Oleh Wulandari Muhajir

Mediaoposisi.com-Kerja keras Pak Bowo Sidik Pangarso terbalas sia-sia. Usahanya selama satu bulan menyusun uang 8 miliar kedalam 400 ribu amplop harus disita Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai barang bukti. Bak terjatuh tertimpa tangga pula.  Kerja kerasnya selama satu bulan itu membuat ia divonis sebagai tersangka dan harus mengenakan rompi orange, rompi yang selalu menjadi musuh bebuyutan kaum birokrat.

Bowo Sidik adalah anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dalam OTT yang dilakuan KPK ditemukan uang sejumlah 8 milyar yang disimpan dalam 400 ribu amplop dan dibagi dalam 82 kardus yang merupakan uang hasil suap. Uang tersebut digunakan sebagai serangan fajar  sebagai caleg pemilu, yang nantinya akan didistribusikan di Jawa tengah.

Hal itu disampaikan Bowo seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, Jumat (5/4/2019) siang.  Bowo mengakui kepada penyidik duit hasil suap tersebut bakal digunakan untuk praktik politik uang.

Itu agar Bowo kembali menjadi anggota DPR RI. Kasus dari Bowo bukanlah kasus yang pertama kali terjadi, sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) mencatat sampai 4 April 2019 ada 31 kasus politik uang atau money politic yang terjadi menjelang Pemilu 2019 (Suara.Com,  2019).

Politik uang sebagai cara kotor lagi licik menjadi strategi klasik bagi birokrat yang haus kekuasaan. Sudah menjadi opini yang meluas di masyarakat bahwa menjadi wakil rakyat adalah kedudukan yang menjanjikan. Kucuran materi akan terus mengalir ketika menjadi wakil rakyat. Kaum birokrat yang sudah terlanjur duduk ditampuk kekuasaan yang diberikan berbagai fasilitas mewah pun menjadikan mereka buta dari kebenaran. Akhirnya banyak yang menghalalkan segala cara untuk bisa duduk ditampuk kekuasaan,  sekalipun harus menggadaikan aqidah sendiri.

Kejahatan bercabang yang dilakukan pelaku politik uang bukan hanya aqidah mereka yang digadaikan. Masyarakat pun diajak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla.  Rayuan  dibuat semanis mungkin untuk mengajak masyarakat melakukan dosa berjamaah (suap jamaah). Terlebih masyarakat yang memang aqidahnya belum kuat, akan terseret arus  dari oknum politik uang (suap).

Suap atau biasa juga diistilahkan dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah disebut “memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Dalam Al-Qur’an, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah : 188).

Dalam, menafsirkan ayat tersebut, al Haitsami rahimahullah berkata : “Janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka, dengan harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui hal itu tidak halal bagi kalian.

Praktik suap-menyuap di era milenial yang liberal tumbuh subur akibat penerapan sistem sekuler-kapital. Buah dari sistem rusak itu adalah kehidupan yang semakin sempit,  kesenjangan sosial merambah di negeri yang kaya ini.  Lapangan kerja yang semakin menyempit,  kenaikan harga kebutuhan pokok  yang mencekik emak-emak, korporasi menjadi penguasa kekayaan umum, maka tumpang tindihlah antara negeri yang kaya namun rakyatnya pesakitan.

Akhirnya tak jarang masyarakat yang dilanda kemelaratan hidup akan menerima suap dengan secepat kilat. Waktu-waktu yang demikian juga dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia. Jadilah kegiatan suap-menyuap menjadi kejahatan yang terorganisir.

Demikianlah masyarakat dalam sistem sekuler-kapital. Masyarakatnya tidak lagi mengindahkan syariat Allah.  Halal dan haram bukan menjadi patokan dalam mencari rezeki. Pengaturan sistem pemerintahannya pun tak kalah kebobrokannya,  para penguasa tidak berorientasi pada terwujudnya kehidupan bernegara yang diberkahi. Kaum birokrat yang haus kekuasaan tidak lagi menjadikan amanah sebagai tujuan utama dalam berkuasa.

Menjadi wakil rakyat hanya sekedar pentas menunjukkan eksistensi diri atau hanya sekedar urusan perut. Negeri yang mayoritas penduduknya islam ini tak lagi menjadikan tokoh-tokoh islam sebagai teladan.

Ketika dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis saat diba'at menjadi pempipin, lantaran merasa berat terhadap amanah ketika menjabat sebagai wakil rakyat. Kontradiksi dengan penguasa saat ini,  yang justru mengadakan pesta atau perayaan ketika terpilih sebagai wakil rakyat.

Biang masalah yang tak perpangkal tersebut adalah sistem sekuler-kapital yang memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan akal manusia sebagai sumber hukum. Sistem tersebut tak jarang mempermainkan syariat sesuai kepentingn sekehendak hawa nafsu manusia. Akhirnya jadilah kehidupan yang bobrok, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Suap menyuap salah satu buah pahit dari sistem yang rusak itu.

Masalah kecurangan dalam politik tersebut harus tercerabut sampai keakar-akarnya,  dan hanya sistem islam yang berani dan mampu melakukan itu. Dalam sistem pemerintahan islami masalah suap-menyuap akan diusut tuntas. Masyarakat yang menerima suap karena kesenjangan perekonomian, pengelolaan sumber daya alam yang kapitalis,  privitasisasi milik negara dan milik umum.

Akhirnya kekayaan yang harusnya dinikmati untuk seluruh umat malah dikuasai secara perorangan atau swasta. Keuntungan dari pengelolaan milik negara tersebut masuk ke kantong individu atau swasta.

Jauh berbeda dengan sistem islam, dimana kekayaan yang menguasai hajat hidup umat tidak bisa dimiliki swasta apalagi dikelola secara pribadi. Pembagian kekayaan meliputi kekayaan milik negara, kekayaan milik umum, dan kekayaan milik pribadi diatur dengan sangat detail.

Negara dengan sistem islam mengelola secara mandiri  sumber daya alam negara. Pemerintahan islam tidak akan pernah membiarkan asing-aseng menguasai dan mengelola sumber daya alam (SDA) negara. Keuntungan dari pengelolaan SDA tersebut dimasukkan kedalam kas negara untuk memenuhi kebutuhan hidup umat.


Untuk masalah dari wakil rakyat yang berbuat curang dalam sistem pemerintahan islam pelaku akan diberikan sanksi yang tegas. Beda dengan sistem sekarang, hukumnya terkesan lembek yang tentunya tidak memberikan efek jera,  tak jarang hukum itu tebang pilih. Itulah akibat ketika hukum yang diterapkan bersumber dari akal manusia yang lebih mengedepankan nafsunya.

Hukum yang berasal dari Allah adalah hukum yang sempurna.  Pelaku kejahatan akan diberikan sanksi yang berat agar memberikan efek jera,  dan dipublikasikan agar pihak lain berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan serupa.  Contoh saja pelaku pembunuhan berlaku hukum qishas,  hukum rajam bagi pezina , hukum potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya.

Mengharapkan kesejahteraan hidup, politik yang bersih, masyarakat yang berkecupan pada sistem yang sekuler-kapital layaknya seperti jauh panggang dari api.

Sudah saatnya umat cuci tangan dari sistem sekuler-kapital yang menjadi biang dari kehancuran perekonomian dunia, dan penyebab kerusakan lainnya dimuka bumi. Umat harus kembali pada pemerintahan yang islami. Dan sistem pemerintahan yang islami hanya dapat diwujudkan dalam instansi dalam bentuk tatanan negara yaitu Khilafah islamiah.[MO/vp]

Posting Komentar