Gambar: Ilustrasi
Oleh: Hermin Setyoningsih, A.Md.Keb.
(Praktisi Kesehatan)

Mediaoposisi.com-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam undang-undang hukuman mati yang dibuat oleh Brunei Darussalam bagi para pelaku zina dan homoseksual. PBB menyebut, kebijakan ini kejam dan tidak manusiawi (Merdeka.com, 2/4/19). Bahkan dikutip dari Al Jazeera, UU tersebut juga menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Langkah-langkah kontroversial itu merupakan bagian dari undang-undang hukum pidana baru oleh Kesultanan Brunei yang akan dilaksanakan pada Rabu 3 April 2019.

Kecaman luas dari berbagai pihak, di tingkat global, telah menghujani Brunei dalam beberapa hari terakhir. Kepala urusan HAM di PBB, Michelle Bachelet, turut mendesak pemerintah Brunei untuk menghentikan berlakunya KUHP baru yang "kejam" tersebut.

Berbeda negara, seperti yang dilaporkan oleh Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) bahwa setidaknya 10 anak tewas dalam serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat pada Sabtu (23/3/2019) di Afghanistan. Dengan dalih memerangi pasukan Taliban, warga sipil yang tidak berdosa menjadi korban dan menghancurkan banyak bangunan. Sampai sekarang adakah kecaman PBB kepada AS yang melanggar HAM atas tindakannya pada warga Afghanistan?

Itu hanya salah satu dari banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dikecam dan diberi sanksi oleh PBB  seperti terhadap Israel atas serangannya pada warga Palestina di Gaza. Kemudian, pembantaian muslim Mali, dan masih banyak kasus lain. Mengapa itu semua terjadi?

Sejatinya itu adalah bukti nyata, bahwa PBB memiliki standar ganda dalam menyikapi apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran HAM. Nampak nyata di depan mata kita sebagai muslim, jikalau itu persoalan yang menyangkut umat Islam dan penerapan syariat Islam mereka marah dan tidak terima dengan mengatasnamakan pelanggaran HAM. Padahal, umat Islam memiliki hak untuk menjalankan syariat agamanya. Dalam Islam, LGBT merupakan perilaku menyimpang yang dilaknat oleh Allah dan Rasu-lNya sehingga pantas diberi sanksi keras agar mereka meninggalkan perilaku laknat tersebut.

Standar ganda merupakan sikap yang biasa dan akan terus dijalankan oleh PBB. Karena sejatinya, PBB merupakan alat legitimasi negara-negara besar yang memiliki hak istimewa yaitu hak veto. Lima Negara yang memiliki hak veto itu adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis. Semuanya Negara yang berideologi Kapitalisme dan Komunisme dan bukan Negara muslim. Penguasa mereka adalah orang Komunis, Yahudi, dan Nasrani.

Padahal, Allah sudah mengingatkan dalam firmanNya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". Dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu” (TQS. Al-Baqarah: 120).

Jikalau demikian, haruskah kita masih bisa percaya pada PBB dalam menolong urusan kaum muslimin? Jawabanya jelas tidak. Bahkan, senior PBB sendiri menyampaikan bahwa hak veto membuat PBB tidak demokratis tapi pada kenyataan itu tetap langgeng dijalankan. Jika demikian, kemanakah kaum muslimin bergantung dan berharap pertolongan dalam menyelesaikan permasalahan negerinya?

Sebagai seorang muslim, hendaknya kita mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Sultan Brunei sebagai wujud ikatan aqidah kita yang menyatukan pemikiran dan perasaan. Kita juga patut kecewa dan mengecam PBB atas tindakannya pada saudara-saudara kita yang tertindas. Namun, itu semua tidaklah cukup karena umat Islam akan terus mengalami hal yang sama ke depannya.

Inilah sejatinya yang menjadikan urgensitas perjuangan penegakan Khilafah. Khilafah yang sejatinya merupakan institusi penegak syariat Islam secara total. Selain merupakan janji Allah dan bisyarah Rasulullah, Khilafah juga merupakan jawaban atas permasalahan negara yang mengalami pelanggaran HAM seperti negara-negara muslim yang berkonflik (Palestina, Mali, Suriah, Afghanistan, Irak, dan lain-lain). Begitu juga, yang hendak melaksanakan syariat Islam dengan tenang semacam Brunei Darussalam.

Khilafah yang akan menyatukan semua potensi umat Islam baik berupa SDM, SDA, dan secara geografis, ketika negeri-negeri muslim itu bersatu, akan menjadi negara adidaya sebagaimana yang telah terbukti selama 13 abad lamanya. Khilafah yang akan menjadi mercusuar peradaban dunia yang mulia karena menegakkan aturan Allah sang pencipta dunia dan seisinya. Mengapa?

Karena akan ada 8 kemaslahatan yakni diperolehnya kemanfaatan dan hilangnya kerusakan ketika syariah diterapkan secara total dalam bingkai Khilafah. Poin-poin itu meliputi:

1. Terpeliharanya agama [hifzh ad-dîn]: negara menjamin hak beragama tiap rakyatnya, khususnya menjaga aqidah umat Islam dengan menindak tegas kemurtadan dan penistaan Islam.

2. Terpeliharanya harta [hifzh al-mâl]: negara menjaga harta semua warganya dan menghukum siapapun yang melanggar hak orang lain dengan hukum potong tangan atau ta’zir.

3. Terpeliharanya jiwa [hifzh an-nafs]: negara menjamin keamanan jiwa tiap warganya. Hukuman terhadap pelanggarnya adalah diyat atau qishash.

4. Terpeliharanya akal [hifzh al-‘aql]: Negara menjaga akal setiap warganya dengan mengharamkan produksi, konsumsi, dan distribusi segala yang merusak akal seperti khamr, narkoba dan sejenisnya.

5. Terpeliharanya keturunan [hifzh an-nasl]: negara menjaga keturunan tiap warganya dengan mengharamkan zina, sodomi, dan LGBT serta memudahkan pernikahan. Jika dilanggar, sanksinya bisa berupa dicambuk atau dibunuh.

6. Terpeliharanya kehormatan [hifzh al-karâmah]: negara menjaga kehormatan tiap warganya agar tidak ada tuduhan, kecuali dengan bukti kuat sesuai syariat. Jika terjadi pelanggaran maka sanksinya berupa had atau ta’zîr.

7. Terpeliharanya keamanan [hifzh al-karamah]: negara menjamin keamanan individu, masyarakat, dan negara dari segala bentuk teror, ancaman dan intimidasi. Apabila dilanggar, pelakunya akan diberi sanksi yang keras.

8. Terpeliharanya negara [hifzh ad-daulah]: negara menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan dalam negeri dengan mengharamkan pemberontakan dan pemisahan diri dari negara. Pelakunya akan dikenai sanksi yang keras.

Jikalau demikian, tidakkah kita rindu dengan Khilafah? [MO/ms]

Posting Komentar