Oleh : Dra. Hj.Suhartini
Mediaoposisi.com-  Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  No.4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh satuan pendidikan dan penilian hasil belajar oleh pemerintah.
Pada Bab II pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa “ Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilaksanakan melalui UN (Ujian Nasional).
Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2019 menggunakan moda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan direktorat terkait di Kemendikbud dan Kemenag. Untuk Jenjang SMP ditargetkan 85 % untuk UNBK sedangkan Jenjang MTs serta paket B ditargetkan 100%.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi mengatakan, secara umum, kebijakan USBN dan UN tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan kebijakan pada tahun berikutnya. Perbedaan ada pada proyeksi jumlah peserta dan jadwal ujian.
Demikian juga BSNP telah menetapkan POS USBN dan POS UN tahun 2019. Dalam POS USBN dan UN telah dijadwalkan bahwa USBNBK diselenggarakan mulai tgl 4-9 April 2019, ini sudah selesai dilaksanakan. Sedangkan UNBK, akan dilaksanakan pada 22-25 April 2019 mendatang.
Setelah peraturan itu dibuat dan ditetapkan, sudah menjadi keniscayaan kalau setiap lembaga satuan pendidikan berusaha maksimal untuk bisa menyelenggarakan USBNBK dan UNBK dengan sesempurna mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Setiap sekolah berusaha maksimal untuk menyediakan  alat, fasilitas, sarana dan prasarana yang harus ada untuk mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Banyak ragam dan alat yang harus disiapkan antra lain, Komputer (Lap Top), server, jaringan, terminal kabel, daya listrik yang mencukupi, dan alat-alat lainnya.
Secara kasat mata, faktanya belum semua satuan pendidikan mempunyai peralatan yang lengkap. Apalagi di daerah-daerah yang belum terbiasa ujian menggunakan media elektronik baca : ujian online.
Kondisi seperti ini, akan mendorong kepala sekolah untuk bisa menyediakan sarana dan prasarana agar pelaksanaan UNBK ini bisa diselenggarakan. Tentu, di era digital seperti sekarang , ditambah lokasi sekolah di daerah perkotaan tentu  menggunakan ujian berbasis KP( Kertas Pensil) bisa membuat  sekolah dianggap ‘terbelakang’.
Oleh karena itu, tidak heran jika akhirnya ditemukan berbagai usaha dilakukan oleh kepala sekolah, seperti meminjam sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, meminjam alat-alat ke sekolah lain,meminjam komputer/ lap top kepada para peserta didik, hingga memungut sejumlah uang kepada orang tua siswa. Akhirnya, kasus pungutan liar pun terjadi.
Seperti yang diberitakan di Media InilahKoran, Bandung : «Komisi D DPRD Kabupaten Bandung meminta Dinas pendidikan segera memanggil dan memberikan sanksi terhadap SMP Negeri yang melakukan pungutan  untuk UNBK dengan nilai diluar kewajaran.
Sebelumnya diberitakan, para orang tua siswa SMPN 3 Soreang Kab. Bandung mengeluhkan mahalnya biaya yang harus mereka keluarkan agar anak mereka bisa mengikuti UNBK pada 22-25 April 2019 mendatang. Diduga peserta didik dibebankan biaya sebesar Rp.600.000 dan Rp. 150.000 untuk siswa yang membawa Lap Top.
“Walaupun enggak punya uang juga yah, ke sana kemari cari pinjaman supaya anak saya bisa ikut UNBK. Dibilang gak setuju ya mau bagaimana lagi itu sudah jadi keputusan pihak sekolah walaupun berat, akhirnya diikuti aja keputusan itu” kata Andi (Bukan nama sebenarnya) (Rabu,3/4/2019).
Hal serupa juga terjadi di SMPN 1 Pasir Jambu, Kab.Bandung. Imam (55) salah seorang warga Pasir Jambu mengaku keberatan dengan biaya partisipasi UNBK sebesar Rp. 250.000.
Ini lah persoalan yang timbul saat kebijakan yang dikeluarkan tanpa memperhatikan kesiapan di lapangan terkait dengan sara dan prasarana yang harus ada. Seolah-olah kebijakan ini cenderung dipaksakan untuk dilaksanakan bagaimanapun caranya, demi meningkatkan citra/ emage pendidikan maju atau modern.
Saat kebijakan ini digulirkan, sudah seharusnya pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan  pendidikan menyediakan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang akan mempermudah peserta didik dan memperingan beban orang tua yang semakin sulit menghadapi kebutuhan hidup.
Bagaimana sesungguhnya penyelenggaran pendidikan itu berlangsung? Khususnya terkait dengan penyelenggaraan ujian sekolah sebagai tolok ukur keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pendidikan di sekolah ?
Dalam sebuah buku yang berjudul Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam karangan Abdurrahman Albaghdadi dan buku yang berjudul Strategi Pendidikan Negara Khilafah karangan Abu Yasin, diungkapkan bahwa dalam sistem khilafah Islam tidak pernah mengadakan suatu ujian dalam lembaga-lembaga pendidkan negeri maupun swasta.
Yang ada hanyalah ide pemberian ijazah sebagai pengganti dari ujian-ujian. Bagaimana cara mengetahui peserta didik bahwa dia sudah menguasai ilmu dan layak mendapatkan ijazah?
Sungguh diluar dugaan, penyelenggaraan ujian dalam sistem Islam tidak serumit penyelenggaraan dalam sistem pendidikan sekuler kapitalis seperti saat ini. Saat ini,  peserta didik dibebani sejumlah materi yang harus dikuasai, harus menyediakan sarana prasarana sendiri, belum lagi, ketakutan jika nilainya kecil akan sulit masuk sekolah yang diinginkan.
Berbeda jauh dengan sistem pendidikan Islam. Dalam sistem pendididkan Islam ujian hanya menggunakan teknik munadhoroh (diskusi) atau ujian lisan, ditambah wawancara langsung. Peserta didik dihadirkan dalam sebuah persidangan, dan persidangan itu dihadiri oleh para ulama dan ilmuwan.
Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami pengetahuan yang ia dipelajari, tingkat kreatifitas, serta keterampilannya dalam mencipta dan mengerjakan sesuatu. Sedangkan sistem ujian tulis,  USBN dan UNBK dalam sistem pendidikan kapitalis sekuler) tidak dilaksanakan, dengan alasan, ujian tulis memiliki kelemahan:
  1. Akan mematikan daya cipta siswa
  2. Mendorong masyarakat hanya mengarahkan cita-citanya untuk mendapatkan predikat atau titel saja tanpa dilihat kemampuannya.
  3. Pelaksanaan ujian tulis tidak akan mencapai hasil-hasil pendidikan yang produktif, padahal umat manusia dan ilmu pengetahuan cenderung berkembang terus.
  4. Tidak akan membangkitkan masyarakat berdasarkan kebangkitan pikiran dan materi.

Berdasarkan analisis di atas, maka penulis berkesimpulan pelaksanaan USBNBK ataupun UNBK belum bisa menggambarkan secara keseluruhan keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan di jenjang tertentu.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa USBN/UNBK hanya menguji pengetahuan semata (kognitif), belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur penguasaan skill atau keterampilan peserta didik. Padahal tujuan pendidikan dalam pandangan Islam peserta didik itu harus menguasai Tsaqafah Islam, Ilmu Terapan  dan juga skill (keterampilan) sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat.

Itu semua akan terwujud jika sistem pendidikan Islam diterapkan dalam sistem Khilafah Islamiyyah ala minhaajinubuwwah. Wallau ‘alam bi ash shawwab [MO/ra]

Posting Komentar