Oleh : Sunarti

Mediaoposisi.com-Negeri Zamrud Khatulistiwa, itulah negeri Seribu Pulau, Indonesia. Sebutan yang layak disematkan pada negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah.

Tanah subur, sumber daya alam pun berhambur. Tidak sedikit hasil tambang yang bisa digali dari perut Bumi Pertiwi. Emas, perak, tembaga, nikel, batubara dan lain sebagainya. Tidak hanya di pulau-pulau besar di luar Jawa. Ternyata tanah Jawa juga memiliki harta tersimpan yang cukup banyak.

Sebagaimana diberitakan Pacitanku.com, beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo pernah menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan satelit internasional, terdapat 26 ribu hektare tambang emas antara Lumajang-Malang, 56-58 ribu hektare antara Tulungagung-Trenggalek, serta 96 ribu hektare di Pacitan.

Jika data dari satelit internasional tersebut valid, bisa jadi wilayahnya merupakan daerah kumpulan emas terbesar kedua di dunia setelah Afrika Selatan, atau paling besar se-Asia Tenggara.

Jelaslah, betapa kekayaan alam yang masih tersimpan jumlahnya luar biasa. Selain tambang emas yang masih tertimbun di perut bumi, di Lumajang, Malang, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan, ada dua daerah lain yang sudah dieksplorasi, yaitu di Banyuwangi dan Jember.

Berbagai kebijakan tentang sumber daya alam ini memang sudah silakakukan, namun justru membawa kesimpang siuran. Konon rakyat yang tinggal di sekitar daerah yang hendak eksplorasi menolak kebijakan penambangan ini.

Antara kebijakan dan pelaksanaan di lokasi eksplorasi tidaklah sesuai. Tak ayal lagi terjadi keresahan di masyarakat. Pasalnya mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan tidak bisa lepas dari kondisi alam. Ini yang menjadi alasan tidak sepakatnya masyarakat dengan adanya penambangan. Karena dikhawatirkan merusak lingkungan.

Seperti halnya penolakan di Jember. Hingga Desember lalu masih terjadi berbagai aksi penolakan terhadap eksplorasi. Salah satu pihak penentang adalah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) yang berunjuk rasa pada 7 Desember 2018 di halaman Kantor Pemkab setempat, dan nyaris berujung ricuh.

“Tercapainya produksi pada 2017 mendorong perusahaan untuk aktif mengembangkan ekonomi daerah dan nasional, salah satunya memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ucapnya.

Bahkan, program hibah kepemilikan saham kepada pemerintah daerah adalah salah satunya, dan telah menjadikan Pemkab Banyuwangi sebagai salah satu pemegang saham terbesar di tambang Tumpang Pitu. Kepemilikan saham tersebut melalui PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), induk usaha dari PT BSI.

Harapannya tentu saja mampu memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat Banyuwangi secara keberlanjutan.

BSI juga telah mengakomodasi kepentingan daerah dengan penggunaan tenaga kerja lokal, dan tercatat tenaga kerja di tambang termasuk seluruh karyawan dan kontraktor berjumlah 1.795 orang, terdiri dari 99 persen warga negara Indonesia dan 1 persen ekspatriat.

Dari angkatan kerja, 60 persen berasal dari Kabupaten Banyuwangi, termasuk sekitar 38 persen dari Kecamatan Pesanggaran setempat.

Di daerah lain, pertambangan emas di Jember hingga Desember lalu masih terjadi berbagai aksi penolakan dilakukannya eksplorasi.

Salah satu pihak penentang adalah aktivis mahasiswa tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berunjuk rasa pada 7 Desember 2018 di halaman Kantor Pemkab setempat, Jawa Timur, bahkan nyaris berujung ricuh.

Massa memaksa masuk ke Kantor Pemkab Jember menemui Bupati Faida, namun puluhan personel aparat kepolisian dan Satpol PP bersiaga di depan pagar kantor sehingga terjadi aksi saling dorong antara petugas dan mahasiswa.

“Kami minta Pemkab Jember serius melakukan penolakan penambangan emas di Kecamatan Silo sehingga tidak ada lagi investor atau pihak lain yang melakukan survei ke lokasi yang diduga memiliki kandungan emas, karena semua warga menolak adanya pertambangan,” kata koordinator aksi Ferry F Fadillah.

Mayoritas penduduk Jember yang bermata pencaharian sebagai petani dan tidak bisa lepas dari kondisi alam menjadi alasan tidak sepakatnya ada penambangan yang dikhawatirkan merusak lingkungan.

PMII Jember juga mendesak pencabutan Keputusan Menteri ESDM 1802 K/30/MEM/2018 tentang wilayah izin usaha pertambangan dan menghentikan rencana lelang tambang yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

Bupati Jember Faida sudah berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri ESDM terkait dengan keberatan atas keputusan tersebut pada 24 September agar tidak dilakukan lelang terkait pertambangan emas di Blok Silo. (Pacitanku.co)

Polemik semacam ini akan terus berlanjut apabila tidak ada tata kelola yang tegas. Menikik emas merupakan barang tambang dan jumlahnya cukup besar, maka seharusnya menjadi milik umum (harta kepemilikan umum).

Berkaitan tata kelola, maka diselesaikan oleh negara. Hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan rakyat. Harta kepemilikan umum (Public Property) adalah izin Syari’ kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta.

Benda-benda yang termasuk kedalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Asy-Syari’ memang diperuntukan untuk masyarakat. Benda-benda yang termasuk kepemilikan umum adalah:

1)Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada didalam suatu negri atau suatu komunitas maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.

2)Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya (seluruh barang tambang)

3)Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan (sungai, laut, mata air dan lain-lain).

Rasulullah telah menjelaskan akan ketentuan benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah bersabda :

“Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga hal : air, padang dan api “. (HR. Abu Dawud)
Anas meriwayatkan hadist dari Ibnu Abbas tersebut dengan menambahkan : wa samanuhu haram (dan harganya haram ). Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda :

“Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun): air, padang dan api “. (HR.Ibnu Majah)

Mengenai barang tambang, dapat diklasifikasikan ke dalam dua: (1) Barang tambang yang terbatas jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu. (2) Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya.

Barang tambang yang terbats jumlah dapat dimiliki secara pribadi. Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Imam At Tirmidzi meriwayatkan dari Abyadh bin hamal:

“Sesungguhnya ia pernah meminta kepada Rasulullah saw untuk mengelola tambang garamnya. Lalu beliau memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang dari majlis tersebut bertanya, “wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir.” Rasululllah kemudian bersabda, “kalau begitu, cabut kembali tambang itu darinya.” (HR. At Tirmidzi)

Demikianlah pengaturan/tata kelola barang tambang yang seharusnya. Sehingga tidak terjadi sengketa dan penolakan. Kalaupun barang tambang berada di daerah pemukiman, maka negara memberi jaminan untuk tempat tinggal yang baru.

Memfasilitasi agar warganya memperoleh tempat tinggal yang layak. Untuk daerah sekitar eksplorasi, juga diberikan kenyamanan. Kalau perlu masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti untung kepada mereka.

Posting Komentar