Oleh : Punky Purboyowati S. S
(Komunitas Dakwah Bil Qolam)

Mediaoposisi.com- Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Kekayaan alamnya merupakan potensi yang tak ada habisnya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia dijuluki sebagai surga dunia terutama bagi para investor. Bila dilihat dari potensi dan peluang, Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan.
Disamping kondisi sosial politik yang kondusif (bebas dari konflik) dan kenyamanan iklim yang dimiliki, menjadi pilihan utama bagi investor untuk berinvestasi. Karenanya Indonesia merupakan negara yang tepat untuk menjadi target investasi dibandingkan dengan negara lainnya.
Namun bagaimanakah bila investasi yang berkembang di Indonesia, justru menimbulkan ancaman baik secara politik, ekonomi, dan keamanan, terlebih mengancam kedaulatan negara. Hal inilah yang pernah disinggung pada debat pilpres yang ke-4 beberapa waktu lalu tentang pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional.

Prabowo Subianto mengatakan, anggaran pertahanan harus ditingkatkan sebab Indonesia saat ini rentan terhadap ancaman dari luar. Menurutnya, ia akan mendongkrak anggaran pengeluaran militer agar bisa mempersiapkan pasukan bersenjata Indonesia melawan ancaman dari luar. Sedangkan Kandidat Jokowi mengatakan perang di masa depan akan bertempur menggunakan teknologi. Kedua kandidat Pilpres 2019 itu juga memiliki pendekatan yang berbeda tentang kontrol negara terhadap pelabuhan-pelabuhan, bandara, dan sumber daya alam. (matamatapolitik.com/31/3/19).

Untuk itu perlu ditelusuri keberadaan Investor yang masuk ke Indonesia apakah dapat membawa pada kemajuan bagi perekonomian suatu negara ataukah sebaliknya. Apalagi kebijakan negara 'mengharuskan' untuk membuka diri bagi negara lain, sebab bentuk kerjasama dengan perusahaan besar (korporat) bernilai lebih manakala korporat turut andil dalam mengelola potensi alam serta Sumber Daya Manusia. Bisa dibayangkan bagaimana jika semuanya mereka yang mengelola.

Sedikit demi sedikit atas nama investasi lama-lama menuju liberalisasi. Tak heran bila pulau-pulau kecil yang memiliki pesona alam yang indah, dijual oleh para pejabat yang serakah. Alhasil, penguasa tidak lagi memikirkan bagaimana mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya sebab sudah tergantikan oleh perusahaan besar baik berkenaan dengan gaji dan biaya produksi.
Karenanya wajar bila rakyat sendiri menjadi korban, sebab keuntungan sebagian besar diraup para kapital. Ironisnya lagi, negara tetap menjadi penghutang setia kepada negara yang berinvestasi meskipun telah berganti presiden dan menteri.

Dampaknya memang tidak terlihat secara kasat mata, namun dapat dirasakan hanya pada segelintir orang yang dapat mengindera peliknya masalah ekonomi yang beruntut pada investasi diberbagai bidang. Dari sisi ekonomi, adanya perusahaan rintisan digital (start up) yang tumbuh pesat menjadi trend dan terus berkembang hingga kini.
Namun keberadaannya hanya menjanjikan keuntungan besar bagi kapitalis. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang ada sejatinya hanya dirasakan para pemodal. Adapun dalam bidang pariwisata, terdapat daerah yang diklaim dapat menyumbang besar terhadap potensi alamnya. Pesona alam serta suhu panas yang memikat, menjadikan Indonesia peringkat ketiga sebagai negara tersantai.
Namun dengan peringkat itu, membuat Indonesia seolah 'terbuai' ditengah problem rakyat yang belum tuntas. Dalam bidang pertambangan dan hasil alam, Freeport di Papua salah satunya menjadi penyumbang terbesar, ironisnya diperuntukkan bagi para investor. Karenanya wajar investor asing memperpanjang kontrak kerjasama dengan Indonesia hingga kini.
Terlepas dari berbagai sisi negatif yang sering diberitakan, namun keberanian perusahaan di tengah-tengah kondisi Papua yang secara sosial politik masih terkategori rawan, justru menjadi celah bagi investor untuk menanamkan investasinya. Meskipun jumlah miliaran dollar yang dikeluarkan untuk membangun kompleks perkantoran dan perumahan yang terisolasi dari “dunia luar” menjadikan pertambangan sebagai investasi yang sangat menjanjikan.
Namun alih-alih dapat mensejahterakan masyarakat Papua, justru dibalik Papua tersimpan konflik yang tak kunjung usai baik antara keberadaan orang asing dan para suku setempat. Sungguh menyedihkan. Ini semua dampak dari pemikiran kapitalisme yang rusak.

Karenanya jika keberadaan para investor tidak dapat memajukan perekonomian Indonesia yang adil dan makmur, mengapa Indonesia masih membuka diri bagi para investor asing. Hal ini justru menjadi problem besar bagi negara yang ingin bangkit dan mandiri.
Karenanya dibalik investasi ada bahaya yang mengancam terutama terhadap keutuhan wilayah kedaulatan negara. Maka sudah seharusnya menolak dan melepaskan diri dari berbagai investasi yang penuh ilusi. Beralih pada Indonesia yang berdaulat dengan membangun kedaulatan yang hakiki berdasarkan aturan ilahi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, investasi berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Karenanya pemerintahan Islam akan mengontrol setiap jenis perdagangan yang masuk ke wilayah negara Islam. Jika perdagangan seperti investasi yang berbuntut bunga, maka jelas hal ini diharamkan.
Sebab bila investasi yang digunakan untuk mengolah barang atau jasa dengan mekanisme dan sistem yang diharamkan serta didominasi oleh asing yang notabene tidak memihak pada kepentingan rakyat, maka investasi tersebut menjadi haram. Karenanya ini harus ditolak. Sebab berkaitan dengan mempertahankan kedaulatan negara yang tidak boleh dirusak dan tidak boleh diberikan sejengkalpun kepada penjajah asing.

Oleh karena itu Islam memiliki cara tersendiri dalam memperoleh pemasukan negara dengan sistem ekonomi Islam yang dikelola secara benar dan konsisten. Melalui Kas negara (Baitul Maal) dari Negara Islam (Khilafah) akan menyimpan hasil dari pengelolaan sumber daya alam, sektor pertanian, kharaj, dan sektor lainnya.
Lalu hasilnya akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan secara gratis, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, air, telpon, dan lainnya).
Juga membiayai industri berat seperti industri persenjataan,  industri baja dan sebagainya, dan proyek besar seperti bendungan dan jaringan telekomunikasi diseluruh negeri, kredit bebas bunga untuk menggerakkan ekonomi rakyat serta bantuan negara bagi rakyat yang memerlukan. Rakyat dibebaskan dari pajak dan pungutan liar. Semua itu dapat direalisasikan negara tanpa harus melibatkan investasi asing.
Firman Allahu Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (yaitu selain kaum Muslimin); (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi". [Ali Imran 3: 118].
Wallahu a'lam bisshowab [MO/ra]

Posting Komentar