Gambar: Ilustrasi
Oleh : Sulastri 
(Pemerhati Muslimah Konda)

Mediaoposisi.com-Penyelenggaraan Pemilu 2019 di sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dahulu. Deretan kasus ini menunjukkan KPU gagal menjamin pemilu berjalan aman.

Dari data yang dihimpun oleh Tirto, setidaknya ada belasan Kabupaten dan Kota yang terhambat melaksanakan pemilu akibat kegagalan KPU tersebut.

Salah satu contohnya, terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ketua KPU, Paulinus Veka mengatakan terdapat kekurangan surat suara untuk presiden dan anggota DPRD.

Demikian pula di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah karena keterlambatan logistik ada 11 Kecamatan yang terancam tidak bisa mencoblos. Masih banyak deretan kegagalan di daerah lain dalam urusan pemilu (tirto.id) 11 April 2019.

Dari banyaknya deretan kasus yang terjadi saat penyelenggaran Pemilu di 2019 ini, menjadi catatan demokrasi yang terburuk sepanjang sejarah. Karena, bukan hanya masalah teknis pelaksanaan, kecurangan, politik uang, sampai sejumlah ketua KPPS meninggal dunia karena kelelahan.

Ini sebenarnya bukan perkara yang aneh dan mungkin sekali bisa terjadi. Karena, media internasional menyebut pilpres di Indonesia 2019 adalah pemilu terbesar di dunia bahkan membutuhkan dana yang sangat besar (untuk Pemilu 2019 pemerintah menggelontorkan dana kurang lebih sebesar 24,9 T).

Selain dana yang besar juga sangat menguras tenaga dan pikiran. Bagaimana tidak, Indonesia negara yang begitu luas dengan daerah perkotaan sampai pelosok desa dan jumlah penduduk yang tinggi. Logistik pemilu dan pelaksanaannya dituntut serentak dilaksanakan. Penyaluran logistik dilakukan dengan menggunakan berbagai cara mulai dari pesawat hingga tenaga manusia.

Pengerahan daya upaya yang besar ini seringkali diwarnai dengan kecurangan-kecurangan. Tindakan yang sering terjadi adalah adanya politik uang (Money Politic).

Menjadi hal yang sangat ditunggu oleh sebagian masyarakat ketika pemilu adalah adanya amplop ajaib atau serangan fajar seperti bantuan sembako dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh orang yang notabene akan menjadi wakil rakyat atau pemimpin rakyat. Hal itu dilakukan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya demi memenangkan pemilu.

Tak mengherankan ketika mereka sudah terpilih korupsi menjadi jalan yang paling cepat untuk mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan. Kecurangan dalam pemilu pun sering terjadi mulai dari isu surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu hingga kotak suara yang dibakar. Segala macam cara dihalalkan untuk bisa menduduki jabatan yang diinginkan. Belum lagi kisruh yang terjadi dikalangan elit politik yang membuat dada kita sesak menyaksikannya.

Inilah wajah demokrasi yang dipertontonkan di tengah masyarakat kita. Jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak pernah benar-benar terbukti. Hajatan yang begitu mewah ini pun belum tentu menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah seperti yang kita inginkan. Tidak jarang dari mereka yang sudah diberi mandat oleh masyarakat sebagai pemimpin, malah mengeluarkan kebijakan yang justru mencekik leher rakyatnya sendiri. Lagi-lagi rakyat yang harus menelan pil pahit dari pilihannya sendiri.

Solusi Islam
Pemilihan pemimpin dalam demokrasi dengan biaya mahal rentan terjadi kecurangan merupakan hal wajar. Namun berbeda dalam Islam, seorang pemimpin yang diberi mandat untuk mengurusi umat dan melakukannya dengan baik, amanah dan tanggung jawab, serta tidak melanggar ketentuan syariah maka jabatan itu akan terus berada dipundaknya seumur hidupnya dan tidak boleh diberhentikan. Jadi, tidak perlu mengeluarkan biaya besar per 5 tahun sekali untuk mencari pemimpin baru. Mekanisme pemilihannya pun tidak seribet dalam pemilu demokrasi.

Pemilihan pemimpin dalam Islam akan menjauhkan dari bahaya kecurangan. Karena, mereka menyadari bahwa ketika menjadi seorang pemimpin tanggung jawab yang diemban sangat besar. Selain harus dituntut bisa mensejahterakan rakyatnya, adil, tegas, dan lain sebagainya, juga harus menjadikan masyarakat taat pada hukum syara'. 

Inilah yang membuat Khalifah Abu Bakar rdhiyallahu ‘anhu menangis ketika ditunjuk menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah setelah wafat. Demikian, Umar dan yang lainnya. Ketaatannya kepada Allah yang membuat mereka adil, dan menjaga amanah dari rakyatnya. Hadist Rasulullah “Tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurusi urusan rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk Syurga”. 

Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam Islam akan benar-benar mengemban amanah yang diberikannya dengan baik dan mencurahkan segala harta, pemikiran, dan tenaganya hanya untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Wallahu A'alam Bissyawab. [MO/ms]

Posting Komentar