Oleh: Ummu Syaqieb
(IRT, Pemerhati Sosial)

Mediaoposisi.com-Pekan lalu, kampanye akbar salah satu pasangan Capres-Cawapres sukses digelar. Gegap gempitanya terabadikan di berbagai lini masa. Namun, dibalik kemeriahan acara, menyeruak persoalan yang memunculkan pro kontra, sedikit memanaskan suasana.

Adalah pesan salah satu mantan presiden yang disampaikan sesaat sebelum kampanye akbar digelar. Pesan tersebut kurang lebih berisi himbauan agar penyelenggaraan kampanye nasional tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua'. Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'. 

Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim. Kampanye harus se-nasionalis mungkin se-Indonesia mungkin dan se-bhinneka mungkin. Tidak perlu bawa agama, karena hal itu isu sensitif yang berpotensi dapat memecah belah anak bangsa (nasional.kompas.com, 07/04/2019).

Sepintas tidak ada yang salah. Bahkan besar kemungkinan apa yang disampaikan di atas menjadi pemahaman sebagian besar politisi di negeri ini. Namun jika kita cermati lebih lanjut, terdapat gambaran kondisi pemikiran para elit yang masih terjebak pada politik pragmatis. Langkah politik ditempuh hanya untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek lagi semu.

Kekuasaan menjadi tujuan utama. Sangat takut kehilangan suara. Idealisme mudah goyah oleh kepentingan. Sehingga hal apapun yang dinilai berpotensi menghambat langkah meraih kekuasaan, harus disingkirkan. Tak terkecuali agama. Pandangan-pandangan ini lahir dari ideologi yang dipakai dalam berpolitik, yakni kapitalisme-demokrasi-sekular.

Menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.

Dalam pandangan Abdulgani, perjuangan politik bukan selalu “de kunst het mogelijke” tapi seringkali malahan "de kunst van onmogelijke" (Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin). Sering pula politik diartikan "machtsvorming en machtsaanwending" (Politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan).

Isjwara (1967) mencatat beberapa arti tentang politik dari sejumlah ahli. Diantaranya adalah : -Loewenstein yang berpendapat "Politik is nicht anderes als der kamps um die Macht" (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan.)

Maka jelaslah pandangan-pandangan politik demokrasi-sekular di atas sangat mewarnai para politisi hari ini. Melahirkan langkah-langkah politik yang pragmatis, yang justru tidak menjadi solusi bagi masyarakat luas.

Pandangan yang berbeda ada di dalam Islam. Politik dalam Islam disebut "siyasah". Dalam Al Muhith, siyasah berakar kata sâsa - yasûsu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). al-Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: 1. “Tujuan” yang hendak di capai melalui proses pengendalian,  2.“Cara” pengendalian menuju tujuan tersebut.

Secara istilah, politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’. Menurut Ibn A’qil, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukanya (www.academi.edu, Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015).

Inilah pandangan yang sahih tentang politik. Maka jelaslah, politik dalam Islam sesungguhnya tidak memisahkan antara agama dan kehidupan. Politik dalam Islam adalah langkah strategis yang ditempuh (khususnya penguasa) untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, dengan menerapkan sumber kemaslahatan itu sendiri, yakni Islam. Atas dasar Islam, peraturan kehidupan ditegakkan. Atas dasar Islam, kepemimpinan dilakukan.

Oleh karenanya, politik Islam harus dijalankan dengan menonjolkan warna keislamannya. Tidak berkompromi dengan hal lain diluar yang Islam tetapkan . Prinsip ini didasari atas keimanan bahwa Islam satu-satunya sistem yang benar, yang membawa kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.
Kekhawatiran jika politik Islam diberlakukan, akan memberangus keberagaman agama, etnis, suku, dll, yang ada dimasyarakat, merupakan kekhawatiran yang ahistoris. 

Karena sejarah telah banyak menyodorkan bukti penjaminan keamanan, harta, darah dan kehormatan yang diberikan Islam. Jaminan tersebut diberikan bagi setiap warga negara tanpa memandang perbedaan alamiah yang ada.

Dengan warna politik yang shahih lagi tegas, meniscayakan terbangunnya negara tangguh, kokoh, bermartabat. Karenanya, mari kembali pada identitas Islam. Tak terkecuali dalam berpolitik. [MO/vp]

Posting Komentar