanya 200 kasus (Abdurrahan,  H,  2015). Bandingkan dengan sekarang ini,  dimana tiap hari kita disuguhi dengan berbagai kasus kriminal.

Ini menunjukkan bahwa penerapan politik islam akan membangun masyarakat supaya menjadikan kaidah Islam sebagai cara berpikir mereka.  Dengan demikian akan lahir ketakwaan dalam diri anggota masyarakat.  Adanya sikap ini akan membuat masyarakat mampu mengendalikan diri mereka sehingga akan mudah mendorong mereka untuk melaksanakn perintah Allah dan mejauhi larangan-Nya.

Dalam konteks negara,  aplikasi politik Islam akan membawa ketenangan dan kesejahteraan bagi rakyat.  Semua pihak baik pemerintah maupun rakyat,  berdasarkan  atas ketaatan kepada Allah akan menjalankan peranannya benar-benar. Dengan demikian keberkahan akan tercurah dari segala penjuru.

Sudah saatnya politik demokrasi dibuang,  digantikan  dengan politik Islam. Untuk itu diperlukan upaya umat untuk ikut andil mewujudkan institusin yang akan mengemban politik Islam ini.[MO/vp]

Posting Komentar