Gambar: Ilustrasi
Oleh: Tari Ummu Hamzah

Mediaoposisi.com-Bicara soal penghitungan cepat atau Quick count, lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu hanyalah pihak penyelenggara. Tujuan dan manfaat dari hitung cepat adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembanding yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara.

Peraturan terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) melarang quick count digelar sejak pagi hari. Hal ini sesuai dengan UU Pemilu dan baru boleh diumumkan pukul 15.00 WIB. Alasan MK, quick count bisa memengaruhi pemilih yang belum mencoblos. Bagi yang menggelar quick count sebelum pukul 15.00 WIB, akan dipidana 18 bulan penjara. KPU juga telah menyatakan lolos verifikasi pada 40 lembaga survei yang menggelar quick count pada Pemilu 2019. (Detiknews.com)

Quick Count atau penghitungan cepat pada pilpres kali ini rupanya ada sesuatu yang aneh. Sebab, hasil penghitungan suara di beberapa daerah menunjukkan bahwa paslon nomor 2 lebih unggul rata-rata 10% dibandingkan dengan paslon nomor 1. Mungkinkah ada kecurangan dalam penghitungan cepat?

Jika kita melihat pemilu dari masa ke masa, entah itu pemilihan presiden atau pemilihan daerah, kecurangan kerap kali menjadi bumbu penyedap dalam pesta demokrasi ini. Sebab, untuk mendapatkan hasil yang 'real' itu memang bukan perkara mudah. Ditambah, sang paslon harus mengeluarkan dana besar dalam kampanye. Kewajiban balik modal pasti ada.

Maka, harus ada upaya untuk mendapatkan hasil penghitungan yang mengungguli paslon rivalnya. Banyak hal yang bisa diupayakan, misalnya 'money politic', 'buy vote', bagi-bagi sembako, dll. Jadi jika ada kecurangan dalam penghitungan cepat, maka hal itu mungkin bisa terjadi. Mengingat, petahana masih memiliki kekuasaan dalam pemerintahan.

Sebab menurut Joshep Stalin, pemimpin Soviet, mengatakan bahwa orang-orang yang memberikan suara (vote) tidak menentukan hasil pemilu namun orang-orang yang menghitungnyalah yang menjadi penentu hasil pemilu.

Jika para penghitung hasil pemilu (panitia, lembaga, maupun media) berada dibawah ketiak sang petahana, maka kecurangan dalam penghitungan pemilu bisa saja dan akan terjadi.

Seperti inilah wajah demokrasi. Kecurangan dalam pemilihan umum bukan hal yang tabu. Bahkan, masyarakat juga menyadarinya. Sebab demokrasi berdiri atas peraturan yang dibuat oleh manusia. Maka, manusia-manusia yang membuat perturan itulah yang rentan melakukan pelanggaran.

Liberalisasi tingkah laku, sudah lumrah dalam sistem ini. Sistem ini adalah turunan dari kapitalisme yang hanya mengejar uang dan kekuasaan. Maka, tak heran jika para pelaku kapitalis melakukan kecurangan demi jabatan.

Hanya islam yang menjadikan sebuah kepemimpinan umat itu layaknya sebuah bencana. Sebab, dalam Islam kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Bak duduk antara surga dan neraka, Islam juga menegaskan bahwa masalah kepemimpinan itu tidak hanya siapa yang menjadi pemimpin tapi juga tentang bagaimana cara dia memimpin? Dengan apakah dia memimpin?

Dan akan digiring kemana rakyatnya nanti? Inilah pertanyaan besar yang harus diajukan kepada para calon pemimpin. Jika dia memimpin tanpa menggunakan aturan Allah, maka sudah bisa terlihat bahwa rakyat akan digiring ke lembah kematiannya sendiri.

Lain halnya jika seorang pemimpin akan menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai pedoman negara. Maka, hanya kepemimpinan khilafahlah yang diterima disisi Allah. Pemilihannya pun juga sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah. Yaitu dengan cara membaiat seorang yang rela dan siap untuk dijadikan pemimpin Umat. Siap pula dijadikan perisai untuk melawan musuh-musuh Allah. [MO/ms]

Posting Komentar