Oleh : Lia Ummi'y Ayubi 
( Komunitas Muslimah Sholihah Tamansari Bogor )

Mediaoposisi.com-Meski sempat di-bully warganet karena mengadakan acara yang dinilai menghamburkan uang rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap menggelar apel akbar kebangsaan pada hari minggu, 17 Maret 2019 lalu.

Apel Kebangsaan ini melibatkan puluhan ribu masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk menghadirkan sejumlah tokoh yakni Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KH Maimun Zubair dan ulama asal Pekalongan Habib Luthfi.

Acara yang bertajuk "Kita Merah Putih" yang digelar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang itu mendapat sorotan karena biaya penyelenggaraannya yang mencapai Rp18 Miliar.

Bahkan sehari setelah acara Apel Kebangsaan tersebut di gelar, puluhan pengacara yang tergabung dalam Advokat Bela Keadilan (Abeka) siap melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Apel Kebangsaan yang menguras anggaran Rp18,7 miliar tersebut. Mereka mengaku terus mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat laporan.

Besarnya biaya yang dikeluarkan ini tentu saja menuai kritik sebagian besar masyarakat dan tentu saja melukai hati.

Pasalnya untuk membiayai acara apel kebangsaan ini dikeluarkan dana yang luar biasa besar, namun untuk bantuan musibah banjir bandang yang menerjang sembilan kelurahan di Kecamatan Sentani, Papua saja negara hanya mengalokasikan dana 1 miliar rupiah saja.

Kekecewaan pun disampaikan salah satu tokoh papua yang juga merupakan aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai.  “Nalar publik tercederai!

Di saat menimpa bangsa saya, tim Jokowi berpesta pora Rp18 miliar uang negara, uang rakyat kecil untuk sebuah acara musik yang dihadiri hanya 2 ribuan orang,” ujarnya.

Ia pun justru membandingkan alokasi bantuan dana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua. “Bantuan BPBP Papua hanya Rp1 miliar untuk rakyat Sentani Papua,” jelasnya.

Di saat rakyat Papua sedang berusaha bertahan dan berjuang hidup setelah musibah banjir bandang yang menimpa mereka beberapa waktu lalu.

Mereka kehilangan harta, tempat tinggal, bahkan keluarga. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari negara kita ini. Tapi bantuan yang mereka dapatkan tidaklah layak,hanya sekedar formalitas dengan label "bantuan negara".

Miris sekali. Jika kita fikir dengan nalar sehat dan hati nurani, apakah apel kebangsaan ini lebih membutuhkan uang negara dari pada rakyat sentani yang sedang merana?

Tak aneh memang karena inilah sistem demokrasi yang tegak diatas sistem Kapitalisme dimana segala sesuatu dilihat berdasarkan manfaat. Dalam demokrasi acara apel kebangsaan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan bantuan banjir bandang.

Karena jelas,jelang hajatan besar demokrasi tahun ini, acara apel ini lebih bisa jadi alat untuk mendulang suara terutama bagi penguasa yang kini kembali bertarung guna mempertahankan kekuasannya meskipun mereka menampik tudingan ini.

Inilah yang terjadi saat ini,dimana nilai kemanusiaan mulai memudar bahkan hilang. Hilangnya nilai kemanusiaan untuk menyelamatkan rakyat yang terkena bencana.

Di sisi lain penguasa memprioritaskan penghamburan uang untuk kegiatan yang  tidak ada hubingannya dengan kehidupan rakyat.

Alangkah jauh lebih baik dan berperikemanusiaan jika dana Rp18 M itu dialihkan untuk bantuan rakyat Sentani, karena dana bantuan harus seimbang dengan kebutuhan korban bencana.

Lemahnya pengawasan serta sikap abai penguasa terhadap kondisi rakyatnya juga menambah panjang daftar hitam keburukan penguasa saat ini.

Seperti yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, mereka mengindikasikan bahwa banjir bandang di Sentani bukan hanya disebabkan faktor alam melainkan disebabkan deforestasi atau pembalakan hutan di cagar alam Cycloop, Jayapura.

Peringatan pemerintah setempat tidak cukup, seharusnya pasca adanya peringatan dari otoritas bencana, pejabat terkait di Jayapura segera mengintervensi dengan menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

"Dugaan kami sebenarnya fungsi kontrol dan pengawasan di lapangan, dengan sekali memberi peringatan, mereka percaya masyarakat sudah keluar dan tidak melakukan pembalakan lagi.

Ternyata dengan kondisi ini membuktikan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan. Fungsi kontrol tidak dilakukan secara masif sehingga praktik ini tetap berjalan hingga akhirnya menimbulkan bencana," kata Aiesh Rumbekwan.

Ini berbeda jauh dengan masa letika Islam diterapkan dalam selurih aspek kehidupan. Pada masa kekhalifahan Umar Bin Khattab pernah terjadi  kondisi paceklik di seluruh jazirah Arab. Sehingga kebanyakan tanaman para petani mati karena kekurangan air.

Para korban bencana paceklik meminta bantuan kepada khalifah, sehingga khalifah Umar Bin Khatab membentuk “tim sosial” yang bertugas untuk memberikan bantuan pangan kepada korban yang semakin banyak membanjiri kota Madinah.

Setiap sore, mereka berkumpul di kediaman Khalifah Umar bin Khattab untuk melaporkan berbagai aktivitas mereka sehari, bersamaan merencanakan program-program kerja untuk hari-hari selanjutnya.

Setiap orang dari anggota “Tim Sosial ” tersebut ditempatkan pada pos-pos mereka masing-masing di perbatasan Kota Madinah, untuk mencatat hilir mudiknya orang yang masuk dan keluar kota Madinah yang mencari bantuan pangan tersebut.

Pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata: “Hitunglah orang -orang yang makan malam di tempat ini”. Dan setelah dihitung dengan sangat cermat ternyata jumlahnya tujuh ribu orang.

Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab berkata lagi: “Hitunglah jumlah keluarga yang tidak mampu datang kemari”. Dan tim sosial segera menghitungnya dengan cermat yang ternyata jumlahnya ada empat puluh ribu orang.

Hal itu dilakukan agar bantuan yang di berikan merata, tidak kurang, sehingga bantuan sesuai dengan jumlah korban bencana.

Sungguh indah jika seorang pemimpin mengandalkan ketaqwaanya dalam memimpin karena seorang pemimpin yang bertaqwa paham, bahwa jabatan adalah amanah yang amat berat yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban

Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari Muslim).

Penguasa sebagai pemegang regulasi dan otoritas tertinggi di negeri ini, sepatutnya lebih sensitif terhadap permasalahan rakyatnya.[MO/ad]

Posting Komentar