Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-"Kalau dulu, (kerajaan) Sriwijaya dulu Buddha, Pajajaran Hindu, baru sekarang Islam dengan yang lainnya. Masa harus negara Islam, yang lain diusir. Kita kan Pancasila," Ryamizard, (24/04).

Menhan kita ini setali tiga uang dengan Hendropriyono, tak paham beda ideologi dengan bentuk pemerintahan. Khilafah itu sistem pemerintahan Islam, bukan ideologi. Khilafah, menerapkan ideologi Islam.

Kalau membahas khilafah itu padanannya Kerajaan, Republik, Kekaisaran, Imperium, Monarki Konstitusional, itu baru aple to aple. Bukan mempertentangkan dengan Pancasila.

Khilafah itu sistem pemerintahan Islam, UU nya syariat Islam, sumber hukumnya Al Quran dan As Sunnah, Kepala Negara dan Kepala Pemerinyaannya disebut Khalifah, cara memilih pemimpinnya dengan baiat. Ketika Khalifah meninggal, atau terhalang untuk melaksanakan tugasnya, atau dimazulkan karena kemaksiatan berupa penampakan kekufuran yang nyata, maka umat Islam memilih calon Khalifah pengganti, kemudian membaiatnya.

Sejak dibaiat, Khalifah resmi menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejak di baiat, Khalifah langsung menerapkan Al Quran dan As Sunnah untuk mengelola negara dan pemerintahah, sekaligus mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru alam.

Kalau kerajaan, itu kepala negara dan kepala pemerintahannya seorang Raja atau Ratu. Hukum diadopsi dari sabda Ratu, maka dikenal Sabda Pandita Ratu. Qoul Raja adalah hukum.

Jika raja meninggal atau terjangkit sakit parah, sehingga terhalang menjalankan pemerintahan, sang Raja menunjuk putra mahkota. Setelah putra mahkota diangkat menjadi Raja, barulah resmi terjadi peralihan kekuasaan.

Monarki konstitusi agak unik, kepala negaranya Raja atau Ratu, kepala pemerintahannya perdana menteri. Hukum negara diadopsi dari UU rakyat, melalui wakilnya di parlemen.

Jabatan Raja atau ratu diwariskan melalui putra mahkota, sementara perdana menteri dipilih oleh wakil rakyat di parlemen. Ketika perdana menteri meninggal, atau dimazulkan, atau habis masa jabatannya, maka parlemen selaku wakil rakyat memilih penggantinya.

Kekaisaran atau imperium, itu dipimpin oleh seorang raja atau kaisar. Sama seperti kerajaan, sistem peralihan pemimpin bagi Raja atau kaisar itu melalui pewarisan putera mahkota.

Negara Rebublik, itu menganut sistem demokrasi dimana suara rakyat dijadikan sumber UU. Kepala negara dan kepala pemerintahannya disebut Presiden, kadang dipilih langsung namun Adapula yang dipilih melalui parlemen. Makanya, ada yang disebut Republik presidensial ada juga yang disebut Republik parlementer.

Semua negara, baik berbentuk kerajaan, monarki konstitusi, kekaisaran imperium, Republik, bahkan hingga khilafah, itu dibentuk untuk semua agama dan semua suku bangsa.

Didalam kerajaan, warga negaranya tidak selalu hanya satu agama. Ada Islam ada juga non Islam, seperti kerajaan Arab Saudi, Atau Kerajaan Yordania.

Negara monarki konstitusi juga demikian, kekaisaran juga sama. Di Inggris maupun di Jepang, warga negaranya tidak hanya satu agama, tetapi berbagai agama.

Negara Republik juga demikian, di Republik Islam Iran sekalipun didalamnya juga memuat beberapa agama. Republik Mesir, Pakistan, Afghanistan, hingga Republik Indonesia, itu warga negaranya berbagai macam. Ada Islam, ada juga non Islam.

Nah, Daulah Islam yang dipimpin Kanjeng Nabi SAW di Madinah dahulu, itu juga Multi agama. Ada Islam, ada Yahudi (diwakili tiga Bani besar, Qoinuqo, Nadhir, Quraidzah), bahkan ada juga kaum musrik (penyembah berhala dan penyembah api).

Negara khilafah yang diwariskan Nabi SAW kepada para sahabat, yang pernah dipimpin Abu Bakar RA, Umar RA, Usman RA, Ali Karomallhu Wajhah, Bani Umayah, Bani Abasiyah hingga Bani Usmani, itu warga negaranya juga beragam. Bahkan, ketika pemerintahan Umar bin Khatab RA, asy Syam (Palestina) dahulu adalah tempat paling nyaman bagi tiga agama samawi (Islam, Yahudi dan Kristiani).

Di zaman periode Umar RA tiga agama Samawi hidup rukun, tenteram dan damai. Daulah khilafah memberikan keadilan dan pelayanan kepada semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan.

Semua warga negara khilafah memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama untuk hidup bersama sebagai warga negara khilafah. Mereka, semua bahu membahu untuk memajukan negara dan menjaganya dari serangan musuh.

Begitulah Pak Menhan, jadi kalau khilafah tegak di bumi nusantara ini, bukan berarti orang yang beragama Hindu, Budha, Kristen, Yahudi, Konghucu bahkan penganut kepercayaan diusir. Tidak begitu Pak Menhan.

Mereka semua mendapat jaminan kebebasan untuk memeluk akidah dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Negara khilafah tidak akan memaksa mereka masuk Islam, bahkan negara akan melindungi mereka untuk beribadah, dari segala gangguan.

Hanya untuk urusan publik, semua warga negara khilafah baik yang beragama Islam maupun non Islam itu wajib tunduk pada hukum syariat Islam. Setiap pelanggaran syariat akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam.

Dan Pak Menhan, jangan menuduh khilafah yang memecah belah. Justru demokrasi biang keroknya, lihat saja hari ini. Pemilu demokrasi membelah rakyat kita, bahkan memangsa korban. Puluhan petugas KPU atau KPPS meninggal dunia menjadi tumbal sistem demokrasi.

Satu lagi Pak Menhan, kalau hari ini khilafah dibahas di sekolah, Ponpes, perguruan tinggi, itu biasa. Di sekolah, khususnya sekolah agama khilafah itu menjadi pelajaran bab fiqh siyasah. Di pondok pesantren, lebih mashur. Para ulama mahzab baik syafii, maliki, Hanafi hingga Hambali itu semua membahas bab khilafah atau imamah. Jadi kalau khilafah dibahas di Ponpes, ya biasa aja keles.

Justru menurut saya Anda yang kurang piknik. Membahas khilafah tanpa ilmu, dan membulinya hingga menuduhnya tanpa argumentasi. Justru saat ini, umat Islam selayaknya membahas khilafah sebagai alternatif sistem, setelah kapitalisme demokrasi gagal menyejahterakan negeri ini. [MO/vp].

Posting Komentar