Oleh: Arlianah 
(Mahasiswi STEI Hamfara)

Mediaoposisi.com-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mewacanakan penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menindak para penyebar hoaks. Sebab, dia menilai hoaks yang kerap beredar telah menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat.

Menurutnya hoaks tersebut telah serupa dengan aksi teror, seperti yang terjadi terkait pemilihan presiden (pilpres) atau pemilu 2019. "Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS (tempat pemungutan suara), itu sudah terorisme. Untuk itu maka kami gunakan UU Terorisme," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/3).

Mendengar pertanyaan diatas, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun ikut bersuara dengan memberikan pernyataan

"Saya belum menemukan dalilnya, saya cari-cari teroris itu kan satu tindakan kekerasan yang membuat orang takut korbannya, masyarakat umum membahaya jiwa dan sebagainya," kata beliau dalam diskusi Aliansi Anak Bangsa untuk Indonesia di Hotel Treva, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/3).

Begitulah keadaan negeri saat ini. Mengkait-kaitkan segala kondisi untuk membuat suatu framing atau bahkan menguatkan framing sebelumnya.

Dikatakan bahwa mencengah orang untuk datang ke TPS adalah bentuk tindakan terorisme yang bisa dijerat hukuman pidana. Dilain sisi, kedua hal tersebut tidak ada kolerasinya.

Mengenai datang atau tidaknya masyarakat ke TPS untuk memberikan suara, itu merupakan hak masing-masing warga negara, adapun ada yang tidak ingin datang, itu merupakan pilihan yang diputuskannya yang sudah pasti memiliki alasan.

Melihat kondisi hari ini, wajar saja apabila masyarakat banyak yang sudah enggan untuk memberikan suara untuk penentuan pemimpin negara. Pasalnya, hal yanh tidak diinginkan pada rakyat selalu terjadi dan terulang.

Begitu manisnya janji calon pemimpin negeri yang dilontarkan sebelum terpilih, namun saat terpilih justru rakyat dipaksa menangis dan menerima lapang dada kedholiman yang terjadi.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan justru bertentangan dengan kebutuhan rakyat, berbagai harga yang harus dibayar dalam memenuhi kebutuhan justru menyulitkan rakyat untuk mengaksesnya, dan berbagai kesengsaraan lainnya yang dihasilkan akibat penerapan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Salahkah rakyat apabila lelah dengan semua itu?  Berkomentarpun sudah tidak diterima, suara dibungkam, kritis di persekusi.

Adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasa baik hari ini maupun nantinya adalah ancaman bagi mereka sehingga berbagai upaya dilakukan untuk membendung arus kesadaran tersebut.

Melihat opini anti pancasila dan NKRI dengan labeling Radikal, ekstrimis dan teroris tidak membuat rakyat takut, maka penggunaan jeratan hukum yang lebih keras pun diluncurkan.

Keluarlah pernyataan pelaku hoax seperti pernyaan diawal tadi akan dijerat UU terorisme,  rakyat yang golput akan dikenai UU ITE. Hal ini semakin memperlihatkan kepanikan rezim dalam menghentikan aspirasi rakyat yang semakin cerdas.

Disisi lain, saat pendukung rezim memproduksi hoax, jangankan menyentuh jeruji besi, pengaduan terhadap mereka pun tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak kepolisian dan peradilan.

Namun apabila oposisi dianggap melakukan hoax, mereka langsung dipersekusi dan dijatuhkan hukuman yang berat. Jeratan UU ITE telah memakan banyak kalangan oposisi atau pihak yang kritis pada rezim.

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan, harusnya petaha mengevaluasi diri serta kepemimpinan  selama memimpin negeri ini, sudahkah menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya atau justru jauh dari idealiasme penguasa yang baik?

Bukan semakin memperlihatkan ketamakan tahta demi mempertahankan kekuasaan hingga menghalalkan segala cara, khususnya mengorbankan rakyat yang menginginkan perubahan pada negeri untuk menjadi lebih baik. Negeri ini butuh solusi bukan hanya sekedar janji yang menguntungkan pihak yang berkoalisi.[MO/ad]

Posting Komentar