Oleh: Naini Mar Atus Sholikhah

Mediaoposisi.com- Baru-baru ini Menko Polhukam Wiranto kembali mengeluarkan statementnya yang mengatakan pelaku hoax bisa dijerat menggunakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme. Namun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menanggapinya berbeda, statement tersebut dinilai lebay.

Pertama ya, pernyataan Wiranto itu lebay. Lebay, kelihatan pemerintah dan pendukung Pak Jokowi ini panik sehingga ingin menakut-nakutin rakyat dengan UU Terorisme. Tidak bisa dibandingkan pelaku teroris dengan hoax," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Sabtu (23/3/2019).

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan UU ITE yang dipakai untuk menjerat para penyebar berita bohong dan ujaran kebencian. Ini bisa menjadi indikasi kepanikan rezim menjelang pilpres. Banyak yang menganggap upaya pemerintah menjadikan UU Terorisme sebagai jerat hukum bagi pelaku penyebar hoax ataupun ujaran kebencian ini, hanya untuk membungkam lawan politiknya dan ormas Islam yang kritis terhadap kebijakan rezim.

Rakyat yang mulai menyadari akan ketidakbecusan penguasa dalam melayani mereka, kini mulai
berani membuka suara atas kedzoliman yang mereka rasakan. Hal itu terlihat pada semakin banyaknya rakyat yang menginginkan ganti pemimpin hingga ganti sistem.

Munculnya isu-isu yang beredar di masyarakat terutama di media sosial, mulai bangkitnya partai komunis, rezim tidak pro Islam hingga munculnya barisan emak-emak yang dianggap melakukkan kampanye hitam. Itu semua dianggap ancaman bagi kubu rezim yang bisa menurunkan elektabilitas mereka menjelang pilpres.

Kepanikan rezim berujung, dengan adanya aksi tuding menuding sebagai penyebar hoaks di antara kedua pendukung capres pun terjadi. Ini hal yang wajar dalam demokrasi, politik dilakukan hanya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dengan cara apa saja, yang penting dapat.

Kekuasan boleh diraih dengan menipu, permusuhan, dan menghalalkan segala cara. Sebab dalam alam demokrasi, kekuasaan adalah segala-galanya. Dalam demokrasi tak ada lawan dan kawan sejati, yang ada hanya kepentingan dan nafsu untuk menguasai.

Itulah politik model demokrasi, yang telah menyihir pengikut setianya. Tentu saja, kenyataan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma politik sekuler yang selama ini diterapkan. Artinya, orang-orang yang berkiprah dalam politik model demokrasi akan senantiasa memfokuskan perhatiannya pada bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Jika tidak dapat berkuasa sendirian, maka bagaimana kekuasaan itu dibagi-bagi (power sharing).
Terjadilah kompromi untuk sama-sama mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini sangat kontras dengan Islam.

Dalam Islam, arti politik bukan kekuasaan, tetapi pelayanan (ri'ayah). Kekuasaan bukan untuk memuaskan nafsu syahwat, tapi untuk melayani masyarakat dan menerapkan hukum Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

" Imam (Khalifah, penguasa) yang memimpin manusia adalah laksana seorang penggembala,
dia akan dimintai pertanggung-jawaban atas rakyat yang dipimpinnya."  (HR. Muslim).

Kekuasaan dalam Islam merupakan bagian dari amanah. Begitu juga dengan kepemimpinan
atau jabatan apapun, merupakan amanah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar
yang meminta jabatan:

Sesungguhnya jabatan itu merupakan suatu amanah (titipan). Jabatan itu nanti pada Hari Kiamat merupakan (sumber) suatu kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang mengambil dengan cara yang benar (haq) dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.(HR. Muslim)

Islam juga menjadikan hubungan penguasa dan umat adalah hubungan yang saling menguatkan
dalam ketaatan dengan menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan hubungan pemenang
dan oposan. Wallahu alam. [MO/ra]

Posting Komentar