Oleh: Mira Susanti
(Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)

Mediaoposisi.com- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bicara cara untuk mengentaskan korupsi di sektor politik.
Ada pendekatan berbeda yang bakal dilakukan jika jagoan mereka menang nanti. Jubir TKN Budiman Sudjatmiko mengatakan korupsi politik bisa dicegah dengan peningkatan kualitas parpol. Negara, menurutnya, harus mengambil alih sebagian tanggung jawab peningkatan kualitas parpol itu.
Sementara itu, Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said mengatakan korupsi politik dapat dicegah dengan reformasi 3 cara. Adapun yang direformasi, menurut Sudirman, ialah orang-orangnya, struktur, dan budaya. (news.detik.com)
Bagaimana itu bisa terjadi ?
Perayaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu 5 tahunan sungguh menarik perhatian seluruh elemen masyarakat. Baik ditingkat daerah maupun pusat semua berlomba-lomba ingin mengambil kesempatan tersebut.
Yang namanya pesta tentunya membutuhkan kantong-kantong dana yang besar untuk memenuhi segala kebutuhan masing-masing partai. Mulai dari atribut,kampanye, kunjungan sana sini ,kalau tidak menang siapa yang akan menganti rugi segala kerugian tersebut.
Sehingga disinilah  sebagian partai mencari celah untuk berlaku curang alias korupsi uang rakyat dengan berbagai alasan.
Meskipun mereka yang terlibat dalam situasi politik saat ini menjelaskan bahwa ia berasal dari parpol yang bersih anti korupsi namun pada akhirnya tertangkap tangan oleh pihak Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) karena tersangka secara nyata memiliki kasus jual beli jabatan.
Selang beberapa berikutnya ada anggota parpol yang sengaja melakukan penyediaan dana 8 miliar dalam amplop dari hasil korupsi  untuk serangan fajar mendekati pemilu nanti.
Maka tingginya biaya pemilu meniscayakan jurang dalam korupsi bisa di hilangkan. Karena sistem didalamnya pun juga rusak secara sistematis.

Tepat sasaran kah ?
Upaya  usulan masing-masing tim sukses  01 dan 02 kini menjadi perbincangan mengingat  budaya korupsi semakin mengila. Adanya keterlibatan peran negara dalam membiayai setiap parpol yang ada justru semakin menguras bak APBN  tentunya ,sementara pemasukan negara sendiri 75% dari Pajak masih kurang.
Untuk memenuhi anggaran disetiap sektor saja negara harus menutupi dari pinjaman luar negeri. Lalu bagaimana mungkin itu bisa sepenuhnya ditanggung oleh negara dalam kondisi saat ini, yang ada justru negara akan semakin di lilit oleh hutang lagi dan lagi. Apakah negara akan mampu mengurusi puluhan partai yang ada?.
Usulan yang kedua dari sisi perbaikan orang-orangnya,struktur dan juga budaya. Ini juga merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Namun masih perlu ketegasan dan kejelasan perbaikan dari segi apa dan dimananya.
Disamping masyarakat memahami bahwa orang- orang yang dipilih berdasarkan hasil demokratisasi pemilu. Kemudian struktur dan budayanya pun sudah jelas berdasarkan paham demokrasi itu sendiri sesuai dengan UU yang berlaku. Lalu sebenarnya apa yang menjadi biang dari korupsi politik itu sendiri?.

Akar masalah
Korupsi marak terjadi karena ketidak tegasan hukum yang berlaku di negeri ini. Sekalipun mereka adalah pejabat negara yang notabenenya adalah wakil rakyat justru mereka pelaku terbesarnya.
Karena ketika mereka mencalonkan diri menjadi wakil rakyat mereka harus mengeluarkan dana ratusan juta bahkan miliaran sementara gaji yang mereka peroleh tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan.
Sehingga disinilah kran korupsi terbuka lebar ketika mereka telah menduduki jabatan yang mereka inginkan. Dalam prinsip ekonomi kapitalis No Free Lunch (tidak ada makan siang gratis) . Bahkan mereka rela membeli jabatan tersebut demi ingin berkuasa  ketika menjabat mereka berubah menjadi jahat.
Politik  yang sering dipahami oleh sebagian besar masyarakat adalah bahwa politik itu identik dengan perebutan kekuasaan dalam artian siapa yang kuatlah yang dapat berkuasa. Politik juga dianggap kotor karena menghalalkan segala cara agar bisa mengalahkan lawan politiknya.
Lalu politik seperti apakah yang bisa mengatasi  korupsi politik itu sendiri?
Bicara Solusi
Oleh sebab itu maka perlu ada pelurusan makna poltik yang sesungguhnya oleh masyarakat. Sehingga ketika  berkuasa tidak hanya menginginkan kekuasaan semata tapi tidak menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.
Ketika seseorang bercita-cita mulia sudah pasti diminta pergorbanan,baik dari sisi harta bahkan nyawa. Nah untuk mengwujudkan sebuah parpol yang bersih dan jujur maka  anggota-anggota partai memiliki kesadaran yang kuat ketika melibatkan diri dalam parpol tersebut sehingga dia tidak mudah berpaling dari tujuan awalnya.
Kalau sesorang itu hanya di motivasi karena tujuan kemaslahatan materi dan kekuasaan maka yang ada justru dia akan mencari maslahat yang lebih besar sehingga peluang menjadi kutu loncat itu sangat besar.
Maka negara sebagai pelaksana hukum harus memberikan sanksi hukum yang tegas bagi setiap pelaku korupsi agar mereka tidak menghalalkan segala cara. Jikalau tujuan berkuasa dari rakyat,untuk rakyat dan oleh rakyat tentunya mereka akan menempuh jalan yang lurus. Dengan begitu kran korupsi dinegeri ini bisa ditutup rapat-rapat [MO/ra]

Posting Komentar