Oleh: Ani Herlina

Mediaoposisi.com-Tantangan ketahanan menjadi isu yang hangat di perbincangkan oleh dunia saat ini. Dipicu dengan pemanasan global dan perubahan iklim, menjadikan musim hujanpun tidak menentu. Dan ini tentunya menjadi ancaman bagi para petani yang sumber pengairan sawahnya sangat bergantung pada guyuran air hujan.

Ketergantungan pada iklim yang semakin tidak menentu ini, tentunya akan menjadi ancaman juga untuk ketahanan pangan baik skala nasional maupun global.
Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling mendasar, yang ketersediaannya harus tetap di jaga.

Namun dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat  tentunya membutuhkan  banyak ketersediaan pangan yang cukup.Untuk itu butuh upaya ekstra dari pemerintah agar ketersediaan pangan tetap stabil.

Beralihnya fungsi  lahan pertanian menjadi lahan  industri yang terjadi saat ini, menyebabkan menyusutnya lahan pertanian,  serta perubahan iklim dan bergantungnya manusia pada satu jenis makanan pokok akan menyebabkan krisis  bahan pangan.

Dan krisis pangan ini menjadi sumber permasalahan terjadinya  fluktuasi haraga di negri ini, terutama menjelang Ramdahan dan perayaan hari-hari besar lainnya.

Kerusakan tanah yang terjadi pada area yang luas dengan penggunaan pestisida yang tidak bijak juga ikut menjadi penyumbang bagi lemahnya ketahanan pangan negri ini.

Seperti yang di katakana oleh Senior Expatrite Tech Coorperation Aspac FAO, Ratno Soetjiptadie, dalam diskusi terbatas bertema Produktivitas Padi Versus Importasi Beras, Ada Apa?” yang di selenggarakan oleh Forum Wartawan Pertanian Di kantor pertanian pada tahun 2018.

Dia memperkirakan , sekitar 69% tanah Indonesia dikategorikan rusak parah lantaran penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan.

Selain itu, katanya, rendahnya sentuhan teknologi oleh petani, lantaran minimnya ilmu pengetahuan. Petani tidak dapat mengukur Ph tanah atau obat-obatan apa saja yang digunakan. Petani juga tidak bisa memilih benih unggul.

Indonesia adalah Negara terpadat ke empat penduduknya di dunia, maka swasembada pangan adalah suatu hal yang dipikirkan oleh pemerintah secara serius. Jika tidak maka Indonesia akan sangat tergantung pada Impor dan akibatnya akan banyak petani yang di rugikan dan berdampak negatif  pada perekonomian nasional.

Ketersediaan pangan harus senantiasa tersedia, dengan harga yang cukup terjangkau di masyrakat. Agar pangan  ketersediannya selalu cukup di setiap waktu, maka hal pertama bagi pemerintah adalah  melakukan pemberdayaan para petani, dan  membekali mereka ilmu pertanian yang mengikuti perkembangan zaman.

Selain itu mengsubsidi harga  pupuk dengan harga yang cukup terjangkau. Tidak ada lagi permainan para tengkulak yang bisa memainkan harga di saat para petani menghadapi musim panen.

Pemerintah juga harus menyediakan sumber makanan pokok alternatif agar masyrakat tidak tergantung hanya pada satu makanan pokok, seperti nasi. Selain itu agar ketersediaan pangan  tetap stabil adalah pembangunan infrastruktur yang memadai.

Bank Dunia dalam proyeksi ekonomi Global sudah mengingatkan agar mewaspadai kenaikan harga pangan yang di akibatkan oleh ganguan iklim. Food Agriculture Organization ( FAO ) dalam laporannya menyebutkan beberapa Negara akan terkena krisis  pangan seperti Indonesia, China dan India. Dan upaya pemerintah adalah terus mengupayakan kebutuhan pangan untuk rakyat senantiasa terpenuhi tanpa tergantung pada Negara lain.

Solusi ketahanan pangan dalam islam.

Islam adalah agama yang sangat sempurna. Negara dalam pandangan islam harus mampu mengurus keperluan umat. Termasuk menjamin ketersediaan barang pokok dengan harga yang terjangkau.

Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam politik Ekonomi Islam, Pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian pedagangan, dan tenaga manusia.

Dalam Negara khilafah menurut al Maliki, pertanian mutlak adanya agar potensi dan kekuatan Khilafah bisa digali dalam rangka menciptakan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri sebagai wujud dari ri’ayati su’unil ummah ( memelihara dan mengatur urusan umat ) dan politik pertanian merupakan kebijakan  pertanian untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi.

Dalam islam Negara harus mampu menjalankan politik pertanian dan politik indrustri yang sesuai tuntutan syara untuk tercapainya kemandirian ekonomi. Sebab penguasaan dua pilar perekonomian ini sangat menentukan kekuatan ekonomi nasional  dari segi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan pasokan alat-alat pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan pasokan mesin-mesin pabrik dan industri.

Oleh karena itu kebijakan pangan dalam Negara islam harus di jaga  dan tidak ada ketergantungan pada impor adgar  tidak ada dominasi dan dikte dari Negara asing yang akan mengancam kedaulatan Negara.[MO/ad]

Posting Komentar