Oleh : Ika Nur Wahyuni

Mediaoposisi.com-Pada tahun 2011 pernah menampilkan headline berjudul, “Negara Menuju ke Arah Kleptokrasi.” Ungkapan ini sangat tepat untuk kondisi saat ini.

Berbagai  kasus korupsi di berbagai level begitu marak. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh para pejabat negara di tingkat pusat hingga daerah, bahkan dipraktekan secara sempurna oleh para wakil rakyat yang tentu merupakan pilar demokrasi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat 911 pejabat Negara/pegawai swasta melakukan tindak pidana korupsi sepanjang 2004-September 2018. Dan para anggota dewan menduduki tempat  tertinggi dalam kasus ini yaitu sebanyak 229 kasus.

Sebut saja kasus Ketua DPR RI Setyo Novanto di tahun 2018. Dan kasus  terbaru adalah OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan KPK pada bulan Maret yang menyeret Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota DPR serta TKN Capres-Cawapres Paslon 1  yaitu Romahurmuziy.

Pasalnya, kleptokrasi sesungguhnya tidak sekedar ditunjukkan oleh perilaku korup para pejabat atau wakil rakyat. Kleptokrasi justru melekat dalam sisitem demokrasi yang memang selalu didominasi oleh kekuatan para pemilik modal yang kemudian selalu sukses “mencuri” kedaulatan rakyat atas nama demokrasi.

Cacat Bawaan Demokrasi
Secara teori, inti atau substansi demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Disinilah akar permasalahan dan cacat bawaaan demokrasi.

Klaim bahwa segala keputusan hukum selalu didasarkan pada prinsip suara mayoritas rakyat, namun dalam prakteknya parlemen sering dikuasai oleh segelintir elit politik, para pemilik modal, atau keduanya. Suara mayoritas yang dihasilkan hanyalah cerminan dari suara minoritas bukan suara rakyat, inilah yang disebut tirani minoritas.

Ini dapat dilihat dari lahirnya berbagai Undang-Undang yang tidak memihak pada kepentingan rakyat. Di Indonesia lahirnya UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, atau UU BHP dll merupakan bukti nyata keberpihakan kepada pemilik modal. Sadar atau tidak teori demokrasi sering dikalahkan dengan aktualitasnya. Maka muncullah kekuasaan yang bertumpu pada ketiranian dan teror.

Substansi Demokrasi
Secara teori, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam ungkapan lain, menurut International Commision of Jurists dalam konferensinya di Bangkok, perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

Namun itu hanya ada dalam tatanan teori, dalam prakteknya yang sering berlaku adalah hukum besi oligarki dimana sekelompok penguasa bekerjasama untuk menentukan kebijakan politik sosial dan ekonomi negara tanpa mengindahkan aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Amerika Serikat yang membanggakan diri sebagai negara paling demokratis di dunia dan pejuang HAM yang hebat ternyata juga menyimpan borok demokrasi. Senator AS Paul Findley dalam bukunya Deliberate Deception:

Facing the Facts about the US-Israeli Relationship membongkar dominasi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalam tubuh Kongres AS. Disebutkan dalam bukunya bahwa tidak seorang pun calon presiden AS yang bisa duduk di kursi kepresidenan tanpa mendapat restu dari AIRPAC. 

Sejarah telah membuktikan bahwa demokrasi yang diklaim AS hanya dijadikan alat untuk mengintervensi sekaligus menundukan negara lain. Inilah yang dilakukan AS atas Dunia Islam, bukti yang terpampang nyata khususnya di Irak dan Afghanistan.

Salah satu alasan AS menyerang dan menduduki kedua negara itu adalah “alasan luhur: demokratisasi.” Sungguh ironis demi sebuah alasan luhur AS menggunakan cara yang sangat jauh dari demokratis.
Adakah Negara Demokrasi?

Indonesia pernah menyandang predikat sebagai “jawara demokrasi”. Mantan Presiden AS Jimmy Carter memberikan apresiasi positif terhadap demokrasi di Indonesia. Bahkan suksesi  demokrasi di negeri berpenduduk mayoritas muslim ini, meyakinkan sejumlah akademisi politik ternama seperti Liddle dan Hefner yang memberikan pernyataan bahwa Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi sebuah negara demokrasi.

Dengan teori dan praktek demokrasi yang sangat kontradiktif, adakah tipikal negara demokrasi? Bagi seorang muslim pertanyaan tadi penting untuk dijawab. Karena demokrasi kini telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan politik kaum muslim di seluruh dunia.

Bahkan sebagian sangat bangga menjadi bagian dari demokrasi. Ironisnya, pada saat yang sama mereka menolak wacana maupun hal-hal yang berhubungan dengan syariah Islam. Apabila melihat realitas sekarang ini mustahil menemukan negara yang benar-benar demokratis. Baik itu AS dan Eropa sebagai kampiun demokrasi ataupun Indonesia yang didaulat sebagai jawara demokrasi.

Klaim dari negara pengusung demokrasi bahwa demokrasi menjamin kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, memberikan garansi kebebasan dan persamaan, serta menawarkan kemajuan dan keadaban hanyalah dusta belaka.

Realitasnya, di Indonesia dan negeri-negeri Muslim demokrasi melahirkan keterpurukan di berbagai bidang  kehidupan baik ekonomi, pendidikan, sosial, hukum/keadilan. Di AS dan Eropa sendiri, demokrasi melahirkan ketidakberadaban, bahkan melahirkan perilaku hewani dan menghilangkan nilai-nilai insaniah.

Dalam praktek demokrasi di Indonesia sang jawara demokrasi, tak lebih hanya “negara kleptokrasi”, negara yang dikuasai para maling. Yang berkuasa di Indonesia hanya para pemilik modal dan segelintir orang bermental maling.

Merekalah yang telah mencuri dan merampas kedaulatan rakyat, mengubahnya menjadikan kedaulatan elit wakil rakyat, elit politik, dan para pemilik modal. Secara faktual, negara demokrasi ideal hanyalah sebuah ilusi yang tidak akan pernah bisa menjadi nyata.

Posting Komentar