Oleh : Ulfah Noor Aini 
(Pemerhati Masyarakat)

Mediaoposisi.com-Tinggal menghitung hari negara kita akan menyelenggarakan perhelatan akbar pileg dan pilpres secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Namun pesta rakyat akbar yang dilakukan lima tahunan ini sering sekali diwarnai dengan politik uang.

Dan tentu ini sangat memalukan politik uang kembali terjadi. Gunungan kardus berisi 400 ribu amplop dengan pecahan uang Rp.20,- ribu dan Rp.50,- ribu senilai Rp.8 Milyar ditemukan. Uang yang sangat amat besar sekali jumlahnya.

Di Indonesia sendiri, proses pengangkatan pemimpin melewati proses pemilu. Mekanisme satu orang satu suara dalam pemilu, kini telah mendorong para kandidat pemimpin berlomba-lomba untuk meraup simpati dan dukungan suara.

Oleh karenanya demi meraih itu, ditempuhlah jalan pintas dengan mengobral janji manis hingga menebar uang suap atau dalam bentuk barang yang bertujuan mempengaruhi orang agar memilih dirinya atau kelompoknya.

Sepertinya menjadi hal biasa pada saat pelaksanaan pemilu terjadi politik uang, ada yang ketahuan dan mungkin masih banyak praktek serupa yang tidak terdeteksi oleh penegak hukum.

Praktik seperti ini umumnya dilakukan oleh para simpatisan parpol, kader, dan bahkan pengurus parpol itu sendiri menjelang pemilihan umum dilangsungkan.

Sehingga pada akhirnya para calon yang diusung oleh parpol yang bersangkutan dapat memperoleh suara terbanyak serta menduduki jabatan sebagai kepala daerah, anggota DPR, presiden dan lain-lain sesuai dengan kedudukan yang mereka inginkan.

Kejadian ini sungguh mencengangkan kredibilitas elite politik dan sistem demokrasi. Sudah seharusnya sebagai calon pemimpin dan wakil rakyat menonjolkan kapabilitas mereka, dengan menjual visi-misi jangka pendek dan jangka panjang dan merealisasikan untuk kepentingan rakyat.
Sejatinya dalam Islam kekuasaan yang dimiliki adalah ladang untuk meraih ridha Allah SWT sehingga setiap individu yang berniat menjadi wakil rakyat maupun pemimpin negeri memiliki kontrol dalam bertindak.

Dalam Islam makna suap atau yang disebut juga dengan risywah dalam bahasa agamanya. Al-Fayumi dalam al-Misbah dan al-Jurjani dalam Ta’rifat-nya menerangkan bahwa riswah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan menyembunyikan kebenaran ataupun membenarkan sebuah kebatilan.

Risywah menurut mayoritas ulama hukumnya adalah haram berdasarkan ketetapan Allah SWT dalam al-Qur’an dan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 188 yang artinya :” Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.”

Rasulullah SAW juga pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah dalam Sunan mereka serta Imam Ahmad dalamMusnad-nya, dari Abdullah ibn Amr, ia berkata “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap”.

Indikator (alasan) di haramkan perbuatan tersebut di samakan dengan risywah (penyuapan). (Kitab Ihya Ulumuddin,Imam Al-Ghazali:II:156-157). Fenomena di atas sebagaimana di gambarkan oleh baginda Rasulullah saw dalam hadistnya berbunyi: "Tiga orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah kelak pada hari kiamat, Allah tidak akan membersihkan mereka dan mereka akan memperoleh siksa yang pedih.

Pertama, orang yang memiliki air melebihi kebutuhan dalam perjalanan dan tidak memberikannya kepada musafir (yang membutuhkannya). Kedua, laki-laki yang membai'at seorang pemimpin hanya karena dunia. Apabila pemimpin itu memberinya, ia akan memenuhi pembai'atannya, tetapi apabila tidak diberi, dia tidak akan memenuhinya.

Dan ketiga, orang yang menawarkan dagangannya kepada orang lain sesudah waktu asar, lalu dia bersumpah bahwa barang dagangan itu telah ditawar sekian oleh orang lain, lalu pembeli mempercayainya dan membelinya, padahal barang itu belum pernah ditawar sekian oleh orang lain." (HR. al-Bukhri dan Muslim).

Sementara itu dalam kitab Fath al-Bari mengomentari hadist diatas menyebutkan: "Pada dasarnya orang membai'at pemimpin itu bertujuan agar dia melaksanakan kebenaran, menegakkan batasan-batasan Allah, melaksanakan  amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Oleh karena itu, barang siapa yang menjadikan pembai'atannya kepada pemimpin karena harta yang diterimanya tanpa melihat tujuan utama, maka dia telah mengalami kerugian yang nyata dan masuk dalam ancaman hadits di atas, serta dia akan celaka apabila Allah tidak mengampuninya.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang tidak bertujuan mencari ridha Allah, namun bertujuan mencari kesenangan dunia, maka amal itu rusak dan pelakunya berdosa. Hanya Allah-lah yang memberikan taufiq-Nya." (Syekh Ibnu Hajar, Kitab Fathul Bari: 8: 214, 218).

Padahal, mereka senantiasa merasa diawasi dan takut kepada Allah yang muncul dari keimanan dan ketakwaan yang kuat. Dengan kembali berhukum hanya pada hukum Allah maka politik uang akan dapat ditiadakan dan keculasan,  kecurangan seperti kasus suap,  korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk meraih kekuasaan dapat dihilangkan. Wallahua’lam[MO/vp]

Posting Komentar