Oleh: Melly Asmarita S.Pd 
( Anggota Komunitas Menulis Jambi)

Mediaoposisi.com-  Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai negeri darurat korupsi. Menurut Pratma Julia, melalui Mnews, selasa (19/3/2019) mengungkapkan bahwa diantara 180 negara di
dunia, indeks persepsi korupsi (IPK) indonesia pada tahun 2018 lalu menempati posisi peringkat ke-89.
Sedangkan menurut Peneliti Divisi Investigasi Indonesia CorrupptionWatch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus.

Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Terkait tindak korupsi, dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GCB) sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017, diperoleh hasil bahwa 54% responden menilai DPR sebagai lembaga paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi 50%, DPRD 47% dan Dirjen Pajak 45% (Cnnindonesia.com, 7/03/17)

Hal ini berbanding lurus dengan kasus korupsi meningkat dari kalangan bawah sampai kalangan elit politik. Dari perkara remeh samapai perkara besar yang merugikan negara miliaran rupiah. Dari level menteri sampai penjaga koperasi kantor kemenag bisa korupsi miliaran rupiah. Di kalangan elit politik hal ini sudah menjadi biasa dan lebih luar biasa ketika berhasil disandera KPK lewat OTTnya.

Rakyat melihat para wakil rakyat ini benar-benar membuat nyeri hatinya. Sebab mereka adalah para pejabat yang mereka pilih untuk mewakili aspirasi dan penyambung tali antara pemerintah dan rakyat namun justru mereka memutus tali tak kasat mata itu dengan pisau tikaman mematikan.

Meraka telah berubah arah dan tujuan ketika melihat tumpukkan uang yang menggiurkan. Hal ini dikarenakan untuk bersaing antar politisi harus mengucurkan sejumlah biaya yang tidak sedikit. Karena sistem politik era ini menuntut biaya tinggi.

Bagi demokrasi korupsi sudah hal biasa, bukan lagi aib bagi negeri ini bahkan sudah jadi ajang prestasi untuk memuaskankan nafsu para elit politik yang mendudki kekuasaan. Hal ini pernah dikatakan oleh seorang politisi Rommyhurmuzy (Rommy) Ketua umum partai PPP sebelum ia ditangkap tangan oleh KPK terkait kasus pengisian jabatan di kementerian agama.

Ditangkapnya Rommy membuat gempar berbagai pihak bagaimana tidak kasus ini terjadi menjelang pemilu yang hanya hitungan hari lagi. Terlebih Rommy dan partainya digadang-gadang sebagai salah satu harapan dari kubu petahana untuk meraup suara muslim dalam pilpres nanti. Dalam kasus ini Kemenag Lukman Hakim disebut-sebut turut andil.

Baru-baru ini kembali KPK memperoleh pasien baru melalui OTTnya berhasil membekuk anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso yang sedang mencalonkan diri di daerah pilihan jateng pada pemilu 2019. KPK mengamankan uang senilai 8 Miliyar yang digunkan untuk “ Serangan Fajar”.

Uang dengan pecahan Rp. 20.000 dan pecahan Rp.50.000 yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Amplop-amplop itu dimasukkan dalam kardus yang berjumlah 84 kardus, yang kemudian diamankan oleh KPK.

Begitu kentara bahwa masyarakat tak bisa berharap lagi pada para pejabat yang memimpin hari ini karena nyatanya mereka selalu dihianti berulang kali tanpa ampun. Partai islam, petinggi kementrian agama atau jajaran-jajaran pejabat yang dinilai lebih religius juga tak bisa diharapkan sudah berulang kali pejabat-pejabat itu masuk bui atau menjadi pasien KPK.

Kasus korupsinya pun adalah bisnis ‘akhirat’ seperti dana haji, proyek Alquran, dana rehab masjid dan lain-lain. Tujuannya kini untuk Memperkaya diri untuk mengganti pundi-pundi yg harus dikeluarkan saat menduduki jabatan.

Jabatan bukan lagi amanah, tapi jalan kemaksiatan yang di kejar dan di buru. Dalam sistem demokrasi segala cara bisa dilakukan demi memperoleh suara mayoritas untuk menduduki kursi kekuasaan. Bahkan keberadaan ulama pun akan dimanfaatkan.

Sebagian yang menyandang status sebagai ulama ditengah-tengah umat mulai tergiur dengan tawaran semu demokrasi. Dengan dalih, bersatunya penguasa dan ulama akan mampu membawa negeri ini pada kehidupan yang lebih baik.

Benarkah demikian? Nyatanya tidak samasekali malah justru membuat mereka menjadi alat
penguasa untuk bersih-bersih. Demokrasi adalah cara orang Barat menjadikan kaum
muslimin tumbuh sebagai pengkhianat atas agamanya sendiri. Atas nama pemujaan kepada
demokrasi, maka agamanya sering dianggap lebih rendah. Ayat dalam kitab suci sering
dihina ditempatkan dibawah ayat konstitusi.

Hal ini bukan tak beralasan karena sistem demokrasi inilah hal yang membuat
mereka tak bisa bertahan dengan tujuan awal. Para pejabat sudah berubah rupa menjadi
penajahat dan pengkhianat rakyat.

 “Untuk memutus tali korupsi harus ada tindakan yang radikal dan total. Tak cukup memberi keleluasaan kerja bagi KPK atau membekali civilsociety budaya jujur, namun memang harus ganti sistem. Ganti demokrasi dengan sistem Islam. Percayalah, Allah sudah membekali kita perangkat aturan dan hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi,” ujar Pratma.

“Pengusaha pun hanya berekonomi secara jujur. Kalau menjadi anggota parpol atau rakyat, mereka tidak akan takut nahi munkar sebagaimana yang pernah dilakukan rakyat pada Khalifah Umar bin Khathab yang disangka mengambil jatah lebih untuk gamisnya.

Sistem kenegaraan yang mengatur peran parpol pun amat simple, sehingga tak ada biaya politik yang fantastis. Jaminan sanksi pun didasarkan pada pengaturan syariat yang menjerakan, dari tasyhir (menyiarkan) pelaku korupsi seluas-luasnya agar hilang kepercayaan padanya, sita harta, penjara hingga hukuman mati. Dan yang mampu mewujudkannya hanya KhilafahIslamiyyah,” tutupnya. [MO/ra]

Posting Komentar