Oleh : Widya Soviana

Dosen Fakultas Teknik Unmuha dan Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat

Mediaoposisi.com-Politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan (KBBI).

Secara umum politik adalah tahapan membentuk posisi-posisi di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil kebijakan atau keputusan pada suatu kondisi masyarakat tertentu. Makna politik ditunjukan berdasarkan fungsi dan tujuannya seperti memperoleh kekuasaan atau sekedar tercapainya kebijakan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Islam memandang politik (siyasah) sebagai pengaturan terhadap urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, pemerintah bertugas mengatur dan mengurus masyarakat sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengoreksi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Dalam sistem demokrasi politik adalah kewenangan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Seluruh warganya diberikan hak yang sama untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam merumuskan, mengembangkan dan membuat keputusan hukum yang akan direalisasikan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.

Baik atau buruknya hukum yang akan diterapkan kelak memakai standar yang relatif dan tidak baku. Meski ada Undang-Undang negara yang mengatur namun hanya sebatas implisit saja. Alhasil banyak narasi muncul belakangan tanpa definisi yang jelas maksudnya. Contoh nyata yang ditemui saat ini seperti himbauan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kampanye harus inklusif dan hindari politik identitas (detiknews.com, 07/04/2019).

Himbauan tersebut selanjutnya menuai respon dari berbagai kalangan. Fadhli Zon merespon seruan tersebut dengan mengklaim bahwa kampanye Prabowo dan Sandi sangat inklusif sebab dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat yang berbeda. Kampanye tersebut dihadiri oleh orang-orang yang memiliki visi yang sama meski berbeda agama, profesi dan organisasi sebutnya (tirto.id, 07/04/2019).

Lain lagi respon dari pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, yang mengatakan kampanye tidak bisa dikatakan eksklusif karena suara takbir dan tidak pula dikatakan inklusif karena adanya panggung hiburan dangdut (republika.co.id, 09/04/2019). Sebab narasi inklusif dan eksklusif yang dilontarkan mantan Presiden Indonesia tersebut tersirat sepertinya memakai artis untuk memberikan hiburan saat kampanye adalah lazim sedangkan shalat, shalawat dan zikir adalah tidak lazim dan tidak toleran.

Hal senada disampaikan pula oleh netizen yang menyatakan bahwa keadaan yang dianggap tidak lazim oleh mantan orang nomor satu tersebut dikarenakan kondisi yang terpaksa. Kegiatan shalat tahajud dan shalat Subuh berjama'ah dilakukan sebab jadwal kampanye yang diberikan kepada kandidat Prabowo - Sandi harus berakhir pukul 10.00 WIB, yang seharusnya berakhir pukul 12.00 WIB (law-justice.co, 08/04/2019). Kondisi tidak lazim inilah yang menyebabkan acara disesuaikan dengan keadaan sebagaimana muslim wajib melaksanakan shalat Subuh bila persiapan acara harus dimulai pada pukul 06.00 WIB.

Berbeda halnya dengan ketika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kampanye dengan kondisi yang inklusif seperti yang dimaksud dengan menghadirkan hiburan artis ibu kota grup Band  Wali dan penyanyi dangdut Ikke Nurjannah. Para artis tersebut telah siap menggoyang panggung partai Demokrat meski berada di kandang partai berlogo Banteng (beritasatu.com, 29/03/2014).

Apakah benar kampanye inklusif dan eksklusif dapat didefinisikan sebab ada tidaknya ajaran Islam. Maka bila benar demikian, eksklusifnya terletak pada kemuliaan setiap ajarannya. Pun demikian dengan politiknya yang sempurna dan paripurna. Siapa saja yang mengenal politik Islam (siyasah) akan menemukan keistimewaan dan kemuliaan setiap gerak dan pengaruhnya. Bagaimana tidak politik Islam telah langsung dipraktikkan oleh Baginda Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wassalam sebagai seorang Rasul sekaligus Pemimpin umat Islam yang pertama sekali.

Siapa saja yang mengikuti kepemimpinan Beliau Shalallahu'alaihi Wassalam maka akan didapati kebaikan atas dirinya dan rakyat yang dipimpinnya. Sejarah kepemimpinan di dalam politik Islam yang mengikuti Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wassalam dapat dilihat pada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dimulai oleh Abu Bakar Radhiyallahu'anhu sampai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu'anhu.

Keistimewaan dan kemuliaan umat juga dapat dilihat dari kejayaan para Khalifah di masa-masa lalu. Sebut saja Umar bin Abdul Azis Rahimahullah, dimasa kepemimpinannya tidak ada seorangpun dari rakyatnya yang didapati berhak untuk memperoleh zakat. Rakyat dalam keadaan yang sejahtera memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tentu ini sangat berbeda dengan kondisi politik selain Islam seperti saat ini.

Banyak rakyat merasa tidak puas dan sering berdemonstrasi menuntut hak-hak atau hanya sekedar ingin mengadu nasib mereka. Jumlah para penuntut kian lama semakin bertambah jumlahnya. Pengangguran tidak hanya bagi mereka yang putus sekolah,  tetapi ada pula yang lengkap dengan gelar sarjana. Mereka berputus asa mencari pekerjaan sampai bahkan beraksi membakar ijazahnya.

Meski janji lapangan pekerjaan setiap kampanye selalu disampaikan berulang-ulang setiap lima tahunan. Tetapi mimpi bagi mereka yang kalah dalam mengejar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus gugur sebelum bertempur. Pejuang pemburu kerja tersebut tidak lulus seleksi administrasi berstandar tinggi yang ditetapkan oleh para Pembuat Kebijakan di Negeri ini.

Politik yang berjuang guna meraih kekuasaan, menjadi landasan politik di Indonesia saat ini. Ketika kekuasaan telah tercapai maka kecenderungan sifat dan kepribadian Pemimpin terpilih akan mendominasi apapun dibandingkan peraturan yang ada. Maka dengan bermacam alasan perubahan kebijakan seperti Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) dapat dikeluarkan sesuai kepentingan para Penguasa untuk memenangkan hawa nafsunya.

Berbeda halnya dengan politik Islam yang bersifat baku berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Penguasa terjaga dari pengaruh kecenderungan sebab terikat aturan yang jelas dan bersifat mutlak. Kepemimpinan Penguasa atas rakyat dapat diukur jelas dengan standar yang tetap yakni menjalankannya syari'at Islam di dalam pemerintahannya. Penyelewengan terhadap syari'at maka penyelewengan terhadap amanah kekuasaan.

Politik Islam adalah politik yang mengatur urusan rakyat dengan syari'at yang telah ditetapkan oleh Pencipta manusia. Tentu bila ingin dilihat cacatnya maka tidak akan ditemukan sebagaimana gading yang kerap dalam kondisi yang retak. Maka bila ingin disebutkan ia gading, maka politik Islam adalah "gading yang bertuah". Politik Islam tidak hanya bertuah istimewa, namun dia juga mulia karena dituntun oleh Pencipta dan diajarkan oleh Rasul Nya Muhammad Shalallahu'alaihi Wassalam. Wallahu'alam[MO/vp]

Posting Komentar