Oleh W. Wardani

Mediaoposisi.com-Ada anggapan, untuk membangun kekuatan dan kemandirian suatu negara sah-sah saja jika mengundang investasi asing. Salah kaprah ini terlihat dalam debat capres pada tanggal 30 Maret 2019. Dalam debat tersebut petahana menyatakan permasalahan investasi asing dalam proyek infrastruktur dengan Indonesia mempertahankan mayoritas kepemilikannya. 

Petahana mengutip keberhasilan pemerintah dalam mendapatkan kontrol mayoritas dari pertambangan tembaga dan emas Grasberg dari Freeport-McMoran Inc. (www.matamatapolitik.com, 31-3-2019). Apakah memang  hal tersebut bisa dikatakan keberhasilan?

Sedangkan fakta yang terjadi tidaklah demikian. Untuk kasus Freeport misalnya, dengan kepemilkan saham yang mencapai 51 %, tidak berarti perwakilan pemerintah Indonesia sekarang yang berkuasa di perusahaan tersebut. Buktinya posisi kunci masih dikuasai oleh Freeport Macmoran yang notabene berasal dari Amerika.

Anehnya lagi secara tiba-tiba Freeport mengumumkan tidak akan membagikan deviden selama 2 tahun  hingga tahun 2020. Alasannya dalam 2 tahun ini pendapatan Freeport akan menurun drastis akibat berhentinya produksi dari tambang terbuka Gresberg tahun ini.

 Ini artinya pemerintah Indonesia tidak akan menerima apa-apa selama 2 tahun. Padahal pemerintah telah menggelontorkan uang sebesar Rp 55,8 trilyun yang diperoleh dengan hutang dari 11 bank asing. Maka  hutang ini dikenai beban bungan sebesar 6 % per tahun.

Bisa diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudahlah tidak mendapat untung dari saham Freeport,  pemerintah harus pula membayar bunga. Dengan  kejadian ini bisakah kita disebut telah berdaulat? Sangat jauh dari berdaulat. Karena Pemerintah kelihatan tidak berdaya dan menurut saja kehendak   perusahaan asing.

Selain Freeport,  perusahaan besar asing yang bergerak di pengelolaan sumber daya alam ada chevron, Newmont, Petrochina, Conoco Philips, BP, Niko Resources, dsb. 

Undangan kepada para investor asing untuk menggerakkan roda perekonomian negara ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempunyai alternative sumber pembiayaan di luar APBN. Padahal negara kita dikarunia kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi sayangnya rakyat tidak ikut menikmatinya.

Inilah yang terjadi jika paham kapitalis sekuler yang dipakai dalam mengurus negara ini. Paham yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis liberal. Dalam sistem ekonomi ini peran negara dikurangi, Negara hanya berfungsi sebagai regulator. Keran-keran investasi asing dibuka lebar. Ketergantungan terhadap asing dan hutang pun semakin besar. Akibatnya negara semakin terjerat, tidak berdaulat, mudah didikte oleh asing. Akhirnya kebijakan yang dihasilkannya pun pro kepada para kapitalis. Ujung-ujungnya rakyatlah yang harus menanggung beban derita dan  terabaikan.

Pengelolaan keuangan menurut Islam

Islam sebagai suatu ideologi mempunyai sistem perekonomian Islam yang khas. Sistem perekonomian Islam dilandaskan atas dasar ketaqwaan kepada Allah. Dengan keyakinan semua yang berasal dari Sang Maha Pencipta akan membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.

Islam memandang bahwa suatu negara haruslah  berdaulat dan mempunyai fundamental ekonomi yang kuat. Dalam Islam pengaturan keuangan negara dilakukan oleh institusi yang disebut  Baitul Mal. Sumber-sumber pemasukan negara yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah milik rakyat atau milik umum, yang harus dikelola negara dengan sebaik-baiknya, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Hasil dari pengelolaan sumber daya alam inilah yang digunakan untuk membangun infrastruktur, sarana-sarana pelayanan kepada masyarakat seperti rumah sakit, sarana pendidikan, dan sebagainya.

Sumber pemasukan negara dalam Islam yang kedua berupa ghanimah, fa’I, kharaj, jizah dan dharibah. Ghanimah adalah harta rampasan perang. Setelah dibagikan kepada pasukan yang ikut berperang, sisanya dimasukkan ke baitul mal. Jizyah adalah hak yang diberikan Allah Swt kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai bukti ketundukan mereka pada Pemerintahan Islam Jizyah adalah kewajiban bagi orang kafir dzimmi sehingga dengan sendirinya menjadi tidak wajib apabila mereka telah memeluk Islam. Jizyah hanya diambil dari kaum pria kafir; tidak wajib bagi kaum wanita dan anak-anak mereka serta orang gila.

Kharaj berkaitan dengan kewajiban atas tanah kharajiyah. Tanah kharajiyah merupakan lahan tanah yang dirampas dari kaum kafir secara paksa setelah perang diumumkan kepada mereka. Status tanah ini bersifat tetap sehingga tidak berubah meskipun pemilik tanah ini telah memeluk Islam.Kharaj merupakan kewajiban kaum kafir yang dibayarkan apabila mereka menyepakati bahwa tanah tersebut adalah milik kaum Muslim dan mereka mengakuinya dengan membayar kharaj.

Dharîbah (pajak) adalah harta yang difardhukan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat kas Baitul Mal kosong, sedangkan pengeluaran wajib Baitul Mal harus di ditunaikan, maka Negara dapat memberlakukan pajak atas kaum Muslim. Kaum Muslim dalam hal ini harus tunduk pada kebijakan Khalifah mengenai pemungutan pajak dan penafkahannya sesuai dengan obyek-obyek tertentu.

Sumber pendapatan negara yang ketiga adalah pendapatan dari zakat,infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan harta yang semisalnya. Untuk harta zakat ini dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal dan tidak bercampur dengan yang lainnya. Sebab, Allah Swt. telah membatasi orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan.

Terhadap investasi asing,  Islam  mempunyai pandangan yang tersendiri. Investasi asing tidak mudah masuk dan mengusai negara islam.  Walaupun demikian, bukan berarti orang asing di luar negara, tidak boleh untuk berusaha di negeri Islam. 

Beberapa aturan terkait tentang investasi asing  di dalam negara Islam adalah sebagai berikut (Taqiyuddin An Nabhani - Nizhamul Iqtishadi fil Islam) 

1. Investor asing tidak diperbolehkan melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital; Investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan
2. Investor hanya diperbolehkan dalam bidang yang halal
3. Investasi asing tidak diperbolehkan pada kepemilikan umum (harta rakyat)
4. Investasi asing tidak boleh dalam hal yang membahayakan akhlak orang Islam
5. Investor tidak diperbolehkan bergerak di sektor nonriil
6. Investor yang akan berinvestasi, bukanlah investor yang terkategori muharriban fi’lan (negara yang secara nyata memerangi Islam dan kaum muslimin)

Investor dari negara  negara kafir harbi hukman, atau mua’ahad, maka penguasa bisa memberikan izin kepada mereka untuk menjalankan bisnis di dalam wilayah negara Islam sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Selain itu  usaha mereka dibatasi pada komoditas yang terkategori kepemilikan individu. 

Mereka tidak boleh mengelola kepemilikan umum atau kepemilikan negara. Kalaupun mereka diminta maka oleh negara mengerjakan sebuah proyek, mereka  sifatnya hanya sebagai perusahaan/individu yang dikontrak/dipekerjakan oleh negara, bukan pengelola.

Dalam hal pemanfaatan  anggaran negara Islam ada enam kaidah yang telah ditetapkan untuk keperluan tersebut. Yang pertama pengeluaran untuk keperluan khusus, yaitu harta zakat. Kedua, pengeluaran untuk menutupi terjadinya kekurangan atau untuk melaksanakan kewajiban jihad. Ketiga  pengeluaran rutin untuk gaji pegawai seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. 

Keempat, pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang vital. Contohnya adalah pembangunan jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya; yang keberadaannya dianggap sebagai vital, karena umat akan menderita apabila semua itu tidak ada.  Kelima pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang tidak vital. Contohnya antara lain adalah pembuatan jalan biasa, ketika jalan yang lain sudah ada. Keenam pengeluaran untuk keperluan darurat seperti bencana alam atau serangan musuh.

Untuk keperluan-kepelruan yang sifatnya vital, darurat jika baitul Mall kosong maka kewajiban pembiayannya dibebankan kepada seluruh kaum muslim yang mampu.  Jadi pungutan harta yang sekarang biasa disebut pajak sifatnya tentative.

Demikianlah pengelolaan negara menurut Islam. Dengan pengelolaan seperti ini negara Islam akan berdaulat, tidak tergantung kepada asing. Namun demikian sistem perekonomian Islam ini hanya bisa dilakukan oleh institusi yang menerapkan Islam dalam segala aspek, dengan dipimpin oleh seorang imamah. Untuk itu sudah seharusnya kaum muslim berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian keberkahan akan Allah turunkan dari segala penjuru.[MO/vp]




Posting Komentar