Oleh : Reni Rosmawati

(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com-Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini sempat menyurati Tiga Petinggi Partai Demokrat. Surat itu ditujukan kepada Ketua Wanhor, Amir Syamsuddin, Waketum PD Syarief Hasan, dan Sekjen PD Hinca Panjaitan. Isi surat itu sendiri terkait gelaran kampanye akbar Capres-Cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Dalam surat itu SBY mengaku tak setuju dengan konsep kampanye akbar Prabowo-Sandi yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK). Karena menurutnya tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye Nasional yang Inklusif. Detikcom, Minggu, (7/4/2019)

SBY pun,  meminta kepada Amir Syamsuddin, Syarief Hasan, dan Hinca Pandjaitan agar memberikan saran kepada Prabowo. SBY meminta agar memastikan beberapa hal dalam kampanye. Pertama, SBY meminta agar kampanye tetap mengusung Inklusivitas, Kebhinekaan, Kemajemukan, serta kesatuan Indonesia.

SBY mengatakan, siapapun Presiden terpilih nantinya, akan menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, SBY mengingatkan kampanye Nasional pun harus dikemas dan mengusung prinsip ‘Semua untuk semua’. 

Sebaliknya, kata SBY, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, yang menarik garis tebal “Kawan dan Lawan” untuk rakyat hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. 

SBY pun, mengaku tak suka rakyat Indonesia dibelah sebagai pro-Pancasila dan Pro Khilafah. SBY mengatakan jika polarisasi semacam ini dibangun dalam kampanye, Ia khawatir bangsa Indonesia benar-benar terbelah  ke dalam dua kubu. Tempo.co

Menanggapi surat dari SBY, Ketua Wanhor PD Amir Syamsuddin, mengatakan selama ini bergulir kesan politik Identitas sudah sedemikian masifnya. SBY kata Amir, khawatir kesan politik Identitas itu mencapai puncaknya di kampanye akbar Prabowo-Sandi. Lebih lanjut kata Amir, ia tak tahu soal pihak yang menyampaikan pesan SBY ke Prabowo-Sandi. Namun, ia memastikan SBY punya jalur sendiri untuk menyampaikan masukannya.

Sementara itu, di lain pihak Juru Bicara Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan kekhawatiran Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal konsep kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menjadi kenyataan.

Kubu Jokowi menilai, kampanye Prabowo eksklusif dan kental politik identitas, serta tidak mencerminkan Kampanye Nasional yang Inklusif seperti yang diharapkan SBY. Menurut Ace, konsep kampanye Prabowo seperti ingin mengusung sentimen gerakan 212, mulai dari shalat subuh berjama'ah, Orasi Politik yang dibungkus tausiyah sampai dengan seruan membaca Fatwa MUI. Menurut Ace pula, tidak ada tawaran Ide, Program, gagasan yang disampaikan dan hanya mengandalkan politik Identitas, karena politik Identitas jelas berbahaya. Tempo.co

Mendekati Pilpres yang tinggal hitungan hari lagi, jagad perpolitikan kian memanas.  Berbagai isu negatif dan panas senantiasa digulirkan kembali oleh kedua kubu. Saling sikut  dan menjatuhkan lawan petahana adalah hal yang nampaknya lumrah  saat ini, semua cara ditempuh untuk dapat menduduki tampuk kekuasaan. 

Tak peduli cara yang ditempuh itu kotor dan jahat. Tak ada rotan akar pun jadi, mungkin itu lah istilah yang dapat mewakili kondisi saat ini. Persaingan antara dua kubu tak lagi muncul sekedar adu gagasan, adu janji dan adu argumen sebagaimana biasanya, yang justru menguat saat ini adalah saling menghujat dan model-model kampanye yang tak bermanfaat. 

Tak jarang, para elit politik nampak begitu ringan menyampaikan kata-kata makian sebagai bentuk kekesalan kepada lawan politik nya. Hingga menyangkut-pautkan aksi kampanye salah satu kubu dengan aksi 212, dan ormas HTI yang dianggap sentimen dan membahayakan kesatuan NKRI.

Partai-partai politik yang lahir dari spirit Demokrasi cenderung abai terhadap nilai-nilai moral, segala cara bisa dilakukan demi memenangi persaingan. Karena prinsip dari politik Demokrasi adalah “ Tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.” maka wajar jika politik Demokrasi ini melahirkan para penguasa yang tak sungguh-sungguh menginginkan rakyat dalam kebaikan. 

Jika telah menduduki kursi jabatan, maka berbagai kebijakan nya lebih pro kepada Asing dan Aseng serta para pengusung yang telah berjasa mensponsori nya hingga akhirnya ia bisa duduk di tampuk kekuasaan. Bagaimana dengan rakyat? Sudah dapat dipastikan, posisi rakyat tetap menjadi pihak yang terpinggirkan. Sungguh ironis, masihkah mau bertahan?

Jika melihat pergolakan politik saat ini yang semakin memanas, saling memojokan, antara kedua kubu hingga  akhirnya membawa-bawa nama aksi 212 dan ormas HTI, ini jelas membuktikan bahwa rezim saat ini tengah panik dan ketakutan akan bangkitnya kesadaran politik kaum muslimin. Sehingga berbagai upaya massif untuk menjauhkan umat dari aktivitas politik hakiki senantiasa digaungkan ketengah-tengah umat.

Bagi para pegiat politik Demokrasi, kesadaran umat akan politik Islam adalah ancaman besar. Karena jika umat sadar akan politik Islam, maka umat tidak serta merta dapat dibodohi dengan janji dan kebijakan yang hanyalah suatu khayalan belaka. Jika umat sadar akan politik Islam, maka sudah dapat dipastikan umat tidak akan mau menoleh lagi politik lain yang datang dari luar Islam. Karena Islam politik memiliki makna yang demikian mulia. Dalam Islam, politik dimaknai sebagai pengurusan umat baik di dalam maupun di luar negeri. 

Pengurusannya sendiri adalah dengan hukum-hukum syara yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Karena dalam Islam, politik adalah salah satu manifestasi keimanan. Bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pengatur kehidupan. Dengan demikian Islam adalah politik, Islam tak mengenal pemisahan agama dari politik. Politik dalam Islam terikat dengan halal dan haram. Maka politik dalam Islam,  di dedikasi kan untuk kepentingan umat dan kemuliaan risalah Islam.

Politik Islam pun akan mengatur hidup rakyat dan menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Sayang nya, saat ini politik Islam yang mulia belum tegak di muka bumi. Padahal politik Islam dulu pernah  memimpin dunia hampir 14 abad lamanya.

Maka dari itu, merupakan suatu kewajiban bagi kita selaku umat Islam kembali kepada politik Islam dan membuang semua politik yang bersumber dari selain Islam. Dan politik Islam hanya akan terasa manisnya jika diterapkan dalam sebuah Institusi negara, lewat penerapan  secara kaffah dalam bingkai khilafah, niscaya keistimewaan Islam Politik akan dapat kita rasakan.


Wallahu’alam bi ash-shawab[MO/vp]

Posting Komentar