Oleh: Herliana S. Pd 
(Pemerhati Sosial dan Pendidikan)

Mediaoposisi.com-Sebulan menjelang Ramadhan harga komoditas bawang-bawangan merangkak naik hingga 100 persen. Kenaikan harga bawang merah dan bawang putih ini sudah dirasakan pedagang di Pasar Segiri, Samarinda sejak seminggu lalu.

Kondisi cuaca yang ekstrem dari wilayah pemasok, diperkirakan menyebabkan harga jual bawang meningkat sejak di tingkat distributor.

Baca Juga: Usai Prabowo Kampanye di GBK, Kubu Jokowi: Yang Berpakaian Putih Itu Pendukung Jokowi-Amin

Berdasarkan pemantauan penulis di lapangan, kenaikan harga bawang merah yang biasanya Rp. 18 ribu per kilogram, tapi kini dijual senilai Rp. 30 ribu per kilogram. Bahkan, dipatok harga lebih tinggi untuk bawang merah kualitas super seharga Rp. 38 ribu per kilogram.

Seperti sudah biasa, kalau mau memasuki bulan puasa harga barang-barang  pasti naik. Pemerintah seakan tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kenaikan harga-harga pangan.

Padahal keadaan ini membuat masyarakat resah terkhusus para ‘Emak’ yang harus putar otak untuk bisa mengatur pengeluaran rumah tangga yang kian hari kian membebani.

Bisa ditebak bagaimana respon pemerintah tentang kenaikan harga-harga ini? Solusinya lagi-lagi impor! Pemerintah dalam hal ini.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Mohammad Ismail Wahab menuturkan, “Insya Allah harga untuk bawang putih tidak masalah. Ini stok importir yang dapat impor. Jadi ada beberapa importir yang masih punya stok”, tuturnya, Jumat (5/4)

Lantas apa kabar dengan swasembada pangan? Rupanya hanya sekedar slogan yang realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Untuk beras saja yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia harus impor dengan negara Vietnam.

Padahal pada masa itu petani sedang panen raya. Sisi lain para petani harus bersaing harga dengan produk impor yang harganya lebih murah. Padahal harga produksi jauh lebih tinggi disebabkan harga pupuk dan harga obat tanaman mahal.

Jika mau diurai, kenaikan harga ini ada dua sebab. Pertama, faktor kelangkaan alami yang terjadi karena gagal produksi, kemarau berkepanjangan, dll sehingga ketika barang berkurang sementara yang membutuhkan barang tersebut banyak, maka otomatis harga akan naik.

Kedua, karena penyimpangan ekonomi dari hukum-hukum syariah Islam, terjadinya ihtikar (penimbunan), hingga liberalisasi yang menghantarkan kepada ‘penjajahan ekonomi’.

Secara individu, ketika harga-harga melambung, apapun penyebabnya, seorang muslim harus tenang, tidak boleh stres hingga terguncang jiwanya. Karena Allah yang menetapkan rizki setiap hamba.

Salman bin Dinar pernah ditanya: “wahai Abu Hazim, tidakkah engkau perhatikan bahwa harga-harga melambung tinggi?”

Maka beliau menjawab: Lalu apa yang membuat engkau galau dengan hal tersebut? Sesungguhnya Yang Memberi Rizki kepada kita saat harga turun, Dia pula yang memberi rizki kepada kita saat harga-harga naik”.

Itu dari segi i’tiqad tentang rizki. Namun dari sisi hukum syariah, manusia diwajibkan untuk berusaha mengatasinya, bukan berpangku tangan melihat kenaikan harga yang menyulitkan masyarakat, apalagi menjadikan agama hanya sebagai ‘obat penenang’ yang meninabobokan umat dari perubahan.

Islam telah memberikan solusi bagaimana mengatasi kenaikan harga tersebut. Jika karena faktor alami yang menyebabkan kelangkaan barang, maka disamping umat dituntut untuk bersabar, Islam juga mewajibkan negara untuk mengatasi dengan mencari suplai dari daerah lain, tidak langsung impor jika dalam negeri masih bisa mencukupi.

Pada akhir tahun 17 H, di Madinah terjadi musim paceklik parah yang dikenal dengan sebutan ‘am ramadah, Khalifah Umar ra. mengirimkan surat kepada Amru bin al Ash, gubernur beliau di Mesir yang isinya: “

Dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, kepada Amru bin al Ash, salaamun’alaik,’amma ba’du, demi umurku wahai Amru, tidakkah engkau peduli jika engkau dan orang yang bersamamu kenyang, sementara aku dan orang yang bersamaku binasa (karena kelaparan), (kirimkanlah) bantuan!”

Kemudiam Amru membalas surat tersebut: “Kepada hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, dari hamba Allah, Amru bin al Ash, ’amma ba’du, aku penuhi seruan engkau, aku penuhi, sungguh telah ku kirim kepadamu unta-unta (dengan muatan makanan diatasnya), yang awal rombongannya akan sampai kepada engkau, sementara ujung rombongannya masih ada ditempatku, wassalamu’alaika wa rahmatullah” (Imam As Suyuthi (w.911 H), Husnul Muhadharah fi Tarikh Mishr wal Qahirah, 1/156 Maktabah Syamilah)

Jika keadaan seluruh negeri sama barulah kebijakan impor diambil dengan masih memeperhatikan produk dalam negeri.

Akan tetapi, jika melambungnya harga disebabkan pelanggaran hukum Allah, maka penguasa harus mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi.

Rasulullah saw. sampai turun sendiri ke pasar untuk melakukan ‘impeksi’ agar tidak terjadi ghabn (penipuan harga) maupun tadlis (penipuan barang/alat tukar), beliau juga melarang penimbunan (ihtikar).

Negara juga memberikan sanksi berupa ta’zir bagi para pelaku penimbunan dan penipuan sebagai efek jera agar kejadian ini tidak terulang.

Kebijakan mematok harga juga tidak dibenarkan dalam Islam. Pandangan ini sepintas benar, meski faktanya tidak.

Dengan mematok harga, memang harga bisa stabil pada waktu tertentu, tetapi cara ini justru menyebabkan terjadinya inflasi. Karena pematokan harga ini mengurangi daya beli mata uang.

Karena itu, Islam mengharamkan negara untuk mematok harga. Harga justru oleh Islam dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, supplay and demand.

Ketika zaman Nabi, saat harga barang-barang naik, para sahabat datang kepada Nabi saw. meminta agar harga dipatok. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Nabi, seraya bersabda, “ Allah lah yang Dzat Maha Mencipta, Menggenggam, Melapangkan rizki, Memberi rizki, dan Mematok harga” (HR. Ahmad dari Anas).

Ketika Nabi mengembalikan kepada mekanisme pasar, bukan berarti negara kemudian sama sekali tidak melakukan intervensi. Hanya saja, tentu intervensinya bukan dengan mematok harga, namun dengan cara lain.

Cara yang tidak merusak persaingan di pasar yaitu supplay and demand. Inilah yang bisa dilakukan oleh negara Khilafah dengan sistem ekonomi islamnya.[MO/ad]

Posting Komentar