Oleh: Isna Yuli
(Woman Movement Institute)

Mediaoposisi.com-Ketegangan pemilu 2019 tak berhenti setelah pemungutan suara. Berharap fakta perolehan suara menjadi peredam ketegangan, ternyata harapan masih jauh dari kenyataan. Tensi perpolitikan kian memanas saat lembaga penyelenggara pemilu ikut andil dalam penentuan suara.

Baca Juga: Babak Akhir Pemilu: Dimana Akar Kecurangan Pemilu?
Seolah pembenaran terhadap pernyataan Joseph Stalin (Pemimpin Uni Soviet) yang menyatakan bahwa “Orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari pemilu”.
Hari pemungutuan suara telah dilalui, perhitungan cepat (Quick qount) sedang berlangsung. Hasil sementara pada hari pemungutan suara yang dirilis beberapa lembaga survey diantaranya Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika Indonesia, serta Poltracking Indonesia menyatakan 50 persen lebih suara dimenangkan kubu 01. Berbekal hasil hitung cepat sementara tersebut, kubu 01 segera mengklaim kemenangannya.
Sementara kubu 02 tidak mempercayai kebenaran dari lembaga survey yang ikut dalam hitung cepat. Mereka lebih percaya pada data real count yang mereka peroleh dari relawan-relawan 02 di berbagai daerah.
Prabowo bahkan mengklaim hasil real count pihaknya menyebut mendapat 62 persen, sementara Jokowi-Ma'ruf 38 persen. Atas dasar itu, sejak Rabu (17/4) hingga Kamis (19/4) siang, Prabowo telah tiga kali mendeklarasikan kemenangan dan dua kali sujud syukur.
Disisi lain, pihak penyelenggara pemilu seolah merekayasa agar hasil real count KPU sama dengan yang dirilis oleh lembaga survey hitung cepat. Ini terendus oleh masyarakat dari pengecekan jumlah suara di beberapa TPS dengan hasil input data di web KPU.
Banyak bukti kesalahan jumlah dalam web dengan bukti formulir C1. KPU sendiri membenarkan adanya kesalahan input data di lima daerah, namun fakta sebenarnya yang banyak diadukan masyarakat tidak hanya lima, ada banyak wilayah yang kesemua datanya menggelembungkan jumlah suara 01 dan mengurangi drastis jumlah suara 02. Wajarkah jika kesalahan kerap terulang?
Dari sini masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal; pertama, kecurangan yang terus dibiarkan akan membawa bangsa ini menuju krisis terbelahnya bangsa dan masyarakat Indonesia.
Klaim kedua pasangan yang tak terhentikan dengan kejujuran akan mengantarkan Indonesia pada krisis yang sebenarnya. Dan kondisi demikian memancing timbulnya people power.
Ketidak relaan kubu 01 (notabene pemerintah yang sedang berkuasa) menghadapi hasil perhitungan suara menjadikan mereka mengerahkan segala upaya kecurangan guna menutupi kecurangan yang dibuat sebelumnya.
Namun, saat ini masyarakat sudah lebih cerdas dan melek politik, dan menginginkan kejujuran, sehingga apapun kecurangan yang dibuat bisa di buka dengan bermacam bukti. Sayang gelombang kritis masyarakat tidak mendapatkan wadah yang tepat.
Karena aparat dan penyelenggara berpihak pada penguasa, bagaimana tidak, KPU menyarankan agar tak melakukan klaim kemenangan kepada kubu 02 karena hasil real count belum terbit, tapi diam terhadap klaim kemenangan berdasar hitung cepat oleh kubu 01.
Kedua, peran serta media mainstream turut memperkeruh suasana. Mereka beserta aktifis serta pendukung pemerintah bekerjasama membentuk opini publik dengan mempermainkan perhitungan hasil pemilu.
Kepemilikan beberapa media yang massif memberitakan kemenangan hasil hitung cepat rata-rata mereka berada dalam lingkaran pemerintah. Hal inilah yang banyak diragukan oleh masyarakat terkait independensi sebuah media dalam menyiarkan berita.
Ketiga, ditengah kejenuhan, masyarakat menanti kejujuran dalam pesta demokrasi, masyarakat telah merasakan kedzoliman penguasa, menginginkan perubahan, namun apa yang didapat? Penghianatan dan kecurangan secara terstruktur adalah pil pahit yang harus mereka telan.
Rakyat tak dapat berbuat lebih selain menyuarakan sendiri di media sosial, itupun jika apa yang dilakukan tidak terjerat UU ITE dan semacamnya. Berlindung kepada aparat? Justru merekalah yang mengamankan semua kejahatan dan penghianatan pemerintah terhadap rakyat.
Lantas masihkah sistem demokrasi ini layak kita pertahankan? Masihkah ada harapan masyarakat hidup dalam kesejahteraan yang dilandasi kejujuran dalam demokrasi? Jika semua kecurangan dan penghianatan yang terjadi adalah kejahatan sistemik.
Lantas apakah hanya dengan mengganti pelakunya saja mampu mengubah segalanya? Selama ini disetiap pemilu rakyat disuguhi calon-calon yang miskin visi misi serta loyalitas terhadap kesejahteraan rakyat.
Mereka terbiasa mengeluarkan bujuk rayu (politik uang) dan berbagai cara agar terpilih. Namun apa yang didapat rakyat ketika mereka telah terpilih? Mereka sibuk memperkaya diri memanfaatkan kekuasaan untuk menambal kerugian saat pencalonan. Korupsilah jalan keluarnya.
Siklus semacam ini sudah lazim ditengah masyarakat, sesungguhnya kebobrokan demokrasi tidak hanya berpusat pada penguasa yang dholim, namun rakyat yang munafik juga menjadi penggerak gerobak demokrasi itu sendiri.
Mereka tak mau uang rakyat di korupsi, namun menikmati suap dan iming-iming calon sebelum mereka berkuasa. Tak rela penguasa mendzolimi rakyat, namun mereka jualah pengusung dan pendukung pemimpin tersebut.
Dalam demokrasi keberuntungan memang menjadi salah satu sebab seseorang berkuasa, baik itu caleg maupun presiden. Apalagi di tahun ini, pemerintah juga menghitung suara orang gila dalam pemilu. Dan faktanya suara mereka dalam salah satu Rumah sakit jiwa telah memenangkan paslon 01.
Apakah ini yang dimaksud kewarasan dalam demokrasi? Menyamakan suara professor dengan orang dengan gangguan kejiawaan? Memanglah benar bahwa narasi  keberuntungan menjadi sebab kemenangan dalam pemilu.
Layaknya benar apa yang dikatakan Prof. Mahfud MD bahwa malaikatpun akan berubah jadi setan saat masuk dalam sistem demokrasi. Dalam pertarungan ini tak lagi dinilai siapa yang baik namun siapa yang lebih kuat maka dialah pemenangnya.[MO/ad]

Posting Komentar