Oleh: Mira Susanti 
(Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)

Mediaoposisi.com-Kemeriahan pesta demokrasi telah usai. Masa depan negara berada dipundak sang jawara demokrasi saat ini. Siapakah dia?, akan ditentukan dari vote suara terbanyak. Karena itulah tabiat sistem demokrasi.

Siapa pun yang ingin menduduki kekuasaan maka carilah perhatian rakyat sebanyak-banyaknya. Sehingga  dunia perpolitikan tak hayal kita jumpai berbagai siasat jahat agar bisa menjabat. Suara rakyat adalah suara tuhan yang semula di agungkan berubah menjadi rupiah.

Harapan pemilu membawa perubahan negara  lebih baik, justru terbalik. Optimisme rakyat sebelum pemilu sangat mengebu-gebu. Kenyataannya berakhir dengan rasa pesimisme yang memilukan dan menyesakan dada. Sungguh menyakitkan saat harapan tidak lagi sesuai dengan kenyataan.

Perasaan tersebut pastinya dirasakan semua pihak yang terlibat dalam perhelatan akbar demokrasi. Bahkan sistem demokrasi di negeri ini dianggap  sudah final dan tak bisa ddiubah. Lalu  kenapa bentuk kecurangan pemilu  kerap terjadi bahkan sistematis?

Rakyat memahami bahwa pelaksanaan pemilu merupakan ajang kompetensi  bagi seluruh partai politik. Hal ini dimungkinkan untuk melahirkan sosok pemimpin bijaksana serta merakyat.

Masa jabatan 5 tahun menjadi pembuktian berhasil atau tidaknya pengurusan urusan rakyat. Ketika kesejahteraan  hidup belum dirasa, dan permasalahan negeri semakin pelik.

Rakyat semakin tercekik dengan harga yang terus naik. Maka rakyat akan menentukan sikap dan berharap adanya pergantian pemimpin. Pengorbanan segi biayapun tak tangung-tangung sampai triliyunan pun habis ditelan.

Namun pada akhirnya rakyat tetap saja merasakan kekecewaan yang amat mendalam . Bahkan hak pilih yang mereka berikan tak memilki nilai sama sekali.

Hal ini disebabkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini dinilai terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah melihat banyaknya laporan kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan suara.

"Setidaknya sepanjang 12 kali Pemilu, tidak ada yang lebih buruk dari penyelenggaraan kali ini. Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan semakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk,"

Hakekat pemilu yang merakyat akhirnya tercederai oleh buruknya pelaku kecurangan yang dilakukan oleh oknum penguasa itu sendiri. Lantas dimana kepercayaan  rakyat bisa digantungkan? Toh pada akhirnya mereka dicurangi.

Alih-alih pemilu dapat menghilangkan pilu yang membelenggu negeri selama ini justru semakin memilukan. Siapa yang mesti disalahkan,kalau semuanya berjalan sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa saat ini. Secara realita kecurangan tersebut benar-benar nyata adanya.

Fakta tersebut tidak hanya terjadi pasca pemilu saja, namun jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Berbagai strategi untuk menjatuhkan lawan politikpun sangat sadis.

Berbagai berita-berita hoax,fitnah mewarnai persaingan antar parpol dan tim sukses mereka. Panggung sandiwara pemilu demokrasi masih belum berakhir sampai saat ini. Akankah petahana tetap bertahan melalui hasil kecurangan tersebut?.

Mungkinkah harapan rakyat unggul mengalahkan petahana?. Jawabannya tentu kembali kepada hasil dari sistem penghitungan suara yang dilakukan. Meskipun 100 persen rakyat memilih ganti presiden , namun jika yang menentukan terpilih  atau tidaknya adalah sistem yang diciptakan oleh manusia.

Apa boleh dikata semua bisa dikendalikan oleh besar atau kecilnya rupiah.Seolah ingin mempertontonkan kepada seluruh rakyat betapa bobroknya sistem demokrasi saat ini.[MO/ad]

Posting Komentar