Oleh : Dwi Daswati Rijki, S.Sos

Mediaoposisi.com-Pendidikan adalah hak bagi setiap rakyat untuk mendapatkannya. Upaya dalam mencerdaskan bangsa adalah dengan pendidikan. Maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat. Tapi lain halnya dengan negeri ini, bukan sebuah hal yang baru di masyarakat bahwa pendidikan semakin sulit untuk di dapat oleh mereka yang kurang dalam masalah ekonomi, karena semakin tingginya biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan di Indonesia masih banyak yang belum mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Seperti dilansir medcom.id (24/12/2018) riset yang dilakukan Haruka Evolusi Digital Utama (HarukaEDU) di 2018 menyebutkan, 79% lulusan SMA/SMK yang sudah bekerja tertarik untuk melanjutkan kuliah lagi. Namun 66% responden diantaranya urung kuliah karena mengaku terkendala biaya.

CEO HarukaEDU, Novistiar Rustandi mengungkapkan, tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap dunia pendidikan tergolong masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah siswa di Indonesia yang melanjutkan ke perguruan tinggi meningkat setiap tahunnya, yakni pada tahun ajaran 2010/2011 terdapat 1,08 juta mahasiswa baru dan di tahun 2014/2015 mencapai 1,45 juta mahasiswa baru. Namun, hanya 8,15 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi,” kata Novistiar, di Jakarta, Senin 24 Desember 2018.

Namun, kebanyakan program yang dibuat untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan yaitu dengan beasiswa bagi yang berprestasi saja. Seperti dilansir risetdikti.go.id (08/03/2019) bantuan pendidikan bidikmisi sebagai program unggulan dalam memberikan kesempatan kepada anak Indonesia yang cerdas tetapi memiliki keterbatasan ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Hadir mewakili Kemenristekdikti pada malam pagelaran budaya rakyat wayang kulit
tersebut Prof. Rina Indiastuti, Sekretaris Direktoral Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti di lapangan munggung, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dalam sesi dialog interaktif dengan masyarakat terkait bantuan Bidikmisi sebagai implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Acara yang digelar sejak pukul 19.00 WIB ini membahas berbagai hal di masyarakat, termasuk juga soal kesempatan masyarakat kurang mampu untuk bisa menerima beasiswa Bidikmisi.”Bagi yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan ingin melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi berhak mendaftarkan diri ke program ini” ujar Rina Indiastuti dalam sambutannya. Ia melanjutkan bahwa beasiswa ini dapat berlaku di semua Perguruan Tinggi di Indonesia.

Walaupun Kemenristekdikti mengklaim bahwa setiap tahunnya program beasiswa bidikmisi mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum bisa memecahkan masalah kurangnya pendidikan di indonesia. Karena masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mampu mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dan hal ini menimbulkan kualitas SDM yang tidak ideal untuk memajukan bangsa ini.

Padahal seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat tanpa melihat si kaya dan si miskin. Tidak hanya memberikan jaminan beasiswa kepada mereka yang berprestasi saja, melainkan untuk semua kalangan masyarakat pemerintah memberikan jaminan pendidikan yang layak.

Tetapi, justru kita melihat di berbagai berita yang muncul di layar televisi maupun media sosial yang sedang marak, tidak sedikit masyarakat kecil yang tinggal jauh di pelosok tidak mendapatkan pendidikan yang layak, mulai dari bangunan yang sudah tak layak, pakaian seragam yang tak layak pakai, bahkan akses (jalan) menuju sekolah yang sangat jauh tanpa ada angkutan transportasi, bahkan lebih dari itu ada sebagian dari mereka yang harus bertaruh nyawa demi untuk sampai ke sekolah agar dapat mengenyam pendidikan. Ada sebagian dari mereka yang harus menyebrangi sungai setiap harinya, ada pula yang harus menaiki jembatan yang sudah rusak.

Jika negara menginginkan Sumber Daya Manusia nya berkualitas, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan fasilitas pendidikan untuk semua rakyatnya. Tidak terkhusus bagi mereka yang berprestasi saja, melainkan untuk semua kalangan.

Karena sejatinya dengan pendidikan maka perubahan dalam masyarakat akan terjadi, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, sampai dari yang belum cerdas menjadi cerdas. Bahkan sangat mungkin di Indonesia pendidikan bisa di dapatkan oleh seluruh rakyat dengan gratis, karena Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang bervariasi. Itupun jika negara yang mengelola.

Tetapi kenyatannya tidaklah demikian, negara maritim ini justru sangatlah bergantung pada pihak asing dan swasta. Sehingga SDA ini tidak bisa dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Yang ada pemerintah justru menjadikan SDA ini sebagai sumber penghasilan untuk merauk keuntungan banyak. Dan lagi, sistem kapitalisme inilah yang membuat para penguasa serakah hingga tak pikirkan kepentingan rakyatnya.

Berbeda dengan sistem Islam (Khilafah), yang mampu menyediakan infrastruktur kelas satu untuk seluruh rakyatnya, mulai dari sekolah, perpustakaan, laboratorium, kampus, hingga biaya pendidikan yang lebih memadai.

Misalnya pada zaman Abbasiyah, al Kuttab (sekolah dasar) banyak didirikan oleh khilafah yang menyatu dengan masjid. Juga di bangun perpustakaan. Kemudian Bait Al Hikmah yang merupakan pendidikan tinggi pertama di Baghdad di dirikan oleh Al Mamun yang berfungsi sebagai pusat penerjemah dan pusat akademis, perpustakaan umum dan observatorium.

Di era khilafah berhasil melahirkan para pakar di berbagai bidang ilmu, seperti dalam bidang ilmu kedokteran yaitu Ibnu Sina, Ali at Thabari, Ar Razi, dan Al Majusi. Dan pendidikan yang didapatkan pada era khilafah ini diberikan secara gratis, tanpa pemungutan biaya dari rakyat. Bagaimana ini bisa terjadi?

Karena tidak lain kepemilikan negara dan kepemilikan umum di kelola oleh negara (khilafah), tidak seperti sistem kapitalis yang justru memberikan/menyerahkan kepemilikan negara dan kepemilikan umum kepada pihak asing dan swasta yang seharusnya di kelola oleh negara.

Dengan demikian, tidak ada aturan kehidupan yang lebih baik daripada yang bersumber dari Sang Pencipta kehidupan. Islam Rahmatan Lilalamin hanya akan terwujud dengan menerapkan Islam sepenuhnya di muka bumi, tidak sebagian, tidak juga mencampurnya dengan aturan hasil dari  demikiran-pemikiran manusia yang hanya akan mendatangkan perselisihan, perbedaan, kerusakan, dan kerugian bagi hidup manusia. Sudah sepatutnya kita kembali kepada sistem Islam, Khilafah Ala Minhaji Nubuwah.[MO/vp]

Posting Komentar