Oleh: Arinta Kumala Verdiana
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut seluruh alumni 212 berhak menentukan dukungan politik.

Hal ini disampaikan menyusul tudingan yang disematkan pada alumni 212 sebagai suatu gerakan politik lantaran mendukung paslon 02 Prabowo-Sandi. “Mereka punya hak pilih.

Baca juga : Usai Prabowo Kampanye di GBK, Kubu Jokowi: Yang Berbaju Putih Itu Pendukung Jokowi-Ma'ruf

Mereka punya hak politik. Kalau mereka menyatakan dukungan ke kelompok manapun, ya itu hak mereka. Kalau kemudian mereka menyatakan dukungan ke 02, misalnya, ya itu hak mereka. Di mana salahnya?” Sabtu (6/4)

Tak salah apa yang diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid ini. Karena di negeri kita, memilih adalah hak setiap WNI. Setiap orang bebas menetukan pilihan politiknya.

Termasuk para alumni 212 dan seluruh simpatisannya. Tak boleh ada paksaan untuk menjatuhkan pilihannya pada paslon tertentu. Lalu benarkah alumni 212 ini melabuhkan pilihannya kepada oposisi?.

Sebenarnya sudah menjadi rahasia publik tentang ke mana arah dukungan alumni 212. Bertolak dari Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional yang berlangsung pada 27-29 Juli 2018 dengan tegas merekomendasikan Ketua Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Namun saat itu nama yang digadang-gadang akan mendampingi Prabowo adalah Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Juhri atau Ustadz Abdul Somad. Barulah keluar nama Sandiaga Uno sebagai cawapres yang dipercaya mendampingi Prabowo Subianto pada Ijtima’ Ulama II.

GNPF Ulama sebagai pihak di balik Ijtima’ Ulama dan sekaligus yang menggawangi rangkaian gerakan 212 tentu ini jadi benang merah untuk membaca arah dukungan ke paslon 02.

Dipertegas lagi dengan seruan tokoh sentral 212 KH Bachtiar Nasir yang mengajak seluruh elemen umat termasuk elemen 212 agar berbondong-bondong memutihkan Jakarta pada acara kampanye akbar Prabowo Sandi Ahad 7 April 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pihak incumbent tentu membaca ke mana arah dukungan alumni 212 pada pilpres ini. Sehingga bak ‘kebakaran jenggot’,  keluarlah tudingan dari mereka bahwa gerakan 212 adalah gerakan politik Prabowo-Sandi.

Sekali lagi, bahwa menjadi hak setiap orang termasuk para alumni 212 untuk mendukung calon tertentu.

Tetapi, ada yang perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim. Tentu kita pahami, bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Termasuk dalam hal memilih pemimpin.

Standar perbuatan seorang muslim sudah sangat jelas, yaitu hukum syara. Maka ketika kita memilih seorang pemimpinpun sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memilih pemimpin sesuai dengan kriteria Islam, yaitu pemimpin yang teguh berkomitmen menerapakan hukum Islam sebagai sistem kehidupan.

Kenapa demikian?. Karena sebagai seorang muslim yang beriman bahwa adalah Allah Al-Kholiq dan al-Mudabbir, berislam secara kaffah adalah konsekwensi yang harus kita tanggung sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan-Nya.

Dan tentu kita tak bisa dan tak akan pernah bisa mewujudkannya sendirian. Kita butuh seorang pemimpin yang bisa mewujudkan kehidupan yang bersandar pada aturan Islam secara total.

Maka siapapun pemimpin yang kita pilih pada puncak pesta demokrasi tanggal 17 April  nanti, jika tanpa disertai pergantian sistem, bisa dipastikan Indonesia tidak akan berubah ke arah yang lebih baik.

Maka PR besar kita nanti -siapapun pemimpin yang akan terpilih- adalah istiqomah menjaga perjuangan penegakkan hukum Allah secara kaffah dalam naungan Khilafah.[MO/ad]

Posting Komentar