Gambar: Ilustrasi
Oleh: Siti Aisah,  S. Pd 
(Member Amk3 Bandung) 

Mediaoposisi.com-April 2019, musim panas politik. Para elite politik mempunyai berbagai macam cara dalam mengampanyekan visi-misinya agar khalayak bisa mengetahui apa sebenarnya tujuan ia mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Sehingga mereka bisa mendapat mandat selama 5 tahun ke depan. Namun, ada sesuatu yang disengaja untuk mengeruhkan suasana di balik hiruk-pikuk pemilu ini.

Seperti pernyataan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono bahwa promosi ide khilafah seperti spanduk, teriakan, dan sebagainya sekarang sudah hilang. Namun, dia menilai bahwa kalangan pendukung khilafah banyak yang seolah-olah berganti menjadi mendukung ideologi Pancasila. Ia pun secara meyakinkan menganggap bahwa dari yang tadinya pendukung khilafah sekarang berubah haluan menjadi pendukung Pancasila. Bukan hanya itu, ia pun mengibaratkannya dengan “Musang berbulu Domba”. (viva.co.od/12 April 2019)

Perlu diketahui, musang adalah sejenis binatang mamalia pemangsa daging/karnivora. Binatang ini termasuk kategori nokturnal atau binatang yang aktif di malam hari dan salah satu pemanjat yang baik. Pada umumnya, musang melindungi diri dari musuhnya dengan cara berpura-pura mati agar bisa mengelabui musuhnya. Dan ketika musuhnya sudah pergi, musang akan pergi ke tempat lain.

Itulah mungkin gambaran yang dibayangkan oleh pak Hendro tentang para pejuang khilafah. Setelah organisasi yang mewadahi para pejuang khilafah ini dinyatakan terlarang secara sepihak oleh pemerintah. Dilansir dari berita yang sama, menurut penuturannya, ia tak segan memberikan kode bahwasanya pemilu kali ini adalah pertarungan antara ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Tapi ia pun berkilah bahwa pernyataannya itu sama sekali tidak ada maksud mengatakan bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah seperti pertarungan yang satu Pancasilais dan yang lainnya tidak Pancasila.

Dalam laman beritasatu.com (20/4/2019), Hendropriyono mengingatkan agar masyarakat harus berhati-hati dengan para pendukung khilafah yang sudah berubah menjadi musang berbulu domba. Ia selanjutnya menegaskan, para pendukung khilafah itu sekarang seolah-olah mendukung Pancasila jelang Pemilu 2019.

Memang begitulah arus perpolitikan di negeri demokrasi. Demi kepentingan politik, fitnah bisa leluasa ditebarkan dimana-mana bahkan pada ajaran agama sendiri. Itulah yang sekarang nampak jelas menjelang hari pencoblosan. Jajaran yang berpihak pada petahana, yang selama ini memberikan pula keberpihakannya kepada penista agama, mulai berkoar-koar bahwa pilpres kali ini bukanlah semata-mata urusan antar pasangan calon saja tapi lebih seperti dibenturkan antara ide pancasila versus ide khilafah.

Sehingga perpolitikan semakin mencekam, lalu muncul aura ketakutan, hingga mereka sengaja menjual ide-ide itu kepada masyarakat, kemudian memberikan pilihan kepada umat supaya tetap duduk di barisan mereka ataukah mendapatkan hal yang lebih buruk lagi. Hal semacam itu sudah biasa bahkan dilakukan sejak masa Fir'aun dulu.

Lebih parah lagi, fitnah ini ditujukan kepada ide khilafah dan para pejuangnya. Padahal sedari dulu, ide ini termaktub dalam kitab sejarah dan fiqih. Dan khilafah yang difitnah itu tiada lain adalah ajaran Islam yang pernah ada dan eksis. Tapi wajar saja sih. 

Dulu ketika masih berjaya, PKI pun melakukan hal yang sama. Menciptakan suasana ketakutan di tengah masyarakat dan menyebarkan ide Islam dan konsep penerapan syariat, sebagai pemikiran yang wajib dijauhi. Kini skenario itu terulang lagi, bahkan semakin jahat dan sangat licik.

Perbedaan mendasar antara konsep khilafah dengan yang lain adalah adanya ketentuan syariah. Khilafah adalah ajaran islam, lantas kenapa tidak boleh seolah ancaman dalam negeri mayoritas Islam ini. Dan, tentu dagangan ini semakin menarik ketika dikait-kaitkan dengan isu pancasila.

Sebagaimana diketahui, Pancasila selalu dikaitkan kembali dengan isu anti kebhinekaan, anti NKRI, radikalisme, termasuk isu Negara Islam atau Khilafah Islam akhir-akhir ini. Tidak lain, karena isu-isu tersebut dianggap sebagai antitesis terhadap Pancasila yang telah lama diklaim sebagai ideologi negara.

Khilafah diartikan sebagai ad dawlah al islamiyah (baca: negara Islam) atau nizham al hukm fi al islam (sistem pemerintahan islam. Red). Meskipun Khilafah adalah ajaran Islam yang asli (genuine), kalangan umat Islam banyak yang kurang memahaminya. Keaslian ajaran khilafah itu bisa dibuktikan dari pandangan Islam mengenai relasi (hubungan) antara agama dan negara (kekuasaan). Pandangan ini dirumuskan dalam kalimat “Al Islam diin wa minhu ad daulah.”

Artinya, Islam adalah agama yang didalamnya terdapat ajaran tentang bernegara. Ini berbeda dengan konsep sekularisme dari Barat yang memisahkan agama dan negara (fashlud diin ‘an ad daulah). Agama dan negara dalam ajaran Islam tidak terpisah, karena ada dua sebab yaitu:

1. Karakter Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam yang menyatukan fungsi kenabian (nubuwwah) dan kepemimpinan (ri`asah). Setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah (622 M), Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam bukan hanya berkedudukan sebagai nabi (penyampai risalah) tapi berkedudukan sebagai kepala negara (ra`is ad dawlah).

Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam telah menjalankan fungsi-fungsi kepala negara seperti mengadakan perjanjian, mengumumkan perang, mengirim atau menerima duta besar, dan seterusnya. Sepeninggal Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam, fungsi kenabian (nubuwwah) berakhir artinya tak ada nabi lagi. Tapi, fungsi kepemimpinan (ri`asah) tetap diteruskan oleh para khalifah (kepala negara) selanjutnya.

Hal Ini berbeda dengan karakter Nabi dan Rasul sebelumnya, Nabi Isa ‘alaihissalam menjadi panutan beragama (baca: dipertuhankan) oleh kaum Nashrani di Barat. Nabi Isa ‘alaihissalam hanya menjalankan fungsi kenabian (nubuwwah) saja, tapi tidak mempunyai fungsi kepemimpinan (ri`asah).

Karena pada saat itu, Nabi Isa ‘alaihissalam hidup di bawah Kerajaan Romawi. Maka dari itu, wajarlah orang Barat menganggap bahwa agama dan negara itu terpisah karena Nabi Isa ‘alaihissalam sendiri memang hanya seorang nabi tidak menjalankan fungsi sebagai penguasa.

2. Karakter agama Islam yang komprehensif (syumuliah) artinya islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual tetapi mengatur segala aspek kehidupan. (Lihat QS Al-Ma`idah [5]: 3, QS An Nahl [16]: 89). Oleh karena itu, Islam membutuhkan eksistensi negara atau kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum Islam secara menyeluruh.

Maka dari itu, agama dan negara (kekuasaan) tak bisa terpisah, Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwa slaam bersabda :
أَلاَ إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلاَ تُفَارِقُواْ الْكِتَابَ
 Artinya: “Ingatlah, sesungguhnya Al Kitab (Al Qur`an) dan kekuasaan (as sulthan) akan terpisah, maka (jika hal itu terjadi) janganlah kamu berpisah dari Al-Kitab (Al Qur`an).” (HR Thabrani).

Sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam ini juga menegaskan konsep kekuasaan sebagai bagian ajaran Islam :

لينقضن عرى الإسلام عروة ، عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ، وأولهن نقضًا الحكم ، وآخرهن الصلاة
“Sungguh akan terurai simpul-simpul Islam satu demi satu, maka setiap satu simpul terurai, orang-orang akan bergelantungan pada simpul yang berikutnya (yang tersisa). Simpul yang pertama kali terurai adalah kekuasaan (pemerintahan) sedang yang paling akhir terurai adalah shalat.” (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim).

Karakter agama Islam yang komprehensif ini (termasuk mengajarkan aspek kekuasaan) berbeda dengan karakter agama Nasrani yang tidak komprehensif yaitu hanya mengatur persoalan aqidah dan akhlak. Agama Nasrani bukan sistem kehidupan (system of life) dan tak punya konsep bernegara. Karena itu, agama Nasrani dapat terlaksana tanpa ditopang sebuah negara.

Perjanjian Baru sendiri dengan tegas memisahkan aspek agama dan negara, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Matius, ”Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.” (Matius 22:21).

Jelaslah, bahwa agama dan negara dalam Islam tidak terpisah. Berbeda dengan pandangan sekularisme Barat yang memisahkan agama dari negara. Bagaimanapun, makar yang dibuat oleh para pembenci khilafah tidak akan pernah berhasil mencegah munculnya kedatangannya. Sebab yang mewajibkan khilafah adalah Allah Subhanahu wa ta’ala. Dan Dia pula yang menjanjikan akan tegaknya khilafah.

Dengan demikian, sikap umat Islam terhadap masalah ini adalah meyakini bahwa khilafah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak akan takut atau menghindar karena bukan ancaman. Tapi sebaliknya, menerima dengan ridha serta berusaha untuk mewujudkannya. Wallahu ‘alam bi-ashawab. [MO/ms]

Posting Komentar