Oleh: Endah Widyastuti, Ibu Rumah Tangga 

Mediaoposisi.com-Istilah Muslim dan kafir  sejak awal murni digunakan oleh Allah SWT untuk membedakan kaum yang beriman dan yang ingkar.  Selama berabad-abad, kata kafir digunakan untuk menyebut orang-orang di luar Islam tidak pernah menimbulkan masalah, baik di  kalangan umat Islam sendiri maupun non-Muslim.

Penggunaan  kata kafir terkait erat dengan banyak persoalan fikih, dengan segala implikasi hukumnya. Muncullah, kategorisasi istilah kafir menjadi: kafir harbi, kafir dzimmi, kafir mu’ahad dan kafir musta’man. Masing-masing diperlakukan secara berbeda secara fikih dan sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih para ulama sejak lama.

Kafir dzimmi, misalnya. Mereka adalah non-Muslim yang menjadi warga negara daulah Islam. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Muslim. Misal dalam hal hak memeluk agama secara bebas, hak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan keamanan dan lainnya. Tidak ada diskriminasi antara keduanya.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah dalam kitabnya, Ahkam Ahl adz-Dzimmah, tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka guna masuk Islam. Begitu pun dalam hal jaminan keamanan. Jangankan kafir dzimmi yang menjadi warga negara daulah Islam, kafir mu’ahad (kafir yang bukan warga negara tetapi terikat perjanjian ) pun mendapatkan perlakuan istimewa. Maka, wajar jika sepanjang  mereka hidup di dalam daulah Islam, mereka menikmati rasa aman yang luar biasa. Tak sedikit pun mereka  mengalami kekerasan fisik, psikis maupun  kekerasan teologis sebagaimana yang diklaim oleh kalangan Muslim liberal saat ini.


Perang Istilah

Lalu mengapa NU mempermasalahkan sekarang? Siapa di balik perumus keputusan itu? Benarkah ini kemauan murni ulama?  Menyimak siapa yang berperan dalam persidangan Bahtsul Masail waktu lalu, kentara sekali campur tangan kaum liberal di dalamnya. Selain Abdul Muqsith Ghozali ada juga Yahya Staqub, selain SAS sendiri.

Sudah menjadi rahasia umum, kalangan liberal berusaha meliberalkan [baca: menghancurkan] ajaran Islam. Tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Mereka menggunakan semua kesempatan untuk menghancurkan Islam, kalau bisa hingga ke akar-akarnya.

Uslub yang dilakukan saat ini yaitu ‘Harb al-Mushthalahat/Perang Istilah. Poetra Sambu, dalam tulisan yang viral di media sosial menyebut, ‘Perang Istilah’ ditempuh dengan tiga cara. Pertama, distorsi terhadap sebuah istilah yang memiliki makna khas, definitif, serta esensial di dalam Islam. Istilah ini kemudian mereka distorsikan dan mereka berikan gambaran yang berbeda dengan makna yang sebenarnya, agar siapa saja yang mendengar merasa jengah dan membencinya. Contohnya adalah jihad. 

Jihad merupakan ajaran Islam yang agung; memiliki hakikat dan esensi serta definisi yang khas. Istilah ini kemudian dimaknai sebagai tindakan bar-bar dan terorisme. Akibatnya, hingga umat Islam pun, apalagi  umat lain, ketika  mendengar istilah "jihad" yang terbayang di benak mereka makna hasil distorsi tersebut.

Kedua, mengerdilkan makna. Misalnya adalah istilah "ad-din" dan "al-Islam". Mereka mengerdilkan istilah " ad-din" dengan memaknainya sebagai hal-hal yang bersifat ritual. Begitu pula,  dengan istilah ‘Islam’. Islam ditarik sedemikian rupa sehingga hanya bermakna agama ritual, bukan solusi atas seluruh perkara kehidupan.

Ketiga, mengganti istilah dengan sebutan-sebutan yang bagus dan memikat. Istilah riba, yang pelakunya diancam kekal di neraka oleh Allah, mereka ganti dengan istilah "bunga" atau dalam bahasa Arab dengan istilah "faidah". Istilah pezina, diganti dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial), zina disebut kebebasan berperilaku. Nah, sekarang kafir diganti dengan non-Muslim.

Perang istilah ini amat berbahaya jika tak disadari kaum Muslimin. Sebab, jika berhasil, akan mengubah berbagai hakikat syar'iyyah dari pemahaman kaum Muslim. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Yang munkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi munkar. Kejahatan dianggap kebajikan. Kebajikan dianggap kejahatan.

Padahal, istilah-istilah tersebut bukanlah istilah sembarangan, melainkan digali oleh para fuqaha/ulama berdasarkan nash-nash syar’i baik dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak didasarkan atas hawa nafsu, sebagaimana dalam paradigma Barat.

Oleh karena itu, serangan terhadap istilah harus diwaspadai. Sebab, lama-lama jika kaum Muslim terlena, mereka akan kehilangan khasanah istilahnya sendiri, bahkan bisa sampai kehilangan makna agamanya sendiri.
  

Implikasi Politik

Munculnya istilah baru, setelah hilangnya kata kafir, adalah ‘muwathinun’ atau ‘muwathanah’. Istilah ini tidak dikenal dalam khasanah fiqih Islam, sebagaimana tidak dikenalnya istilah wathan atau wathaniyyah sebagai sebuah istilah. Justru istilah ini muncul dari Barat yang berideologi sekuler.

Kaum Muslim tidak pernah mengenalnya kecuali menjelang runtuhnya Khilafah Utsmaniyah.
Munculnya istilah ini bertepatan dengan perhelatan pemilihan presiden dan anggota legislatif, patut menjadi perhatian. Tentu hal ini tak bisa dilepaskan dari urusan kursi kekuasaan. Sudah menjadi kenyataan, calon pemimpin kafir terganjal oleh sikap kaum Muslim yang terikat oleh agamanya untuk tidak memilih pemimpin kafir.


Terlebih lagi, hal itu dikuatkan oleh kampanye masif HTI ‘Haram Pemimpin Kafir’ yang menyebabkan  Ahok terjungkal di Pilkada DKI. Dalam konteks inilah, eksistensi Bahtsul Masail harus ada dan harus dapat melahirkan istilah yang "teduh" yang bisa melapangkan jalan bagi kaum kafir untuk tampil di tampuk kekuasaan yang mayoritas penduduknya Muslim.

Sebab aplikasi ‘muwathin’—kafir memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam urusan publik, termasuk jabatan politik—akan memudahkan jalan bagi orang kafir berkuasa, di semua level. Sehingga, kaum Muslim tak boleh mempersoalkan status kekafiran mereka. Akhirnya, jadilah orang kafir itu penguasa!

Khilafah dan Orang Kafir

Mungkin hanya peradaban Islam yang memiliki konsep memperlakukan orang di luar agama negara.  Inilah mengapa seorang  cendekiawan Barat,  Will Durant, berkomentar, “Para Khalifah telah memberikan rasa aman kepada manusia (Muslim dan non-Muslim) hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka...” (Will Durant-The Story of Civilization).

Bahkan hingga pada era kemunduran Islam, keagungan perlakuan Khilafah terhadap kaum kafir tetap mengagumkan. Sejumlah dokumen di sejumlah museum di Turki adalah di antara saksi bisu keagungan ini dan saksi terakhir kemajuan peradaban Islam.

Di Turki hingga hari ini, misalnya, ada sebuah masjid/museum terkenal bernama Aya Sofia. Di sana dipamerkan surat-surat Khalifah (“Usmans Fermans”) yang menunjukkan kehebatan Khilafah Utsmaniyah dalam memberikan jaminan, perlindungan dan kemakmuran kepada warganya (Muslim dan non-Muslim) maupun kepada orang asing (kafir) pencari suaka, tanpa memandang agama mereka. Yang tertua adalah surat sertifikat tanah yang diberikan tahun 925 H (1519 M) kepada para pengungsi Yahudi yang lari dari kekejaman Inquisisi Spanyol pasca jatuhnya pemerintahan Islam di Andalusia.

Kemudian surat ucapan terima kasih dari pemerintah Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirim Khalifah ke Amerika Serikat yang sedang dilanda kelaparan (pasca perang dengan Inggris), abad 18. Lalu surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia dan mencari eksil ke Khalifah, 30 Jumadil Awal 1121 H (7 Agustus 1709).

Yang paling mutakhir adalah peraturan Khilafah yang membebaskan bea cukai barang bawaan orang-orang Rusia yang mencari eksil ke wilayah Utsmani pasca Revolusi Bolschewik, tertanggal 25 Desember 1920.

Tak Relevan

Karena itu melarang penggunaan kata kafir untuk menyebut non-Muslim karena mengandung unsur kekerasan teologis tentu tidak relevan, sangat tidak berdasar dan ahistoris. Kalaupun saat ini banyak tindakan kekerasan di dunia, termasuk di negeri ini—bukan hanya kekerasan teologis, tetapi kekerasan psikis bahkan kekerasan fisik—hal itu sebetulnya lebih banyak dirasakan justru oleh kaum Muslim sendiri. 

Apakah bukan kekerasan teologis dan psikis namanya saat umat Islam hari ini terus dipojokkan dengan label “teroris”, “radikal”, intoleran”, “mengancam NKRI” dan lain-lain hanya karena menolak dipimpin oleh orang-orang kafir, ingin menerapkan syariah Islam secara kaffah, anti terhadap neo-liberalisme, atau para Muslimahnya berjilbab syari dan bercadar?

Lagi pula, dalam konteks global, yang banyak menjadi korban baik secara teologis, psikis maupun fisik saat ini adalah juga kaum Muslim yang diperlakukan secara semena-mena oleh kaum kafir. Contohnya derita dan nestapa kaum Muslim Palestina oleh kekejaman kafir Yahudi Israel,  Uighur oleh keganasan rezim kafir komunis Cina dan masih banyak yang lainnya.

Jika kaum Muslim hari ini menerapkan berbagai hukum fikih dan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terdahulu, maka umat Islam pasti menjadi umat yang paling maju dan manusia paling bahagia. Fikih Islam merupakan aturan bagi seluruh manusia, bukan untuk orang Islam semata. Hukum-hukumnya sempurna, tidak meninggalkan penyimpangan dan penyelewengan. Fikih Islam adalah undang-undang dasar bagi negeri-negeri Islam dan umat Islam seluruhnya.


Dengan diterapkannya beragam istilah kafir, justru sejatinya merupakan solusi bagi kaum Muslimin dalam melakukan pemetaan untuk keperluan dakwah dan jihad, termasuk pemetaan masalah politik dan pemerintahan.

Kafir harbi misalnya, ketika statusnya menjadi harbi fi’lan (memerangi kaum Muslim), mereka tidak memiliki niat baik dan telah melakukan kejahatan terhadap kaum Muslim, maka relasi yang dibangun adalah  dengan perang, yakni kejahatan mereka wajib dibalas tuntas hingga negeri mereka ditaklukkan atau menyerah dan menjadi ahlu dzimmah. Mengapa sampai ditaklukkan? Karena agar kejahatan mereka tidak kembali kambuh dan menghalangi dakwah di masa depan

Dalam masalah politik dan pemerintahan, diharamkan orang kafir menduduki jabatan tersebut tentu bukan sebuah diskriminasi. Sebab untuk menduduki sebuah jabatan, banyak amanah yang perlu dipikul, terutama amanah menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan. 

Seorang pemimpin negara misalnya, dalam pandangan Islam diwajibkan taat dan tunduk pada syariah Islam serta menerapkannya, sedangkan orang kafir jelas tidak akan bisa melakukkannya sebab tidak meyakini akidah Islam sebagai landasan penerapan syariah. Jadi wajar sekali jika para imam mazhab yang empat bersepakat seorang pemimpin negara wajib Muslim.

Walhasil, rekomendasi penggantian istilah kafir dengan muwathin jelas bukan solusi dan hanya akan menimbulkan masalah baru, yaitu penelantaran banyak hukum-hukum Islam, terutama dalam bidang fikih siyasah, mu’amalah, uqubat dan lainnya. Jika ingin negara ini diberkahi Allah maka  harus mengubah segala aturan yang menghalangi diterapkannya Islam, sehingga negara ini menyesuaikan diri dengan Islam, bukan Islam yang disesuaikan dengan negara ini. Wallahu a’lam.[]

Posting Komentar