Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com- Pengakuan kapolsek di kawasan Garut sungguh mengejutkan kita semua. Seorang mantan polsek berani menyatakan kecurangan yang dilakukan petahana. Memang harusnya, polisi berani menyampaikan fakta dan bukti nyata meskipun itu berhubungan dengan kejahatan penguasa.

Namun sayang pernyataannya dicabut setelah dia menyadari bahwa apa yang sudah disampaikan
membahayakan dirinya. Dia tidak punya pilihan lain karena jika dia tidak mencabut pernyataannya akan kehilangan pekerjaannya dan juga ancaman hukuman karena sudah menyebarkan hoax yang sangat merugikan petahana.

Sering, dalam kondisi marah dan emosi seseorang mengatakan apa yang sebenarnya. Namun
setelah sadar dia akan berfikir dua kali untuk berkata jujur karena berbagai pertimbangan. Tidak
masuk akal jika seorang anggota polisi berani menyebar hoax yang memfitnah petahana.

Yang masuk akal adalah dia mengatakan fakta namun saat dia sadari bahwa fakta yang disampaikan
membahayakan dirinya diapun memutuskan untuk mencabutnya, apalagi setelah desakan dan
arahan dari atasan yang akan ikut terancam dan tercemar nama baiknya.

Kecurangan yang dilakukan sungguh nyata dan dapat dirasakan setiap orang namun tidak bisa dibawa ke jalur hukum karena rendahnya kemandirian penegak hukum dari intervensi penguasa. Namun rakyat bisa melihat jelas kecurangan itu dan mendorong gelombang perpindahan dukungan dari petahana menuju paslon no. 2. Dibuktikan hasil survei terakhir bahwa elektabilitas Joko Ma'ruf makin anjlok dan teramcam kalah di pilpres 2019.

Juga terlihat jelas gubenur dan bupati yang harusnya netral ikut mengkampanyekan petahana. Harusnya ini juga dijadikan bukti nyata bahwa terjadi kecurangan pada pilpres 2019. Habib Rizik juga menyampaikan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh petahana adalah nyata. Birokrasi yang dibawah kendali petahana diarahkan untuk memilih petahana. Jelas ini adalah pelanggaran.

Sehingga Amin Rais juga menyangsikan bahwa pilpres 2019 bebas dari kecurangan. Bau busuk
kecurangan sudah bisa dirasakan oleh setiap orang bahkan sebelum pemilihan 17 April. Dikwatirkan bahwa jika kecurangan ini terus dilakukan oleh petahana akan memicu terjadinya people power yang tidak bisa dielakkan lagi.

Kecurangan hanya akan menurunkan elektabilitas petahana. Jika kemenangan di pihak petahana, sementara kecurangan semakin nyata dan bisa disaksikan siapa saja tentunya rakyat tidak akan tinggal diam karena dalam sistem demokrasi rakyatlah yang memiliki kedaulatan. [MO/ra]

Posting Komentar