Oleh : Loly Norsandi A.Md

Mediaoposisi.com-  Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Indonesia berduka, bencana alam kembali menimpa bangsa ini. Banjir bandang yang menerjang sembilan kelurahan di kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (16/3) malam, telah memakan korban banyak dan diperkirakan terus bertambah.

Data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (18/3) pukul 15.00 WIB, mencatat 79 orang tewas dan 43 korban belum ditemukan. Lebih dari 4 ribu jiwa terpaksa mengungsi.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa telah sukses menggelar Apel Kebangsaan pada hari minggu, 17 Maret 2019. Yang dimulai sejak pagi hingga siang hari di Simpang Lima, Semarang (politik.rmol.co, 18/3/2019).

Nalar publik tercederai! Di saat musibah menimpa bangsa saya, tim Jokowi berpesta pora 18 miliar
uang negara, uang rakyat kecil untuk sebuah acara musik yang dihadiri hanya 2 ribuan orang," ujar Natalius Pinggai, Aktivis HAM. Bantuan BPBP Papua hanya 1 miliar untuk rakyat Sentani Papua, lanjutnya (politik.rmol.co, 18/3/2019).

Sebelumnya juga terjadi hal serupa. Pada Agustus 2018 lalu, untuk mengatasi gempa di Lombok dari
total kerugian Rp 8,8 Triliun, Pemerintah menyediakan dana secara keseluruhan adalah Rp 1,9 Triliun
(kompas.com, 27/08/2018).

Dilansir dari idntimes.com (3/9/2018), Dimana Indonesia menjadi tuan rumah untuk Asian Games 2018. Menteri Keuangan merincikan biaya yang digunakan untuk terlaksananya acara tersebut sejak 18 Agustus hingga 2 September 2018 yakni sekitar 25 Triliun.

UU Penanggulangan Bencana yang disahkan pada 2007 jelas mencantumkan bahwa penyelenggaraan
penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab penuh negara dalam penanggulangan bencana
yang dilakukan pada saat prabencana, saat bencana, dan pascabencana.

Pemerintah harus menjadi garda terdepan dan mampu bertanggung jawab penuh terhadap bencana
yang menimpa rakyatnya. Saatnya pemimpin negeri ini berbenah dan menunaikan amanah mengurusi
rakyat. Mampu memprioritaskan urusan manakah yang lebih penting, dan menjadikan amanah
mengurusi rakyat pada prioritas utama.

Pemerintah mestinya tak hanya menganalisis dan mengeluarkan pernyataan penyebab bencana alam
tersebut terjadi. Namun juga mengaitkannya dengan kelalaian dalam menaati hukum dan aturan Allah
SWT saat memegang tanggung jawab mengatur bangsa dan negara ini.

Telah nampak dalam kitab suci Al-Qur'an, cerita tentang kehancuran kaum-kaum terdahulu akibat
meninggalkan hukum Allah. Kisah Raja Fir’aun, penentangannya terhadap syariat Allah, kesombongannya, dan kedzalimannya terhadap rakyat, telah menjadi jalan menuju kehancuran
bangsanya.

”Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir-
balikkan bumi bersama kalian sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Ataukah kalian merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Kelak kalian akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku? Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Alangkah hebatnya kemurkaan-Ku (TQS. al-Mulk [67]: 16 -18).

Dalam Islam, telah di bahas bagaimanakah seharusnya sikap pemimpin dalam menanggulangi bencana alam. Dengan menempuh dua cara, yaitu preventif dan kuratif. Kebijakan Preventif
Kebijakan preventif ini dilakukan sebelum terjadinya musibah. Musibah merupakan qadha Allah, namun ada fenomena alam yang dapat diamati.

Pemerintah dapat menetapkan peraturan sesuai dengan hasil analisa terhadap setiap kondisi geografis tiap daerah. Dalam rangka mencegah maupun meminimalisir kerugian harta serta korban jiwa apabila terjadi bencana.

Memberikan edukasi kepada masyarakat, terkait dengan potensi bencana, bagaimana cara
menyelamatkan diri, juga bagaimana menyikapi bencana dengan benar. Kebijakan Kuratif
Kita berusaha semaksimal mungkin dengan menjaga bumi Allah dari kerusakan, juga memahami kondisi alam di setiap wilayah. Namun bencana alam tetaplah sebuah qadha Allah, yang tetap dapat terjadi sekali waktu. Sehingga Khalifah juga harus memahami langkah kuratif, ketika dan pasca bencana.

Diantaranya :

Pertama, Khalifah sebagai kepala negara tampil di televisi, radio atau sosial media untuk menyampaikan pidato yang isinya mengingatkan rakyat, agar bersabar dan ridha menerima qadha’ Allah SWT. Meminta rakyat untuk bertaubat, dan menyerukan kepada seluruh rakyat untuk menolong dan membantu korban, dan mendoakan mereka.

Kedua, Menangani korban bencana dengan bertindak cepat, bersama seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai. Selain itu, Khalifah juga melakukan mental recovery, dengan melibatkan alim ulama.

Ketiga, Negara akan menyediakan alokasi anggaran untuk menghadapi bencana, bisa dari zakat,
kekayaan milik umum, maupun yang lain. Dengan begitu, negara bisa bertindak cepat, tanpa harus
menunggu uluran tangan masyarakat.

Bahkan jika perlu, khalifah akan merelokasi penduduk ke tempat lain yang lebih aman dan kondusif.
Untuk itu, Khalifah Islamiyah akan menerjunkan tim ahli untuk meneliti dan mengkaji langkah-langkah terbaik bagi korban bencana alam. Mereka akan melaporkan opsi terbaik kepada khalifah untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional.

Semua langkah ini disusun dengan berpegang teguh pada prinsip “wajibnya seorang Khalifah melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya”.

Khalifah adalah pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pelayanan yang ia lakukan. Jika ia melayani rakyat sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan, maka ia akan mendapatkan pahala atas usaha ri'ayah nya tersebut.

Namun jika ia meninggalkan hukum Allah, mengabaikan penderitaan yang di alami oleh rakyatnya. Maka tunggulah, betapa berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan
kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka
Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (TQS. Al-A’raf : 96)

Wallahu a’lam bish shawab.[MO/ra]

Posting Komentar