Oleh : Dwi Suryati Ningsih, S.H

Mediaoposisi.com-Politik dan agama adalah dua hal yang sering dibentur-benturkan saat ini. Tidak tanggung-tanggung, yang melakukannya adalah tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi contoh serta memiliki kedudukan di negara ini.

 Agama dijadikan alat politik, adalah opini-opini yang gencar diserukan. Seolah agama tak mengatur , tak punya aturan dalam segala aktivitas umat di dunia ini, termasuk dalam mengatur politik.

Tokoh dunia mengajak untuk tidak menggunakan Islam sebagai alat politik di acara 2d Global Unity Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara yang mengalami konflik agama.

Dr. Mohammed Dajani, Founder and Chairman Wasatia Movement, Jerusalem mengatakan bahwa agama seharusnya tidak dijadikan kendaraan politik.

Jika agama dijadikan alat politik, hasilnya justru perpechan. Selain itu, Zainab al-Suwaij, Executive Director American Islamic Congress dari Irak mengatakan, negaranya hancur karena menjadikan agama sebagai alat politik.

Orang yang mempunyai kepentingan politik menghancurkan sesama manusia menggunakan agama. Dua tokoh tersebut sepakat dengan Indonesia untuk menyikapi perbedaan dan belajar dari Indonesia yang mengayomi perbedaan agama, suku dan ras.

Acara itu digelar bersama Gerakan Pemuda Ansor. Organisasi di bawah NU itu mengajak untuk tidak menggunakan agama sebagai alat politik dan senjata meraih kekuasaan.

TKN Jokowi-Ma’ruf mengatakan bahwa alumni 212 sebagai bagian dari gerakan politik pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno. Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyatakan mereka akan berjuang untuk Prabowo-Sandi karena patuh pada ulama.

Ketua umum PA 212 Slamet Ma’arif mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan ijtima’ ulama yang sudah digelar.

Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Political Indonesia Political Review semua pihak hendaknya menempatkan agama pada tempat yang tepat.

Agama tidak boleh dibenturkan oleh politik. Sebab, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap agama. Belum kuatnya pemahaman digunakan oleh pihak tertentu untuk meligitimasi politik. Maka wajar, pola pikir kita yang keliru digunakan pihak tertentu untuk meligitimasi politik.

Karena agama dijadikan simbol, itu akan berbahaya. Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Beny Susetyo mengatakan bahwa saat ini telah terjadi pembelahan di masyarakat urusan politik lima tahunan. Penyebabnya ditengarai karena agama dijadikan alat politik.

Adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa politisi Islam dalam ranah demokrasi tidak sungguh-sungguh menggunakan Islam sebagai standar.

Islam sebagai agama yang sempurna sekaligus sebagai ideologi (mabda’) seolah tidak dapat digunakan sebagai ideologi oleh umat.

Selain itu, ulama rentan masuk jebakan penguasa dan dijadikan sebagai legitimasi kebijakan. Sehingga, ulama dipolitisasi untuk kepentingan penguasa dan kekuasaan.

Di sisi lain, sangat penting memberikan nasihat kepada penguasa atau pemimpin kaum Muslimin. Nasihat yang diberikan pun bukan sembarang nasihat, tapi harus berlandaskan agama. Sehingga tidak hanya sekedar koreksi, namun juga harus menyampaikan kebenaran yang seharusnya sesuai dengan Islam.

Di sinilah fungsi ulama dalam mengoreksi penguasa adalah sangat penting. Hal tersebut dikarenakan ulama adalah tokoh yang memiliki pemahaman lebih mengenai syariat Islam.

Agama adalah sebagai nasihat dalam menjalankan segala aktivitas di dunia ini. Tidak seharusnya agama dan politik dibentur-benturkan, namun agamalah dasar dalam menjalankan pemerintahan. Sudah seharusnya menggunakan agama sebagai dasar untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, karena agama telah mengatur segalanya.

Adanya kenyataan bahwa agama tidak diguanakan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan adalah menjadi tugas bagi umat Muslim untuk memperjuangkannya.

Maka sudah seharusnya umat menyadari bahwa di dalam syariat Islam, agama menjadi landasan segala aktivitas hidup kita, termasuk dalam bernegara.[MO/ad]

Posting Komentar